Pemerataan pendidikan belum menjangkau semua wilayah
Pendidikan pedalaman Kaltim adalah upaya menyediakan akses belajar yang layak dan setara bagi siswa di wilayah terpencil, melalui sekolah, fasilitas, dan tenaga pendidik yang memadai. Namun, layanan itu masih timpang: infrastruktur sekolah dan ketersediaan guru belum memenuhi kebutuhan di sejumlah kawasan Kutai Timur dan Berau. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyoroti persoalan tersebut pada November 2026 dan mendesak perhatian lebih besar terhadap daerah yang jauh dari pusat kabupaten.
Jarak dan kondisi geografis bukan alasan untuk membiarkan anak-anak menerima layanan pendidikan yang lebih terbatas. Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan Busang di Kutai Timur masih menghadapi kekurangan sarana, sementara wilayah seperti Muara Ancalong juga disebut memerlukan perhatian. Ketika perjalanan ke sekolah sulit dan pilihan satuan pendidikan terbatas, akses belajar siswa ikut menyempit. Ketimpangan ini bukan sekadar soal gedung, melainkan soal kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa bergantung pada lokasi tempat tinggal.

Gedung baru perlu disertai guru dan dukungan anggaran
Menambah sekolah adalah langkah penting, tetapi gedung baru tidak akan menyelesaikan masalah jika kekurangan guru tetap dibiarkan. Agus menegaskan bahwa pembangunan perlu diikuti pemerataan tenaga pendidik agar proses belajar mengajar berjalan optimal. Tanpa guru yang cukup, ruang kelas baru berisiko tidak memberi dampak sepadan pada mutu maupun kesinambungan pembelajaran. Karena itu, pembahasan fasilitas sekolah Kaltim harus mencakup kebutuhan tenaga pengajar dan kependidikan, bukan berhenti pada pembangunan fisik.
Sejumlah hibah lahan telah disiapkan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara, SMA Negeri 2 Sangatta Selatan, SMA Negeri 16 Berau, dan SMA Negeri 17 Berau. Ini merupakan kemajuan, tetapi realisasi gedung serta ketersediaan tenaga pendidik harus berjalan beriringan. DPRD Kaltim menyatakan akan mengawal penganggaran provinsi dan menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong kebutuhan sekolah menengah atas, SMK, serta Sekolah Luar Biasa agar ditangani.
Tindak lanjut harus terukur dan berpihak pada siswa
Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menerjemahkan komitmen menjadi rencana yang jelas: sekolah mana yang paling mendesak, fasilitas apa yang dibutuhkan, dan bagaimana guru ditempatkan serta dipertahankan di wilayah terpencil. Anggaran yang memadai penting, tetapi hasilnya mesti dinilai dari layanan yang benar-benar diterima siswa. Pembangunan sekolah baru pedalaman harus disertai ruang belajar layak, tenaga pendidik cukup, dan perhatian terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
Keterbatasan sarana dan guru mempersempit pilihan belajar anak dan menghambat proses pembelajaran yang konsisten. Sebaliknya, sekolah yang terjangkau dengan tenaga pengajar memadai membuka peluang bagi siswa di daerah terpencil untuk mendapat layanan setara. Kesimpulannya, pemerataan pendidikan tidak tercapai hanya dengan menambah bangunan. Pemerintah harus memastikan anggaran, fasilitas, dan penempatan guru bergerak bersama, lalu mengawasi pelaksanaannya hingga manfaatnya terasa di ruang kelas.






