Zero Stunting Bukan Slogan: Dari Pencegahan Hulu hingga Anggaran
Strategi zero stunting adalah pendekatan pencegahan stunting yang menargetkan penurunan drastis prevalensi stunting melalui pencegahan sejak hulu, penguatan kesehatan balita, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan anggaran berbasis data akurat agar intervensi gizi dan layanan dasar tepat sasaran bagi keluarga paling rentan. Program zero stunting yang kini digaungkan berbagai pemerintah daerah adalah ujian keseriusan kebijakan sosial: apakah sekadar slogan politis atau benar‑benar mengubah cara kerja lintas sektor. Di satu sisi, ada kabar baik: prevalensi stunting nasional turun dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen. Di sisi lain, kesenjangan antar daerah tetap lebar; DIY mampu menahan prevalensi stunting di level 9,68 persen, sementara daerah lain masih bergulat jauh di atas angka itu. Target ambisius perlu disambut, tetapi tanpa disiplin data, penguatan posyandu dan pemantauan balita, serta pencegahan stunting di hulu, zero stunting berisiko berhenti sebagai janji.
Pelajaran dari DIY: Pencegahan Stunting Harus Dimulai Sebelum Kehamilan
Contoh paling mencolok bahwa pencegahan stunting bisa berhasil terlihat di DIY. Catatan dinas kesehatan menunjukkan prevalensi stunting bertahan di 9,68 persen, dan itu bukan kebetulan. Kunci utamanya adalah fokus pencegahan stunting dari hulu: sejak remaja putri, calon ibu, hingga 1.000 hari pertama kehidupan. Pendekatan ini menggabungkan intervensi spesifik—pelayanan ibu hamil sesuai standar, tablet tambah darah, suplemen gizi—dengan intervensi sensitif yang menyasar kemiskinan, akses air bersih, dan ketersediaan pangan yang diakui membutuhkan penanganan lintas sektor. Setelah bayi lahir, posyandu dan pemantauan pertumbuhan menjadi tulang punggung kesehatan balita: berat, tinggi, dan panjang badan diperiksa berkala, dan jika ditemukan gangguan, intervensi segera diberikan sesuai kebutuhan anak. Di sinilah pencegahan stunting tidak berhenti pada kampanye gizi, tetapi menjelma menjadi sistem pemantauan yang aktif dan responsif.
Sukabumi: Anggaran Naik, Tapi Tanpa Data Akurat Target Akan Meleset
Banyak daerah menjawab tantangan program zero stunting dengan menaikkan anggaran. Contohnya, pemerintah kota Sukabumi menggenjot dana penanganan stunting dari sekitar Rp2,88 miliar menjadi sekitar Rp4,39 miliar pada 2026. Secara prinsip, ini langkah berani dan patut diapresiasi: lebih banyak dana berarti peluang memperkuat posyandu dan pemantauan balita, memperluas program pencegahan stunting, dan menambah dukungan pemenuhan gizi di tingkat keluarga. Namun wali kota sendiri mengingatkan bahwa akurasi data stunting menentukan apakah uang ini efektif atau terbuang. Ia menuntut lurah dan jajaran tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi menyisir langsung kasus di wilayah, seperti verifikasi 19 kasus yang terdata di salah satu kelurahan. Dengan data yang valid, program kesehatan balita, bantuan gizi, dan dukungan lainnya bisa diarahkan tepat kepada mereka yang betul‑betul membutuhkan. Tanpa itu, kenaikan anggaran hanya memperindah laporan, bukan memperbaiki gizi anak.
Rakor Regional dan Target Zero Stunting: Kolaborasi Lintas Sektor Diuji Serius
Rapat koordinasi teknis regional tentang pencegahan dan percepatan penurunan stunting kini digelar di berbagai wilayah sebagai respons terhadap kesenjangan prevalensi stunting daerah dan target zero stunting. Di satu pertemuan regional Sumatera, kepala daerah, bappeda, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan masyarakat, hingga dinas kependudukan duduk satu meja membahas penguatan intervensi bagi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 0–59 bulan. Agenda mereka bukan sekadar seremonial: integrasi program makan bergizi gratis untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non‑PAUD (3B), serta advokasi insentif fiskal 2026 disiapkan sebagai pengungkit konkret percepatan penurunan prevalensi stunting. Di tengah ini, ada fakta pahit: prevalensi stunting di salah satu provinsi masih 22 persen, lebih tinggi dari angka nasional 19,8 persen. Itu artinya, era kerja sektoral sudah lewat; tanpa sinergi lintas institusi, program zero stunting akan tertinggal oleh kenyataan lapangan.
Posyandu, Keluarga, dan Mitra: Garda Terdepan Pencegahan Stunting
Di luar forum dan angka, masa depan program zero stunting ditentukan oleh garda terdepan: posyandu, tenaga kesehatan, keluarga, dan organisasi mitra. Posyandu bukan hanya tempat penimbangan, tetapi pusat pencegahan stunting: memantau pertumbuhan, mengedukasi ASI eksklusif, dan mengarahkan pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai kebutuhan gizi anak. Ketika asupan protein anak dan ibu hamil belum mencukupi, pemerintah dapat menyalurkan pemberian makanan tambahan dengan takaran yang disesuaikan. Rapat koordinasi boleh menegaskan bahwa penanganan stunting butuh kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah, dunia pendidikan, usaha, hingga keluarga, tetapi ujian sesungguhnya adalah konsistensi pendampingan di rumah dan posyandu. Jika daerah mampu meniru keseriusan pencegahan hulu seperti di DIY, menggabungkannya dengan peningkatan anggaran cerdas seperti Sukabumi, dan menjaga koordinasi regional yang aktif, maka target zero stunting bukan utopia—ia menjadi target berani yang masih mungkin dicapai.
