Tiga pendekatan untuk persoalan yang sama
Penanganan banjir perkotaan membutuhkan perpaduan pekerjaan fisik dan pemeliharaan rutin agar air dapat mengalir serta saluran tetap berfungsi. Di Balikpapan dan Serang, pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, sedangkan Pangkalpinang hendak mengintensifkan pembersihan saluran lewat satuan tugas. Perbedaan ini penting: proyek konstruksi dapat mengubah kapasitas aliran, tetapi hasilnya akan rapuh jika drainase kembali tersumbat; sebaliknya, kerja bakti saja sulit mengatasi hambatan fisik yang membutuhkan alat berat atau perbaikan struktur. Karena itu, ketiga langkah sebaiknya dibaca sebagai bagian yang saling melengkapi, bukan pilihan yang saling menggantikan. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah pekerjaan atau pembentukan tim, melainkan berkurangnya genangan di lingkungan dan gangguan bagi warga.
Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu menghubungkan proyek, pemeliharaan, dan kondisi lapangan. Balikpapan menargetkan pekerjaan yang sudah berjalan selesai sebelum akhir Desember 2026, Serang mengerjakan sejumlah titik rawan, dan Pangkalpinang menjanjikan satgas per kecamatan mulai tahun depan. Masing-masing menawarkan respons yang berbeda terhadap sumber masalah setempat.
Balikpapan: drainase menjadi inti proyek jalan
Di Jalan D.I. Panjaitan, proyek pengendalian banjir sekaligus peningkatan badan jalan dikebut dengan fokus utama membenahi drainase dan memperlancar aliran menuju Sumber Rejo. Hingga 26 Oktober 2026, progres mencapai 77,91 persen, melampaui target 1,71 persen. Pekerjaan bernilai kontrak sekitar Rp7 miliar itu mencakup hampir 160 meter di dua titik, termasuk penggantian gorong-gorong, pembuatan saluran pembuangan baru, pembenahan saluran di kedua sisi jalan, serta peninggian badan jalan. Target penyelesaian paling lambat 25 Desember 2026, disusul masa pemeliharaan enam bulan.
Proyek ini menjawab masalah yang terasa langsung bagi pengguna jalan: kawasan dari depan Maxi hingga Kimia Farma kerap tergenang karena pembuangan air belum optimal. Perbaikan jaringan utilitas bawah tanah sempat menghambat pekerjaan, tetapi kendala tersebut telah ditangani. Banjir Balikpapan di titik ini tidak akan selesai hanya dengan permukaan jalan yang lebih tinggi; yang menentukan adalah apakah saluran baru benar-benar mampu mengalirkan air saat hujan lebat. Maka, setelah konstruksi selesai, pemeliharaan dan pemantauan genangan perlu menjadi tolok ukur, bukan sekadar serah terima proyek.
Serang: proyek fisik menjangkau beberapa titik rawan
Pemkot Serang mengintensifkan sejumlah proyek infrastruktur tata air untuk mengurangi genangan, dengan dukungan alokasi Rp20 miliar dari Pemerintah Provinsi Banten. Pekerjaan yang disebut mencakup perbaikan Bendungan Karet, normalisasi Kali Padek di Kecamatan Kasemen, serta penataan drainase di Jalan Raya Cilegon Drangong dan kawasan Lontar, Kepandean. Hibah provinsi juga difokuskan pada normalisasi drainase di tiga titik prioritas: Bumi Agung Permai, Lontar, dan Warung Jaud.
Pilihan menangani beberapa lokasi sekaligus masuk akal karena kawasan padat seperti Lontar telah lama menjadi titik banjir menahun. Pekerjaan dilakukan bertahap untuk menyesuaikan elevasi tanah, termasuk di area dengan kontur berbeda di depan diler Suzuki. Namun, pengerahan alat berat berpotensi menimbulkan kemacetan, sehingga pemerintah telah meminta pengertian pengguna jalan. Permintaan itu semestinya disertai informasi pekerjaan yang jelas dan pengaturan lalu lintas yang baik: warga menanggung gangguan selama konstruksi, sehingga mereka perlu melihat kemajuan dan merasakan manfaatnya setelah proyek selesai.
Pangkalpinang: satgas berguna jika didukung akses dan tindak lanjut
Pangkalpinang merencanakan satgas dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membersihkan bandar dan selokan secara rutin di setiap kecamatan, dengan pelibatan warga melalui gotong royong. Rencana yang disampaikan wali kota pada 2 November 2026 dijadwalkan disiapkan tahun depan. Ini pendekatan yang lebih menitikberatkan pemeliharaan dibanding proyek konstruksi besar, dan berpotensi mencegah sampah serta sedimentasi menutup saluran.
Namun, Rejosari di Kecamatan Pangkalbalam menghadapi banjir ketika hujan deras bertepatan dengan pasang laut. Pemerintah juga kesulitan menurunkan ekskavator karena jalan inspeksi sudah tidak tersedia dan rumah berdiri terlalu dekat dengan sungai. Situasi ini menunjukkan batas pendekatan berbasis pembersihan rutin: satgas tidak dapat menggantikan akses alat berat atau penataan ruang yang memungkinkan sungai dirawat. Prioritas lain mencakup Kampung Bintang dan kawasan Gedung Nasional. Agar satgas banjir Pangkalpinang berdampak, pembagian tugas perlu jelas, kegiatan harus berkelanjutan, dan hambatan akses sungai mesti ditangani bersama warga.
Kesimpulan: ukur dampak di lingkungan warga
Balikpapan dan Serang mengambil jalur proyek fisik dengan sasaran drainase, gorong-gorong, sungai, dan bendungan; Pangkalpinang memilih memperkuat pembersihan rutin melalui satgas. Tidak ada satu pendekatan yang cukup untuk semua keadaan. Infrastruktur perlu dirawat, sementara kerja bakti tidak akan menggantikan perbaikan saluran yang kapasitasnya bermasalah. Ketiga pemerintah daerah perlu memastikan jadwal, akses, pemeliharaan, dan komunikasi publik berjalan seiring.
Pada akhirnya, ukuran paling meyakinkan bukan persentase progres, nilai anggaran, atau jumlah satgas, melainkan apakah genangan berkurang dan warga dapat melewati kawasan rawan dengan lebih aman. Proyek yang selesai harus dibuktikan manfaatnya; rencana satgas harus berubah menjadi kerja rutin yang terlihat. Dengan evaluasi terbuka dan perhatian pada titik-titik yang terus terdampak, percepatan hari ini dapat menjadi perlindungan yang bertahan lebih lama.
