Angka TKDN Naik, Tantangan Ada di Kedalaman Produksi
TKDN kendaraan listrik adalah ukuran porsi nilai barang dan proses produksi yang berasal dari dalam negeri, sehingga pencapaiannya seharusnya mencerminkan kemampuan industri lokal, bukan sekadar kegiatan perakitan. Forkindo mendukung peta jalan pemerintah: batas minimal 40% hingga 2026, naik menjadi 60% pada 2027–2029, lalu 80% mulai 2030. Namun, target 60% pada tahun depan lebih mudah tercapai secara agregat daripada secara substantif. Ketua Forkindo Eddy Chan menilai beberapa merek sudah mendekati sasaran melalui perakitan baterai lokal, tetapi produksi sel baterai, sistem manajemen baterai (BMS), dan motor di dalam negeri masih menjadi tantangan. Karena itu, kenaikan angka TKDN patut disertai pertanyaan yang lebih penting: seberapa banyak nilai produksi dan keahlian yang benar-benar tertanam di industri lokal?
Dorongan untuk mempercepat lokalisasi muncul saat pasar tumbuh dan perakitan kendaraan beralih ke dalam negeri. Penjualan grosir mobil listrik berbasis baterai mencapai 117.218 unit pada Januari–September 2026, naik 112,25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, impor mobil utuh turun hampir 48%, tetapi sel baterai, BMS, motor penggerak, dan inverter masih banyak didatangkan dari luar. Artinya, peningkatan produksi kendaraan belum otomatis menciptakan permintaan besar bagi komponen mobil listrik lokal. Jika capaian TKDN terutama ditopang pengemasan baterai, pelindung, rangka, dan kabel, target yang lebih tinggi berisiko menjadi ukuran administratif, bukan bukti terbentuknya industri komponen yang mandiri.

Mata Rantai yang Belum Terisi
Kesenjangan utama berada di antara kekuatan bahan baku dan fasilitas perakitan. Ketersediaan nikel dan proyek baterai di Weda Bay memberi modal dari sisi hulu, sementara pabrik perakitan kendaraan listrik menjadi pijakan di sisi hilir. Namun, pemasok yang menghubungkan keduanya—terutama produsen komponen bernilai tinggi—belum tumbuh secepat pasar. Forkindo menilai penyerapan pemasok lokal masih belum maksimal dan rantai pasok EV perlu diperdalam. Ini bukan soal menolak impor dalam sekejap; persoalannya adalah memastikan perusahaan lokal memperoleh kesempatan, kepastian permintaan, dan kemampuan teknis untuk masuk ke rantai produksi. Indonesia sudah memiliki kapasitas membuat sejumlah komponen, termasuk baterai, sirkuit terpadu, plastik, sistem kemudi, dan setang kendaraan. Kebijakan yang menghubungkan kemampuan tersebut dengan kebutuhan produsen kendaraan harus menjadi prioritas.
Keterlibatan pemasok lokal tak akan bertambah hanya karena target ditetapkan lebih tinggi. Produsen kendaraan perlu alasan bisnis untuk beralih ke pasokan domestik, sedangkan pemasok membutuhkan kepastian volume dan standar yang harus dipenuhi. Metode penghitungan TKDN dapat membantu jika memberi bobot lebih besar pada komponen kritikal buatan lokal, bukan hanya pada tahap perakitan. Forkindo mengusulkan aturan metodologi itu terbit paling lambat pertengahan 2027 dan kelompok kerja bersama kementerian terkait serta asosiasi dibentuk sebelum akhir kuartal I/2027. Tenggat tersebut penting, tetapi hasilnya harus berupa aturan yang terukur dan konsisten. Tanpa definisi yang jelas tentang nilai lokal dan kontribusi komponen, produsen maupun pemasok akan sulit merencanakan investasi, sementara pemerintah berisiko mengganjar capaian yang tampak tinggi tetapi tipis nilai tambahnya.
Insentif Harus Menyentuh Hulu dan Pemasok
Insentif kendaraan listrik tidak seharusnya berhenti pada pembeli. Forkindo mendorong dukungan juga diberikan kepada produsen komponen di sektor hulu, sebab biaya produksi lokal yang lebih kompetitif dapat membuka akses pasokan lebih terjangkau bagi produsen kendaraan dan berpotensi menekan harga jual bagi masyarakat. Desain terbaik bukan subsidi tanpa syarat, melainkan insentif produsen EV yang bertingkat sesuai kedalaman lokalisasi: semakin banyak komponen penting dibuat di dalam negeri, semakin besar dukungan yang bisa diperoleh. Syaratnya harus transparan, disertai evaluasi berkala, dan tidak memberi keuntungan hanya karena perusahaan merakit produk di dalam negeri. Dengan begitu, insentif dapat mendorong investasi pada teknologi dan kapasitas pemasok, bukan sekadar menambah produksi akhir.
Usulan Forkindo juga mencakup program pengembangan pemasok lokal yang diwajibkan bagi produsen penerima insentif, berikut dukungan pembiayaan bagi industri komponen dan industri kecil-menengah. Pemerintah dapat memperkuat permintaan melalui pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan badan usaha milik negara dengan persyaratan penggunaan komponen dalam negeri. Di sisi baterai, hubungan antara industri hulu dan produsen modul serta paket baterai lokal perlu dibangun lebih rapat. Langkah lain yang diajukan adalah fasilitas pengujian dan sertifikasi agar pemasok mampu memenuhi standar industri. Paket kebijakan ini lebih masuk akal daripada hanya mengejar persentase, karena menggabungkan insentif, akses pasar, kemampuan teknis, dan kewajiban membangun pemasok.

Nilai Tambah Harus Menetap di Dalam Negeri
Target TKDN 60% pada 2027 bukan sasaran yang mustahil, tetapi angka tersebut belum cukup untuk membuktikan keberhasilan industrialisasi kendaraan listrik. Ukuran yang lebih berarti adalah apakah komponen bernilai tinggi makin banyak dibuat lokal, pemasok memperoleh pesanan berkelanjutan, dan kemampuan produksi tumbuh dari tahun ke tahun. Target 80% mulai 2030 akan jauh lebih sulit jika produksi sel baterai, BMS, dan motor tetap tertinggal. Karena itu, pemerintah perlu mengaitkan insentif dengan lokalisasi yang nyata, memperjelas metodologi penghitungan, serta memastikan produsen penerima dukungan ikut mengembangkan pemasok. Jika kebijakan hanya membantu penjualan dan perakitan, nilai tambah akan tetap terbatas. Jika hulu, pemasok, dan perakit tumbuh bersama, target TKDN dapat menjadi alat membangun industri, bukan sekadar angka pada sertifikat.






