Mandat baru Dishub: ambisi besar, waktu singkat
Pergantian Kepala Dinas Perhubungan Palembang dengan mandat mengurangi kemacetan hingga 40 persen dalam 90 hari adalah upaya reformasi manajemen lalu lintas kota yang berfokus pada penataan transportasi urban, penertiban parkir liar, perbaikan lampu jalan, serta penciptaan zona aman sekolah sebagai satu paket kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan harian warga di ruang jalan. Penunjukan Sariansyah Ismail sebagai Kepala Dishub setelah dilantik bersama 81 pejabat di rumah dinas wali kota menjadi sinyal bahwa pemerintah kota memilih intervensi agresif terhadap kemacetan Palembang yang selama hampir dua tahun dianggap mandek. Pilihan target angka dan tenggat pendek bukan sekadar teknis; ini cara wali kota mengakui bahwa kemacetan adalah kegagalan manajemen, bukan takdir, dan menuntut perombakan cara kerja Dishub.
Empat prioritas: lampu jalan, kemacetan, parkir liar, dan zona aman sekolah
Empat prioritas yang diberikan kepada Dishub—lampu jalan, kemacetan, parkir liar Palembang, dan zona aman sekolah—menunjukkan bahwa pemerintah melihat lalu lintas bukan hanya soal macet, tetapi juga soal rasa aman dan hak pengguna jalan. Tenggat 30 hari untuk memastikan seluruh lampu jalan di jalur arteri utama berfungsi penuh menggambarkan kesadaran bahwa jalan gelap adalah risiko nyawa dan kriminal, bukan sekadar estetika kota. Di saat yang sama, penertiban parkir liar yang selama ini memakan trotoar, bahu jalan, dan jalur hijau adalah koreksi atas pembiaran yang merampas ruang pejalan kaki dan kelompok rentan. Zona aman sekolah melengkapi paket ini: bila anak sekolah saja belum dilindungi di depan gerbang, sulit berharap budaya tertib lalu lintas bisa tumbuh. Empat titik fokus tadi adalah fondasi minimum manajemen lalu lintas kota yang selama ini lalai.
Target 40 persen: antara keberanian politik dan risiko kegagalan
Target pengurangan titik kemacetan Palembang minimal 40 persen dalam 90 hari adalah angka yang berani sekaligus berisiko. Di satu sisi, wali kota dengan tegas menyebut kemacetan sebagai "kegagalan manajemen" dan tidak mau lagi bersembunyi di balik alasan anggaran atau kendala teknis. Di sisi lain, pengalaman hampir dua tahun tanpa perkembangan memuaskan menunjukkan bahwa persoalan ini jauh dari sederhana. Tanpa pembenahan menyentuh desain jaringan jalan, pengaturan angkutan umum, dan perilaku parkir, angka 40 persen mudah berubah menjadi sekadar target di atas kertas. Sariansyah sendiri mengisyaratkan pendekatan bertahap dengan target kerja tiga bulan dan penataan SDM Dishub sebagai langkah awal. Penguatan UPT dan ancaman pemecatan bagi yang tidak loyal menambah tekanan internal, namun belum otomatis menjawab kompleksitas teknis transportasi urban yang membutuhkan keahlian dan data, bukan hanya disiplin birokrat.
Parkir liar dan infrastruktur: titik tersumbatnya manajemen lalu lintas
Parkir liar adalah cermin paling jelas dari lemahnya manajemen lalu lintas kota: trotoar berubah jadi kantong parkir, bahu jalan menyempit, jalur hijau kehilangan fungsi, dan arus kendaraan tercekik di titik-titik yang sebenarnya bisa mengalir. Menjadikannya pekerjaan rumah utama berarti pemerintah akhirnya mengakui bahwa kemacetan Palembang tidak bisa diurai tanpa merebut kembali ruang publik dari parkir ilegal. Namun penindakan tegas saja tidak cukup; tanpa penataan kantong parkir resmi, regulasi tarif, dan koordinasi dengan pengelola kawasan, penertiban berpotensi jadi razia sesaat. Demikian pula lampu jalan di arteri: perbaikan dalam 30 hari akan meningkatkan keselamatan, tetapi infrastruktur jalan yang tidak diubah pola simpang, rambu, dan pengaturan fase lampu lalu lintas akan tetap melahirkan bottleneck. Di sinilah transportasi urban menuntut pendekatan desain ulang ruang jalan, bukan hanya tambal sulam teknis.
Kunci keberhasilan: koordinasi lintas dinas dan partisipasi warga
Tidak ada manajemen lalu lintas kota yang efektif tanpa koordinasi lintas dinas dan keterlibatan warga. Sariansyah menyadari bahwa kemacetan adalah tantangan yang membutuhkan penanganan dan koordinasi berkelanjutan, dimulai dari penataan SDM Dishub agar lebih tertib dan terkoordinasi. Namun Dishub tidak bekerja di ruang hampa: penataan tata ruang, perizinan usaha, penegakan hukum, hingga pengaturan angkutan umum berada di dinas lain yang harus berjalan serempak. Rencana membuka kanal laporan masyarakat untuk titik macet, lampu jalan rusak, dan masalah transportasi lain adalah langkah tepat, asalkan diikuti dengan respon cepat dan transparan. Dengan laporan kemacetan yang akan disampaikan setiap pekan kepada wali kota, publik punya kesempatan menilai apakah target 40 persen itu realistis atau sekadar retorika politik. Tanpa perubahan budaya kerja birokrasi dan kebiasaan warga di jalan, ambisi besar ini berisiko kandas di tengah jalan.
