Bangunan selesai, tetapi belum layak disebut tuntas
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) adalah kawasan terpadu yang dirancang untuk mendukung kegiatan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, keberhasilannya perlu diukur dari mutu fasilitas dan manfaat ekonomi yang dirasakan nelayan, bukan dari selesainya konstruksi semata. Di KNMP Ciwaru, Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegur kontraktor setelah menemukan hasil pengerjaan dan penyelesaian bangunan yang dinilai tidak rapi. Teguran itu disampaikan saat kunjungan pada 4 November 2026, meski proyek senilai Rp14,34 miliar telah dinyatakan rampung 100 persen dan mulai digunakan.
Trenggono meminta pejabat terkait segera memanggil kontraktor dan mengawal perbaikan. Langkah tersebut penting, tetapi perintah saja belum cukup: hasil koreksi harus terlihat di lapangan dan fasilitas harus awet serta aman digunakan. Jika mutu akhir tidak diperiksa dengan serius, bangunan yang dibanggakan sebagai pusat kegiatan nelayan berisiko menjadi beban pemeliharaan. Uang publik semestinya menghasilkan sarana yang berfungsi baik, bukan sekadar memenuhi laporan penyelesaian.
Beban nelayan tidak berhenti di dermaga
Bagi nelayan Ciwaru, bangunan yang rapi tidak otomatis menurunkan ongkos melaut atau memastikan hasil tangkapan memberi penghasilan memadai. Persoalan yang mereka hadapi mencakup mahalnya BBM, terbatasnya modal koperasi untuk membeli ikan, serta harga jual yang tidak menentu. Kawasan ini tercatat melibatkan 416 nelayan dan didukung 284 kapal, sementara jumlah kapal yang terdata di KNMP disebut sekitar 420. Angka-angka itu menegaskan bahwa persoalan akses dan layanan menyangkut banyak keluarga, bukan kelompok kecil.
Pemerintah sedang mengoordinasikan pembangunan SPBN bersama Pertamina agar solar bersubsidi lebih tepat sasaran. KKP juga mendorong akses KUR, khususnya melalui BRI, serta penjajakan kerja sama koperasi dengan pembeli hasil perikanan. Namun, rencana tersebut baru berarti jika nelayan dapat mengaksesnya dengan mudah dan koperasi memiliki kemampuan nyata menjadi pembeli. Tanpa modal dan saluran pemasaran yang berfungsi, fasilitas penyimpanan dingin pun belum tentu mencegah hasil tangkapan dijual murah.
Kepastian harga dan mutu hasil tangkapan
Harga ikan nelayan memerlukan perhatian setara dengan mutu bangunan. KKP tengah mengkaji kemungkinan harga acuan atau harga pembelian pemerintah untuk komoditas perikanan, serta skema lembaga penyerap hasil tangkapan yang menyerupai Bulog. Gagasan ini berpotensi memberi nelayan posisi tawar lebih kuat, tetapi masih berupa kajian dan perlu mempertimbangkan beragam jenis ikan serta perbedaan pasar. Karena itu, janji kepastian harga tidak boleh dianggap sebagai solusi yang sudah tersedia.
Mutu hasil juga bergantung pada fasilitas yang benar-benar berfungsi. Trenggono menyoroti atap dermaga yang belum tertutup sempurna karena ikan yang kehujanan dapat turun kualitasnya. KKP turut mendorong penggunaan teknologi rantai dingin, termasuk slurry ice berbahan air laut. Rangkaian ini menunjukkan bahwa perbaikan fisik dan penguatan ekonomi saling terkait: dermaga yang melindungi ikan tak banyak menolong bila koperasi tak mampu menyerapnya, sedangkan harga yang lebih pasti sulit dicapai jika mutu tangkapan merosot.
Ukuran keberhasilan harus melampaui konstruksi
Pembangunan kampung nelayan seharusnya dirancang dari kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi setempat. Dalam diskusi persiapan KNMP 2027 pada 5 November 2026, Wakil Menteri KKP II Irwan Meilano dan Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 Mohammad Abdi Suhufan membahas pentingnya mengantisipasi dampak pembangunan serta menjaga agar manfaatnya berlanjut pada kegiatan ekonomi dan kualitas hidup pesisir. Ini arah yang tepat: fasilitas bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat usaha nelayan.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan dalam program tersebut rampung pada Mei 2027 dan beroperasi secara keseluruhan pada Juli 2027. Tenggat itu semestinya disertai ukuran keberhasilan yang mudah diuji: bangunan diperbaiki, layanan BBM tersedia, koperasi mampu membeli hasil tangkapan, dan nelayan mendapat perlindungan sosial serta asuransi. KNMP Ciwaru akan dinilai bukan dari seremoni atau angka penyelesaian proyek, melainkan dari perubahan nyata dalam kehidupan nelayan. Tanpa itu, infrastruktur baru hanya menyelesaikan separuh pekerjaan.







