APBD 2027 Pendidikan dan Kesehatan: Pilihan Politik Anggaran yang Sangat Menentukan
APBD 2027 pendidikan dan anggaran kesehatan daerah adalah keputusan politik anggaran yang menentukan apakah pemerintah kota dan provinsi mampu menjaga layanan dasar gratis sambil tetap membiayai investasi publik, di tengah tekanan fiskal, dominasi anggaran operasional daerah, serta penurunan belanja modal daerah yang mengancam kualitas infrastruktur dan kesempatan kerja warga miskin. Fokus utama yang tampak dari RAPBD kota Surabaya hingga provinsi Jawa Timur adalah keberanian mempertahankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas, meskipun ruang fiskal menyempit dan tuntutan pembangunan fisik tidak berkurang. Ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi cerminan pilihan siapa yang dilindungi pertama kali ketika anggaran menurun: birokrasi, atau warga penerima layanan dasar.
Surabaya: Pendidikan 22 Persen dan Janji Layanan Gratis
Surabaya memilih jalan yang jelas: memperkuat APBD 2027 pendidikan dan kesehatan, meski mengakui adanya tekanan fiskal. RAPBD kota Surabaya diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun dengan alokasi anggaran pendidikan naik menjadi 22 persen dari total, atau sekitar Rp2,813 triliun. Wali kota menegaskan bahwa program pendidikan gratis dan kesehatan gratis tetap menjadi prioritas, bersama perbaikan rumah tidak layak huni. Kutipan yang paling menggambarkan sikap politik anggaran ini adalah: “Dalam materi RAPBD Surabaya 2027, total anggaran yang tercantum mencapai Rp12,825 triliun, dengan anggaran pendidikan sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen.” Porsi anggaran kesehatan hampir mencapai 20 persen, dijahit dengan agenda penanganan stunting, gizi buruk, dan pengentasan kemiskinan. Pilihan Surabaya tegas: melindungi kualitas hidup dan SDM dulu, baru menyesuaikan program fisik lain lewat skala prioritas.
Malang dan Jatim: Anggaran Operasional Daerah Membesar, Belanja Modal Tergerus
Berbeda dengan Surabaya yang menonjolkan layanan dasar, Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur justru disorot karena komposisi anggaran operasional daerah dan belanja modal daerah yang timpang. Di Malang, porsi belanja operasional dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027 mencapai sekitar Rp2,40 triliun, atau 95 persen dari total belanja Rp2,57 triliun, sementara belanja modal hanya Rp127,20 miliar atau sekitar 5 persen. Kritik fraksi menyentuh hal yang sangat praktis: minimnya belanja modal berpotensi memperlambat perbaikan jalan, drainase, penanganan banjir, dan fasilitas publik. Di tingkat provinsi, struktur RAPBD Jawa Timur menunjukkan belanja operasi sekitar Rp20,498 triliun dan belanja modal hanya sekitar Rp1,678–1,679 triliun, turun 22,3 persen dibanding perubahan anggaran sebelumnya dan tinggal 6,1 persen dari total belanja Rp27,423 triliun. Penurunan ini bukan sekadar angka; ia berarti penundaan konektivitas antardaerah, pemerataan infrastruktur, dan mutu pelayanan publik.
Golkar dan PDI Perjuangan: Tuntutan Efisiensi dan Program yang Terukur
Dua suara politik anggaran muncul kuat: Fraksi PDI Perjuangan di Malang dan Fraksi Golkar di Jawa Timur sama-sama menolak APBD yang terlalu "gemuk" di operasional dan "kurus" di belanja modal. Di Malang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan menilai komposisi belanja yang didominasi operasional perlu dievaluasi dan meminta efisiensi pada pos perjalanan dinas, makan-minum, dan rapat, serta pengalihan minimal 10–15 persen ke belanja modal produktif. Di Jawa Timur, Golkar menyoroti penurunan total belanja sekitar 8,2 persen dari kisaran Rp29,9 triliun menjadi Rp27,423 triliun, dan khusus belanja modal yang turun 22,3 persen menjadi Rp1,679 triliun. Fraksi ini meminta pemerintah provinsi menguraikan program yang dikurangi atau ditunda, serta menjadikan sembilan prioritas Nawa Bhakti Satya yang bernilai sekitar Rp4,403 triliun atau 16,01 persen dari belanja sebagai program dengan lokasi, penerima, output, dan outcome yang jelas. Intinya, mereka menuntut APBD yang tidak sekadar habis di biaya birokrasi.
Implikasi bagi Warga: Layanan Dasar Terjaga, Infrastruktur Berisiko Tertinggal
Bagi warga, pilihan anggaran ini menghadirkan paradoks yang konkret. Di satu sisi, Surabaya memastikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, serta program perbaikan rumah tidak layak huni tetap berjalan, meski harus menyesuaikan cakupan agar tidak menelan seluruh ruang fiskal. Porsi pendidikan 22 persen dan kesehatan hampir 20 persen disusun untuk memotong rantai kemiskinan lewat peningkatan SDM, pengurangan stunting, dan perbaikan gizi. Di sisi lain, kota seperti Malang dan provinsi Jawa Timur berisiko memperlambat pembenahan jalan, drainase, penanganan banjir, dan fasilitas publik karena belanja modal yang kecil atau menurun. Ketika defisit belanja Malang sekitar Rp197,15 miliar ditutup dari SiLPA, fraksi mengingatkan agar kondisi kas dihitung realistis. Ke depan, warga akan merasakan secara langsung apakah strategi ini seimbang: layanan dasar tetap terjaga, tetapi infrastruktur tidak dibiarkan usang. Tanpa koreksi komposisi anggaran, APBD berpotensi menjadi instrumen konsumsi birokrasi, bukan investasi publik jangka panjang.
