Dokumen dilampirkan, pembuktian masih menunggu
Dokumen pendidikan Gibran adalah kumpulan catatan akademik yang mencakup ijazah dan sertifikat dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, yang menjadi bagian dari berkas perkara di PTUN. Dalam sidang 29 Oktober 2026, kuasa hukum Gibran menyatakan dokumen tersebut telah dilampirkan bersama jawaban kepada majelis hakim. Namun, penyerahan berkas pada tahap jawaban bukan berarti isi dokumen telah diuji dalam pembuktian. Kuasa hukum Adil menegaskan persidangan saat itu belum memasuki tahap pembuktian. Perbedaan ini penting: dokumen sudah diajukan, tetapi pemeriksaan formal atas bukti belum berlangsung. Karena itu, kabar bahwa dokumen “dibuka” perlu dibaca dengan cermat—yang diketahui saat itu ialah berkasnya dilampirkan dan daftar dokumennya dipaparkan, bukan bahwa seluruhnya telah diuji tuntas di hadapan majelis.

Rangkaian pendidikan dari SD hingga S1
Berkas yang disebut kuasa hukum memuat ijazah SD, ijazah SMP Negeri 1 Surakarta, sertifikat O Level dari Singapura, dokumen pendidikan UTS Insearch, advanced diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS), serta ijazah S1 dari University of Bradford. Adil menjelaskan bahwa Gibran menamatkan SD dan SMP di Indonesia sebelum melanjutkan pendidikan menengah di luar negeri. Ia menerangkan bahwa setelah pendidikan secondary dan O Level, Gibran mengambil jalur pre-university pathway melalui UTS Insearch. Catatan certificate of attendance, menurut Adil, menunjukkan Gibran menyelesaikan sekitar 90 persen mata pelajaran yang tersedia di sana dan menjadi dasar pemindahan kredit ke MDIS. Susunan ini membantu menjelaskan lintasan pendidikannya, tetapi kecocokan dan arti tiap dokumen tetap menjadi perkara yang perlu dinilai melalui proses persidangan.
Konteks perkara dan janji menunjukkan ijazah
Sidang PTUN Gibran berangkat dari gugatan pegiat pendidikan Mercy Sihombing terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Gibran telah ditetapkan sebagai tergugat intervensi karena perkara itu menyangkut kepentingannya, termasuk surat keterangan atas namanya. Sebelum berkas jawaban disampaikan, kuasa hukum Muhammad Rullyandi mengatakan ijazah SMP, SMA, hingga S1 akan ditunjukkan dalam persidangan. Ia belum merinci waktu penunjukan dan menyebut pihaknya menunggu agenda pembuktian surat, saksi, serta ahli. Rully juga menyatakan dokumen akan diperlihatkan sesuai mekanisme hukum dan mengingatkan bahwa semua pihak harus didengar. Posisi tersebut menjelaskan mengapa ijazah Gibran dibawa ke forum PTUN, tetapi tidak mendahului penilaian hakim atas bukti maupun pokok sengketa.
Yang sudah diketahui dan yang belum
Perkara ini memperlihatkan dua hal yang jangan dicampuradukkan: dokumen pendidikan telah dilampirkan dalam jawaban, sedangkan tahap pembuktian belum dimulai pada sidang yang dijelaskan kuasa hukum. Dengan demikian, keterbukaan berkas menjadi perkembangan penting, tetapi belum sama dengan putusan tentang keabsahan atau bobot dokumen. Jadwal penunjukan ijazah secara khusus pun belum dirinci oleh Rullyandi. Pembaca sebaiknya mengikuti perkembangan sidang berikutnya untuk mengetahui bagaimana bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli diperiksa. Kesimpulannya, dokumen dari SD hingga S1 kini menjadi bagian dari berkas perkara PTUN, tetapi arti hukumnya baru dapat dinilai setelah proses pembuktian berjalan dan majelis mempertimbangkan seluruh keterangan.






