Belajar untuk menjalankan tanggung jawab
Pelatihan berbasis profesi adalah pembelajaran terarah yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk menjalankan tanggung jawab kerja secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya materi yang disampaikan, melainkan apakah peserta mampu menerapkannya saat menghadapi tugas nyata. Dua program yang berlangsung pada November ini memperlihatkan kebutuhan tersebut dari sisi berbeda: perpajakan dan penilaian aset. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan membuka Pendidikan dan Pelatihan Brevet A/B Batch 7 pada 2 November 2026, diikuti 12 peserta dari berbagai latar belakang. Sementara itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Balikpapan berkolaborasi dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Pusdiklat Keuangan Publik untuk mengadakan Pelatihan Penilaian Properti Dasar bagi Kejaksaan RI pada 19 Oktober hingga 5 November. Keduanya menegaskan bahwa kompetensi profesional mesti bertumpu pada kemampuan yang bisa digunakan, bukan sekadar sertifikat.
Brevet pajak sebagai bekal praktik
Pelatihan brevet pajak Medan memberi peserta ruang untuk memperluas pemahaman perpajakan melalui materi yang terarah. Jumlah pesertanya memang lebih kecil daripada pelatihan di Balikpapan, tetapi skala bukan ukuran utama. Yang lebih penting ialah kesungguhan mengikuti pembelajaran dan mengubah materi menjadi kecakapan yang berguna dalam pekerjaan serta perjalanan karier. Wakil Ketua II IKPI Medan, Pony, mengingatkan peserta agar ilmu dari pengajar tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi diterapkan untuk mengembangkan kemampuan. Pesan ini tepat: kursus perpajakan hanya bernilai jika peserta dapat menghubungkan aturan dan konsep dengan persoalan yang mereka hadapi. Dengan dimulainya Batch 7, IKPI Medan melanjutkan upaya pengembangan kompetensi melalui pendidikan perpajakan dan membuka kesempatan bagi lebih banyak kalangan untuk memperdalam pengetahuan. Tantangannya kini adalah memastikan pembelajaran terarah itu membuahkan ketelitian dan pertimbangan yang dibutuhkan dalam praktik.
Penilaian aset menuntut bukti dan akuntabilitas
Di Balikpapan, pelatihan penilaian properti memiliki kaitan langsung dengan tugas penegakan hukum. Penilaian aset yang disita atau menjadi barang rampasan tidak cukup mengandalkan perkiraan; hasilnya harus objektif, berlandaskan data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebanyak 33 peserta dari kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan selama 14 hari kerja. Materinya mencakup prinsip penilaian, hukum agraria, pengumpulan dan analisis data, beragam pendekatan penilaian, hingga penyusunan laporan. Perpaduan pembelajaran kelas, studi kasus, dan praktik lapangan juga membantu peserta menguji teori pada objek bergerak maupun tanah dan bangunan. Penekanan pada penerapan ini membuat program tersebut lebih dari kursus teknis: peserta disiapkan untuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah. Ketika penilaian mendukung pengelolaan barang sitaan dan rampasan, kecermatan metode menjadi bagian dari tanggung jawab publik.
Tolok ukur berikutnya adalah penerapan
Dua program ini berbeda dalam sasaran dan bidang kerja, tetapi bertemu pada satu prinsip: pengetahuan baru bermakna ketika dapat dipakai dengan bertanggung jawab. Brevet A/B memperkuat dasar peserta dalam perpajakan; pelatihan Kejaksaan mengasah cara mengidentifikasi objek, mengumpulkan data, menerapkan metode, dan menyusun laporan penilaian. Keduanya menghubungkan keterampilan teknis dengan tuntutan profesional, meski dampak akhirnya baru dapat dinilai dari praktik kerja setelah pelatihan. Kebutuhan penilai aset juga semakin strategis dalam kaitannya dengan penyitaan dan perampasan aset, di tengah pembahasan rancangan undang-undang mengenai perampasan aset. Karena itu, tindak lanjut tidak boleh berhenti pada penutupan kelas. IKPI Medan menyatakan Batch 7 merupakan bagian dari kelanjutan upaya pengembangan kompetensi, sementara kolaborasi Keuangan dan Kejaksaan diharapkan berlanjut untuk mendukung tata kelola aset yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, pelatihan yang kuat bukan yang sekadar mengajarkan materi, melainkan yang membuat peserta lebih siap menanggung konsekuensi dari pekerjaannya.






