Ganjil-Genap: Kebijakan Transisi yang Menjadi Terlalu Permanen
Kebijakan ganjil genap adalah sistem manajemen lalu lintas yang membatasi kendaraan berdasarkan angka terakhir pelat nomor, biasanya pada koridor dan jam sibuk tertentu, yang awalnya dirancang sebagai solusi sementara untuk mengurangi kemacetan kota namun kemudian dipertahankan terlalu lama tanpa dibarengi perubahan struktural pada transportasi perkotaan dan disinsentif ekonomi yang memadai. Kebijakan ini di Jakarta mulai diuji sejak 2016 dan efektif berlaku 2018 sebagai pengganti sistem 3-in-1, tetapi kini berada di persimpangan: dilanjutkan, dimodifikasi, atau diganti skema lain. Pemerintah provinsi berencana mengevaluasi ganjil-genap, dengan gubernur menegaskan tidak ingin kebijakan lalu lintas sekadar seremonial tanpa dampak signifikan bagi masyarakat. Pertanyaannya, berani kah pemerintah mengakui bahwa era ganjil-genap sudah lewat dan butuh diganti dengan pendekatan yang lebih modern?
Efek Jangka Pendek Positif, Tapi Kemacetan Hanya Dipindahkan
Sulit menyangkal bahwa ganjil-genap pernah memberi dampak positif terbatas. Di koridor utama seperti Sudirman–Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said, volume kendaraan pada jam sibuk menurun dan kecepatan rata-rata lebih terjaga. Namun inilah problem mendasarnya: kebijakan yang seharusnya mengelola kemacetan kota malah sekadar menggeser masalah. Kendaraan bermotor melimpah ke jalan alternatif yang tidak terkena ganjil-genap, sehingga kemacetan parah bergeser ke area pinggiran koridor. Untuk warga, ini berarti perjalanan tidak benar-benar lebih singkat, hanya rutenya yang berubah menjadi lebih berliku. Bahkan sebagian pengendara menggeser jam perjalanan, berangkat sebelum pukul 06.00 atau pulang setelah 21.00, sehingga durasi kemacetan harian memanjang dan pola manajemen lalu lintas menjadi kacau.
Titik Jenuh: Mobil Kedua, Pelat Palsu, dan Celah Pengawasan
Setelah hampir satu dekade, ganjil-genap tampak memasuki titik jenuh. Pengamat menilai kebijakan ini memicu pola adaptasi masyarakat yang secara terang-terangan merusak tujuan awal pembatasan kendaraan. Warga kelas menengah-atas memilih membeli mobil kedua atau mobil bekas murah, khusus untuk memiliki kombinasi pelat ganjil dan genap, sehingga populasi kendaraan di jalan justru bertambah. Lebih problematik lagi, muncul modus pelat palsu atau pelat ganda untuk mengelabui petugas dan kamera ETLE, yang semakin sulit terdeteksi ketika nomor yang dipakai terdaftar pada kendaraan dengan jenis dan warna serupa. Di sisi lain, pengawasan manual butuh banyak personel di tiap persimpangan dan rawan kompromi lapangan. Kutipan yang layak dicatat: "Terlalu banyak memberikan relaksasi hanya akan membuat kebijakan pembatasan ini makin tidak bermakna".
ERP Elektronik: Disinsentif Ekonomi dan Kejujuran Kebijakan
Jika ganjil-genap adalah tambalan sementara, maka sistem ERP elektronik adalah operasi besar yang seharusnya sudah dilakukan. Pengamat transportasi mendorong pemerintah beralih ke jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP), yang membatasi penggunaan jalan lewat disinsentif ekonomi: siapa pun yang melintas di jam sibuk harus membayar. Skema ini menutup celah kepemilikan dua mobil maupun pelat palsu, karena beban biaya dikenakan pada setiap perjalanan, bukan pada angka pelat. Selain itu, ERP dinilai lebih adil; pelat ganjil maupun genap diperlakukan sama dan kontribusi terhadap kemacetan kota tercermin dalam tarif yang dibayar. Dalam konteks transportasi perkotaan, ERP mendorong orang menimbang ulang pilihan bepergian dengan kendaraan pribadi, memaksa kebijakan lalu lintas jujur terhadap tujuan utamanya: mengurangi volume kendaraan, bukan sekadar memoles statistik di koridor utama.
Tanpa Transportasi Umum Kuat, ERP Pun Akan Timpang
Meski sistem ERP elektronik menjanjikan, ia bukan peluru perak. Kebijakan ganjil genap maupun ERP hanya akan efektif jika diiringi penguatan serius transportasi perkotaan berbasis angkutan umum. Saat ganjil-genap diberlakukan, okupansi MRT meningkat pada pagi dan sore hari, menunjukkan bahwa warga mau beralih ketika pembatasan terasa dan alternatif layak tersedia. Artinya, sebelum memungut tarif di jalan-jalan sibuk, pemerintah wajib memperluas rute MRT dan LRT, menambah armada feeder, serta menata tarif parkir lebih mahal di kawasan bisnis yang sudah terlayani angkutan umum. Tanpa jaringan transportasi yang aman dan nyaman, warga tidak punya alasan meninggalkan kendaraan pribadi. Kesimpulannya jelas: dekade ganjil-genap harus ditutup dengan dua langkah berani sekaligus, penerapan ERP dan investasi besar-besaran pada transportasi umum.
