Kesenjangan Digital: Wajah Baru Ketidakadilan dalam Pendidikan
Kesenjangan digital pendidikan adalah kondisi ketika sebagian siswa dan sekolah memiliki akses teknologi, internet, dan literasi AI yang memadai, sementara yang lain tertinggal tanpa konektivitas, perangkat, atau kemampuan memanfaatkan teknologi, sehingga memperlebar jurang kualitas pembelajaran dan peluang masa depan mereka.
Forum publik bertema transformasi pendidikan era digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR pada 13 Agustus menunjukkan satu pesan tegas: teknologi bisa mengangkat, tetapi juga bisa menjatuhkan jika kesenjangan dibiarkan. Dengan penetrasi internet naik dari 77% pada 2022 menjadi 81,7% atau sekitar 235 juta pengguna pada 2026, tetapi 85,95% di antaranya masih terpusat di Jawa, peta ketidakadilan baru muncul. Ini bukan sekadar angka; ini artinya jutaan siswa di luar pusat pertumbuhan berisiko terkunci dalam pendidikan era analog di tengah dunia yang sudah digital. Ketika satu wilayah menikmati kelas interaktif dan akses AI, wilayah lain bahkan masih berjuang mendapatkan sinyal stabil. Jika kita pasif, kesenjangan digital pendidikan akan berubah menjadi kesenjangan sosial permanen.
Tujuh Tantangan Utama di Era AI: Bukan Sekadar Soal Gadget
Forum KOMDIGI dan DPR mengerucutkan tujuh tantangan utama pendidikan era AI: kesenjangan akses dan konektivitas, rendahnya kompetensi digital, distraksi gawai, misinformasi dan hoaks, keamanan data, ketergantungan teknologi, serta integritas akademik. Daftar ini memperlihatkan bahwa masalahnya jauh melampaui urusan pembagian laptop. Kesenjangan akses membuat siswa di kota mengenal pembelajaran sinkron, asinkron, dan hybrid, sementara siswa di daerah hanya bisa mengandalkan papan tulis. Rendahnya kompetensi digital guru dan siswa memperparah situasi: AI hadir, tetapi banyak yang belum tahu menggunakannya secara aman dan etis. Di sisi lain, distraksi gawai, cyberbullying, dan hoaks menggerus fokus belajar dan keamanan psikologis. Ketika integritas akademik goyah karena penggunaan AI yang salah, sekolah harus memilih: menutup mata, atau merombak budaya belajar agar jujur dan kreatif menjadi standar baru.
Dalam forum itu ditegaskan bahwa AI hanyalah alat bantu belajar, bukan pengganti otak manusia; hasil AI tidak boleh diklaim sebagai karya sendiri dan data pribadi dilarang diunggah ke sistem AI. Pernyataan ini seharusnya menjadi rambu merah di setiap ruang kelas, bukan sekadar catatan seminar. Tanpa etika penggunaan AI, literasi AI siswa hanya akan melahirkan generasi yang pandai menyalin, bukan mencipta.
Belajar Dari Jakarta Islamic Centre: Literasi Digital yang Membumi
Di tengah kekhawatiran soal kesenjangan digital, ada contoh positif yang pantas diapresiasi. Jakarta Islamic Centre Digital School 2026 menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan bisa menginisiasi ruang belajar digital yang adaptif dan membumi. Berlangsung pada 12 Agustus di Masjid Babussalam, program ini mengusung tema menyiapkan generasi adaptif, kreatif, produktif, dan siap berkarya di era digital. Bukan hanya teori, kegiatan ini menekankan kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, kreativitas, dan produktivitas sebagai kunci bertahan di tengah derasnya perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang memberi peluang belajar, berkomunikasi, berkreasi, dan menghasilkan karya bermanfaat juga ditempatkan dalam bingkai etika dan tanggung jawab. Literasi digital di sini bukan slogan, melainkan latihan konkret menyaring informasi, menghindari hoaks, dan menjadikan media digital sebagai sarana belajar, bukan sekadar hiburan.
Antusiasme peserta yang datang dari beragam kalangan memperlihatkan kebutuhan besar terhadap pendidikan era digital yang relevan dan kontekstual. Program semacam ini seharusnya tidak berhenti di kota besar. Selama kesadaran ini belum diterjemahkan ke dalam kebijakan luas, inisiatif baik akan tetap sporadis. Namun pesan pentingnya jelas: literasi digital dan literasi AI siswa harus dilatih sejak dini, di ruang yang menggabungkan penguasaan teknologi dengan kesadaran etis.
Guru, Mahasiswa, dan Orang Tua: Garda Depan Literasi AI
Forum KOMDIGI menegaskan bahwa peran guru justru semakin penting di pendidikan era digital: mereka berubah dari sekadar pengajar menjadi fasilitator, mentor, dan kurator informasi. Teknologi seperti AI dan interactive flat panel membuat kelas lebih interaktif, tetapi manusia tetap pusat pembelajaran. Mahasiswa dan pelajar didorong menjadi digital citizen yang melek data, mampu menggunakan AI secara etis, dan menghasilkan karya, bukan hanya menghafal. Seruan agar mereka menguasai minimal satu keterampilan digital, membangun portofolio, dan aktif di komunitas digital bukan sekadar saran karier; ini syarat bertahan di pasar kerja baru.
Di rumah, orang tua diminta menjadi digital parent yang mendampingi penggunaan gawai dan internet. Tanpa keterlibatan keluarga, distraksi gawai dan paparan misinformasi akan sulit dikendalikan. Di sekolah, guru perlu mengarahkan pola belajar ke learn, practice, create, collaborate, reflect, seperti disarankan narasumber forum. Dengan pendekatan ini, literasi AI siswa bukan hanya tentang tahu cara menggunakan chatbot atau generator gambar, tetapi tentang membangun kebiasaan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif.
Menutup Jurang: Pendidikan Digital untuk Semua, Bukan Hanya yang Terkoneksi
Inti peringatan Ketua Komisi I DPR jelas: jangan ada anak tertinggal hanya karena tidak punya akses internet. Selama 85,95% pengguna internet terpusat di satu wilayah, kesenjangan digital pendidikan akan terus memperlebar jarak antara siswa kota dan daerah. Di satu sisi, program seperti Jakarta Islamic Centre Digital School sudah membuktikan bahwa literasi digital bisa diintegrasikan dengan nilai etika dan produktivitas. Di sisi lain, forum KOMDIGI memetakan tujuh tantangan yang harus segera dibereskan sebelum AI memperdalam jurang akses dan kualitas belajar.
Pendidikan era digital tidak boleh berhenti pada jargon transformasi; ia harus hadir sebagai perubahan nyata di ruang kelas paling pinggir. Kesenjangan akses teknologi sekolah, rendahnya kompetensi digital, dan belum matangya literasi AI siswa adalah alarm, bukan sekadar catatan kebijakan. Jika pemangku kepentingan berani menjadikan akses teknologi dan literasi AI sebagai hak dasar setiap siswa, bukan privilese, maka teknologi digital dan AI dapat menjadi jalan keluar, bukan tembok baru, dalam perjuangan memperluas kesempatan belajar.
