Mal Lembuswana Kembali ke Negara: Momentum Menguji Model Pengelolaan Mal Pemerintah
Pengambilalihan Mal Lembuswana oleh pemerintah daerah adalah kebijakan pengelolaan mal pemerintah yang menjadikan aset komersial strategis di pusat kota sebagai instrumen penerimaan asli daerah sekaligus penggerak kawasan ekonomi terintegrasi melalui peremajaan fungsi perdagangan, hiburan, dan ruang publik secara terencana. Mal Lembuswana resmi kembali ke tangan pemerintah provinsi setelah tiga dekade dikelola swasta, menyusul berakhirnya hak guna bangunan pihak ketiga pada 26 Juli 2026 yang menandai babak baru pengelolaan aset di jantung Kota Tepian. Seremoni serah terima melalui BAST digelar di atrium mal pada 7 Agustus 2026.
Keputusan menyerahkan pengelolaan kepada BUMD PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) bukan sekadar teknis manajerial, melainkan pernyataan politik fiskal: pemerintah ingin berhenti menjadi tuan tanah pasif dan mulai bertindak sebagai operator aktif aset komersialnya. Dalam konteks inilah Mal Lembuswana diuji, apakah bisa bertransformasi dari aset yang menua menjadi etalase baru strategi pengelolaan mal pemerintah yang berorientasi pada kinerja dan layanan publik sekaligus.
Dari Transisi ke PAD 2028: Mal Sebagai Mesin Penerimaan Asli Daerah
Target politiknya jelas: Mal Lembuswana mulai menyumbang penerimaan asli daerah pada 2028. Dua tahun ke depan didefinisikan sebagai fase transisi pengelolaan dan revitalisasi aset milik pemerintah provinsi tersebut. Secara fiskal, ini adalah keputusan berani. DPRD sengaja tidak memasukkan kontribusi mal ke target PAD 2026 dan 2027 karena sadar, memeras aset yang belum dibenahi hanya akan menghasilkan angka semu dan memperpanjang budaya aset tidur.
Optimalisasi Mal Lembuswana penting karena ia menjadi simbol bagaimana aset daerah yang besar selama ini banyak yang tidak memberi kontribusi berarti terhadap PAD, padahal potensinya besar bila dikelola maksimal. Dalam logika ini, mal bukan lagi sekadar pusat belanja, tetapi instrumen fiskal: seberapa efektif pengelolaan mal pemerintah akan ikut menentukan ruang fiskal daerah untuk membiayai layanan publik lain. Jika transisi selesai dalam satu tahun seperti harapan DPRD, maka 2028 akan menjadi tahun pembuktian apakah model ini layak direplikasi ke aset lain.
Menggeser Fungsi: Dari Pusat Belanja ke Kawasan Aktivitas Publik Terintegrasi
Rencana peremajaan Mal Lembuswana jelas menunjukkan pergeseran paradigma dari mal sebagai kotak ritel menjadi simpul kawasan ekonomi terintegrasi. Pemerintah menyiapkan perubahan konsep, penataan ulang ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang tenant nasional yang lebih besar, dan penambahan fasilitas baru sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur komersial. Ini bukan sekadar renovasi, tetapi reposisi peran mal dalam ekosistem kota.
Sekretaris daerah menegaskan bahwa ke depan Mal Lembuswana tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi, tetapi juga ruang aktivitas masyarakat yang lebih luas, termasuk area luar bangunan. Rencana fasilitas olahraga padel yang kini digemari dan kemungkinan pembangunan bioskop adalah sinyal bahwa kawasan ini akan didorong menjadi pusat perdagangan, hiburan, dan ruang temu sosial sekaligus. Jika atrium dibuka untuk pertemuan dan gathering, mal dapat berperan sebagai “balai kota informal” yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan komunitas, memperkuat basis pengunjung dan – pada akhirnya – daya tarik komersialnya.
Lahan Belakang dan Hotel: Kunci Menjadi Kawasan Ekonomi Terintegrasi
Peluang terbesar ada di belakang mal: lahan kosong yang selama ini terabaikan. Ketua DPRD mendorong agar area ini dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi, dengan ide pembangunan hotel minimal bintang empat sebagai jangkar tambahan aktivitas. "Lahan kosong di belakangnya yang masih cukup luas punya potensi besar untuk dibangun hotel, minimal bintang empat, sehingga kawasan ini bisa terintegrasi," ujarnya.
Secara ekonomi, gagasan ini masuk akal. Kombinasi mal, hotel, dan fasilitas pertemuan akan melahirkan kawasan ekonomi terintegrasi: orang bisa berbelanja, menghadiri acara, dan menginap dalam satu radius yang sama. Bagi PAD, ini berarti sumber sewa, kerja sama usaha, dan aktivitas ekonomi turunan yang lebih stabil sepanjang tahun, tidak bergantung musim. Kuncinya, pemerintah harus selektif memilih mitra strategis untuk pengelolaan jangka panjang dan memastikan skema kerja sama tidak mengulang pola lama, di mana aset publik aktif secara bisnis namun minim dampak ke kas daerah.
Ujian Serius Diversifikasi PAD dan Tata Kelola Aset Daerah
Reaktivasi Mal Lembuswana adalah ujian menyeluruh bagi strategi pengelolaan mal pemerintah: apakah BUMD mampu menggabungkan logika bisnis dan misi publik, dan apakah DPRD konsisten mengawasi agar target PAD tidak membunuh fungsi sosial. Dengan 150 ruko yang tengah diinventarisasi dan usia bangunan tiga dekade yang menuntut peremajaan menyeluruh, tantangannya tidak kecil.
Namun peluangnya juga besar. Lokasi strategis di pusat kota dan status sebagai mal pertama memberi nilai emosional dan ekonomi yang sulit ditiru oleh pemain baru. Jika transisi pengelolaan, revitalisasi fisik, dan pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi – termasuk opsi hotel dan fasilitas publik – berjalan konsisten, Mal Lembuswana bisa menjadi contoh bagaimana penerimaan asli daerah ditopang bukan hanya oleh pajak, tetapi juga oleh pengembangan infrastruktur komersial yang dirancang cerdas. Kesimpulannya, publik berhak menagih dua hal pada 2028: mal yang hidup kembali dan neraca PAD yang membaik, keduanya harus hadir bersamaan.
