Dua sorotan, satu sengketa dokumen
Dokumen pendidikan Gibran adalah kumpulan bukti sekolah dan dokumen penyetaraan yang keabsahan serta fungsinya kini dipersoalkan dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Persoalan utamanya bukan sekadar apakah dokumen tersedia, melainkan apakah dokumen yang digunakan untuk penyetaraan membuktikan kelulusan sesuai aturan. Peneliti Bonatua Silalahi mengangkat pertanyaan tentang certificate of attendance, sedangkan kuasa hukum Gibran menyatakan ijazah dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi akan dibawa ke persidangan. Kedua pernyataan itu tidak otomatis saling membantah: sorotan Bonatua mengarah pada dokumen dalam proses penyetaraan, sementara tim hukum Gibran menegaskan memiliki ijazah sekolah. Perbedaan fokus inilah yang membuat perkara perlu dinilai melalui bukti dan konteks administrasinya, bukan melalui klaim yang berdiri sendiri.
Bonatua mempertanyakan nilai sertifikat kehadiran
Bonatua Silalahi memaparkan telaahnya mengenai aturan penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri yang dikaitkan dengan Gibran. Ia mempertanyakan penggunaan certificate of attendance atau sertifikat kehadiran karena, menurutnya, dokumen itu bukan bukti kelulusan SMA atau sederajat. Argumennya bertumpu pada perbedaan antara kesesuaian jenjang pendidikan dan bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Dalam pemaparannya, Bonatua merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33 Tahun 2018 serta menjelaskan bahwa penyetaraan mempertimbangkan kesesuaian kurikulum dan mata pelajaran. Catatan itu relevan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa ijazah Gibran tidak ada atau bahwa proses penyetaraan keliru. Yang dipersoalkan Bonatua adalah fungsi dokumen tertentu dalam proses tersebut; penilaian akhirnya bergantung pada dokumen dan aturan yang diperiksa dalam perkara.
Kuasa hukum menjanjikan pembuktian di PTUN
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan pihaknya akan membuktikan kelengkapan dokumen pendidikan kliennya dalam sidang PTUN Jakarta Timur pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia mengatakan ijazah dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi tersedia dan akan ditunjukkan. Rullyandi juga membedakan ijazah tersebut dari surat keterangan penyetaraan yang ia sebut sebagai suket. Janji ini membuat persidangan menjadi tahap penting: publik dapat menilai bukti yang diajukan dan bagaimana bukti itu berhubungan dengan persoalan penyetaraan, bukan hanya mendengar pernyataan masing-masing pihak. Namun, klaim bahwa seluruh ijazah lengkap tetap merupakan pernyataan kuasa hukum sampai dokumen diperiksa dalam proses hukum. Karena itu, penekanan pada pembuktian di pengadilan lebih bermakna daripada kesimpulan yang ditarik sebelum sidang.
Gugatan menguji penerbitan dokumen penyetaraan
Latar perkara ini adalah gugatan Mercy Sihombing terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan tersebut berkaitan dengan penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan demikian, perbedaan antara sorotan Bonatua dan keterangan kuasa hukum Gibran berada dalam satu sengketa, tetapi menyentuh sisi yang berbeda: Bonatua mempertanyakan apakah certificate of attendance layak dipakai untuk penyetaraan, sedangkan Rullyandi berjanji menunjukkan ijazah sebagai bukti pendidikan formal. Persidangan perlu menjernihkan hubungan antara ijazah yang diklaim tersedia dan dokumen administratif yang menjadi pokok gugatan. Kesimpulannya, kelengkapan dokumen dan ketepatan penerbitan penyetaraan adalah pertanyaan yang berkaitan, tetapi tidak identik. Bukti di sidang PTUN, bukan adu pernyataan, semestinya menjadi dasar untuk menilai keduanya.






