Pajak adalah kewajiban yang menuntut pertanggungjawaban
Pajak adalah kontribusi wajib warga kepada negara untuk membiayai kepentingan bersama, yang penerimaannya semestinya disertai layanan publik dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Karena itu, kritik pajak pemerintah bukan otomatis penolakan terhadap kewajiban membayar, melainkan tuntutan agar hubungan antara pungutan dan manfaat publik tidak berjalan timpang. Dokter sekaligus pegiat media sosial dr Tirta mengkritik kebijakan perpajakan melalui video yang beredar di media sosial. Ia mempertanyakan besarnya kontribusi warga dan mengajak pemerintah membayangkan keadaan penerimaan negara jika masyarakat bersama-sama menolak membayar pajak. Pernyataan itu menunjukkan kuatnya ketergantungan negara pada kontribusi wajib pajak, tetapi bukan bukti bahwa kebijakan tertentu telah diubah atau bahwa ajakan boikot benar-benar terjadi. Nilai kritiknya terletak pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara bersikap kooperatif terhadap warga yang diminta terus memenuhi kewajibannya?
Kontribusi terasa dalam kehidupan sehari-hari
Bagi warga, pajak bukan perkara yang jauh dari kehidupan sehari-hari. dr Tirta menyebut PPN saat membeli kopi, pajak restoran, PPh atas penghasilan yang memenuhi ketentuan, pajak kendaraan, serta PBB untuk kepemilikan rumah; ia juga menyinggung rencana pajak atas transaksi digital dan belanja melalui perdagangan elektronik. Ragam pungutan ini menjelaskan mengapa masyarakat dapat merasa kontribusinya besar, bahkan ketika pajak muncul sebagai bagian dari transaksi rutin. Namun, tuntutan kepatuhan akan sulit mendapat kepercayaan bila layanan yang diterima tidak sepadan. Warga bisa saja harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh keamanan atau fasilitas yang layak ketika ruang publik dan layanan negara dinilai kurang memadai. Persoalannya bukan sekadar berapa banyak pajak yang dibayar, melainkan apakah warga melihat hasilnya dalam kehidupan bersama. Tanpa hubungan yang terlihat antara kontribusi dan pelayanan, gotong royong berisiko terasa sebagai beban sepihak.

Kepatuhan harus dibalas dengan sikap kooperatif
Kritik dr Tirta patut dibaca sebagai desakan agar pemerintah tidak hanya hadir ketika menarik pungutan. Bahan opini yang menyertai perdebatan ini menggambarkan ketimpangan ketika warga menanggung sendiri perjuangan mencari kerja atau membangun usaha, sementara negara sigap menagih setelah mereka memperoleh penghasilan. Gambaran tersebut bukan bukti bahwa seluruh kebijakan pemerintah selalu demikian, tetapi menyoroti pengalaman dan persepsi yang dapat mengikis kepercayaan publik. Sikap kooperatif berarti pemerintah menjelaskan penggunaan penerimaan, menyediakan layanan yang layak, serta merespons keluhan warga dengan terbuka. Dalam konteks akuntabilitas pemerintah, tuntutan itu juga mencakup pembenahan kebocoran pendapatan dan penindakan korupsi, bukan hanya memperluas pungutan kepada pekerja dan kelas menengah. Kepatuhan warga tidak semestinya diperlakukan sebagai cek kosong. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kontribusi tersebut dikelola untuk kepentingan bersama.
Akuntabilitas menjaga kepercayaan
Pertanyaan dr Tirta tentang kemungkinan penolakan pajak bersama-sama menegaskan betapa pentingnya kontribusi masyarakat bagi penerimaan negara. Namun, pernyataan itu sebaiknya dipahami sebagai kritik dan peringatan, bukan dorongan untuk mengabaikan kewajiban hukum atau bukti adanya boikot. Menjaga ruang kritik tetap terbuka justru membantu membedakan tuntutan akuntabilitas dari klaim yang tidak didukung bukti. Kesimpulannya, kewajiban pajak dan tanggung jawab negara harus berjalan beriringan. Warga berhak menuntut layanan publik yang layak, pengelolaan dana yang transparan, dan respons pemerintah yang menghargai kontribusi mereka. Pada saat yang sama, pemerintah perlu membuktikan melalui pelayanan dan pertanggungjawaban bahwa pajak digunakan bagi kepentingan bersama. Kepercayaan tidak dapat ditarik seperti pungutan; kepercayaan dibangun ketika negara menunaikan bagiannya.






