Waste-to-Energy: Definisi, Janji, dan Arah Baru Pengelolaan Sampah
Waste-to-energy adalah konsep pengolahan sampah menjadi listrik melalui fasilitas termal atau teknologi lain yang mengubah residu padat menjadi energi terbarukan sampah, dengan posisi ideal sebagai tahap akhir setelah upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan ulang dilakukan sejak dari sumber. Konsep ini kini naik kelas dari sekadar proyek teknis menjadi instrumen kebijakan energi dan lingkungan, terutama ketika timbulan sampah nasional mencapai sekitar 144.562 ton per hari dan hanya sekitar seperempat yang terkelola dengan baik. Jika dikelola cerdas, waste to energy bisa mengurangi beban TPA, menyediakan pengolahan sampah listrik, dan menambah pasokan energi alternatif; jika ceroboh, ia hanya memindahkan masalah polusi dari darat ke cerobong, tanpa mengubah perilaku produksi dan konsumsi.
Pemerintah menyiapkan 11 fasilitas waste-to-energy yang dibangun bertahap dan ditargetkan selesai pada 2028 sebagai bagian dari strategi mencapai pengolahan sampah menyeluruh pada 2029. Program waste to energy nasional juga diarahkan ke 40 kota yang menghadapi persoalan timbulan dan lahan TPA yang kian terbatas, dengan target penyelesaian proyek pada rentang 2027 hingga 2028. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa proyek WtE Indonesia bukan lagi eksperimen, melainkan tulang punggung baru dalam kebijakan energi terbarukan sampah. Pertanyaannya: siapa yang memegang kemudi, dan apakah desainnya berpihak pada kepentingan publik atau sekadar memenuhi selera investor dan penyedia teknologi?
BP Batam: Dari Krisis Sampah Kota ke Laboratorium Energi Terbarukan
Batam memberi gambaran bagaimana kota pelabuhan bisa memutar persoalan sampah menjadi aset energi. Badan Pengusahaan Batam menawarkan proyek waste to energy dengan potensi pengolahan sekitar 1.205 ton sampah per hari kepada calon mitra di Jepang dalam forum Asia Pacific Circular Cities di Yokohama. Estimasi awal JFE Engineering menunjukkan volume itu berpotensi menghasilkan sekitar 20 MW listrik, cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 rumah. Ini bukan angka kecil; ini sinyal bahwa pengolahan sampah listrik mulai diperlakukan setara dengan pembangkit energi lain, bukan sekadar proyek pinggiran yang ditempel di sektor kebersihan.
Namun cara BP Batam memulai proyek ini patut dicatat: mereka menawarkan kerja sama penyusunan feasibility study sebagai langkah awal, yang akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pendekatan ini menandakan kesadaran bahwa waste-to-energy bukan proyek instan yang cukup diisi oleh mesin incinerator. Ia butuh skema pendanaan yang bankable, jaminan suplai sampah, kepastian tarif listrik, hingga desain kebijakan yang melindungi warga dari kenaikan biaya pengelolaan. Di sinilah Batam berpotensi menjadi laboratorium: apakah kota mampu menyeimbangkan ambisi energi terbarukan sampah dengan transparansi, partisipasi publik, dan penjagaan terhadap risiko sosial-lingkungan.
Dominasi Pemain Tiongkok dan Pertarungan Teknologi di 40 Kota
Di tingkat nasional, peta proyek WtE Indonesia memperlihatkan satu pola tajam: perusahaan asal Tiongkok menjadi pemain dominan dalam dua putaran tender pengolahan sampah menjadi energi. Dalam putaran pertama, tiga proyek waste to energy mendapat 21 proposal dan semuanya datang dari perusahaan Tiongkok. Pada putaran kedua, 68 proposal masuk untuk delapan proyek, sekitar 60% berasal dari perusahaan Tiongkok. Ini adalah salah satu pernyataan paling telak dalam program ini: “Perusahaan-perusahaan Tiongkok sangat aktif,” kata Fadli Rahman, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara.
Program pengolahan sampah menjadi energi diarahkan ke 40 kota, dengan sejumlah proyek di Bali, Bekasi, dan Legok Nangka sudah memasuki tahap pembangunan. Ada 85 perusahaan dan konsorsium global yang tertarik, dengan 68 aplikasi resmi untuk delapan proyek tahap kedua, termasuk peserta dari Jepang, Korea Selatan, Prancis, India, dan Singapura. Namun dominasi Tiongkok membuat persaingan teknologi dan model bisnis menjadi timpang. Di satu sisi, kehadiran pemain besar bisa mempercepat pembangunan. Di sisi lain, ada risiko ketergantungan teknologi dan standar yang tidak sepenuhnya selaras dengan prioritas pengurangan sampah dari hulu. Pertarungan sesungguhnya bukan antarnegara, melainkan antara skenario “bakar sebanyak mungkin sampah” versus model residu-minimum yang berpihak pada 3R.
WtE Bukan Tong Sampah Raksasa: Mengapa Hulu Menentukan Masa Depan
Pemerintah sendiri menyatakan bahwa 11 fasilitas waste-to-energy yang disiapkan hingga 2028 harus dibarengi pembenahan dari hulu agar teknologi ini tidak sekadar mengubah cara membuang limbah. Direktur Pengelolaan Sampah KLH, Melda Mardalina, menegaskan bahwa rantai dimulai di sumber: pemilahan, pengolahan organik, dan optimalisasi fasilitas 3R sebelum residu masuk ke WtE. Pernyataan lain yang layak dikutip: “WtE dengan demikian punya fungsi khusus. Teknologi tersebut bukan tempat untuk menghilangkan persoalan sampah secara keseluruhan, melainkan mengolah bagian yang tersisa setelah material yang masih bernilai dipulihkan dan sampah organik ditangani”.
Realitas di lapangan jauh dari ideal. Dari 522 TPA, sekitar 70% masih memakai sistem open dumping, sementara 36,59% sampah masih masuk ke lingkungan. Pada saat yang sama, ada lebih dari 40.000 fasilitas TPS3R, TPSD, dan bank sampah yang sebagian besar aktif namun kapasitasnya belum optimal. Tanpa perbaikan hulu, fasilitas WtE cenderung menuntut pasokan sampah stabil agar tetap layak secara finansial, yang ironisnya bisa melemahkan insentif pengurangan dan daur ulang. Strategi yang sehat seharusnya menempatkan WtE sebagai fasilitas residu, bahkan siap menerima penurunan volume sampah jika upaya 3R berhasil, bukan sebaliknya.
Menuju Strategi WtE yang Adil: Menyeimbangkan Energi, Lingkungan, dan Kedaulatan
Jika ditarik garis besar, ada tiga ketegangan utama dalam pengembangan waste-to-energy di kawasan ini: antara kebutuhan listrik dan hak warga atas lingkungan sehat, antara kecepatan pembangunan dan kualitas tata kelola, serta antara ketergantungan pada pemain asing dan kebutuhan membangun kapasitas lokal. BP Batam yang menggandeng mitra Jepang untuk FS, pemerintah yang menugaskan 11 fasilitas WtE hingga 2028, dan dominasi perusahaan Tiongkok di tender 40 kota adalah potongan mozaik yang menunjukkan satu arah: WtE akan tumbuh pesat. Yang belum pasti adalah karakter pertumbuhannya.
Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah energi terbarukan sampah menjadi solusi adil atau sekadar ganti baju bagi ekonomi ekstraktif. Pemerintah perlu mensyaratkan desain yang memprioritaskan 3R dan bank sampah, mempersingkat rantai kontrak, serta mewajibkan transparansi emisi dan biaya layanan. Pemerintah daerah harus memastikan uji tuntas pasokan sampah dilakukan bersama KLH dan konsultan independen, sebagaimana ditekankan Fadli Rahman. Sementara publik berhak menuntut bahwa proyek WtE Indonesia tidak mengunci kota pada skenario “bakar dulu, pikir belakangan”, melainkan menempatkan residu sebagai langkah terakhir. Dari sampah menjadi listrik hanya layak dipuji jika ia juga mengurangi polusi, menutup TPA open dumping, dan membuka ruang ekonomi sirkular bagi warga biasa.
