Penanganan banjir tak bisa ditunda
Penanganan banjir Duren Sawit adalah rangkaian langkah pemerintah untuk mengurangi genangan, memperbaiki sungai dan turap, serta melindungi permukiman yang terdampak banjir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas percepatan penanganan banjir, peningkatan layanan dasar, dan pembenahan kawasan dalam Rapat Terbatas Kecamatan Duren Sawit pada Selasa, 17 November 2026. Titik mendesak berada di Kampung Talang Irigasi, Pondok Bambu: genangan setinggi 40–70 sentimeter berdampak pada 85 kepala keluarga. Angka itu menegaskan bahwa banjir bukan gangguan sesaat, melainkan ancaman langsung bagi kehidupan warga. Rencana normalisasi Kali Sunter, pemasangan turap sekitar 300,55 meter, dan perbaikan turap Kali Buaran sekitar 2.610 meter yang longsor patut dipercepat. Namun, sebagian aliran sungai berada di bawah kewenangan Kementerian PU melalui BBWSCC. Koordinasi pusat-daerah harus menghasilkan pekerjaan nyata, bukan menjadi alasan penundaan.

Pembenahan BKT dan Kalimalang perlu berpihak pada warga
Penataan BKT Kalimalang akan berarti bagi warga jika kenyamanan ruang publik berjalan seiring dengan perlindungan mata pencaharian. Pramono meminta penataan Banjir Kanal Timur dilakukan terpadu, melibatkan Dinas Bina Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan perangkat daerah terkait. Rencananya mencakup penertiban PKL dan parkir liar, penambahan penerangan, ruang terbuka hijau, CCTV, serta penanganan sedimentasi. Penertiban memang dibutuhkan, tetapi menggusur pedagang kecil tanpa menyediakan ruang usaha hanya memindahkan masalah. Pramono menegaskan, “Pedagang UMKM harus ditata agar lebih tertib, tetapi tetap diberikan ruang supaya mereka bisa mencari nafkah”. Di Kalimalang, pembenahan direncanakan pada jalur pedestrian Jalan Laksamana Malahayati sepanjang sekitar 5,9 kilometer hingga perbatasan Kota Bekasi, disertai taman vertikal dan penghijauan di bawah Tol Becakayu. Mutu pelaksanaan akan terlihat dari akses yang aman dan tertib, bukan sekadar tampilan baru.
Layanan dasar harus mudah dijangkau
Pembenahan wilayah tidak akan lengkap bila sekolah dan layanan kesehatan tetap sulit dijangkau. Di Pondok Kopi, Pramono menyetujui usulan fasilitas pendidikan terintegrasi yang mencakup sekolah negeri dan SLB negeri; Pemprov DKI juga akan merehabilitasi total SDN Malaka Sari 01 yang rusak berat. Ini langkah penting, tetapi manfaatnya bergantung pada mutu bangunan dan layanan setelah proyek selesai. Untuk fasilitas kesehatan Jakarta, pemerintah mengkaji peningkatan akses bagi sekitar 23.000 warga di tiga RW Pondok Kelapa. Fasilitas terdekat dapat ditempuh sekitar 7–10 menit, tetapi Tol Becakayu menghambat perjalanan warga. Karena itu, pengaturan lalu lintas yang diminta Pramono merupakan respons praktis sebelum memutuskan pembangunan Puskesmas Pembantu baru. Rapat juga membahas rencana pos pemadam kebakaran sekitar 200 meter persegi di Klender untuk mempercepat respons di RW 01–04. Ukuran keberhasilan semua rencana ini seharusnya sederhana: warga memperoleh layanan lebih cepat.
Keamanan rumah ibadah bagian dari pembenahan lingkungan
Keamanan rumah ibadah perlu diperlakukan sebagai bagian dari keselamatan lingkungan, bukan urusan setelah insiden terjadi. Seusai rapat, Pramono mengunjungi Masjid Darul Ma’arif di Pondok Kelapa untuk menyampaikan perhatian kepada tiga jemaah yang menjadi korban penusukan saat salat Subuh pada 8 November. Ia menginstruksikan Wali Kota Jakarta Timur, Camat Duren Sawit, Lurah Pondok Kelapa, dan unsur Tiga Pilar memperkuat patroli serta pengawasan di sekitar rumah ibadah. Satpol PP, pengurus RT/RW, dan Dewan Kemakmuran Masjid juga dilibatkan agar pengamanan terkoordinasi. Kehadiran aparat penting, tetapi pencegahan akan lebih kuat jika warga dan pengelola tempat ibadah memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan risiko. Keseluruhan agenda Duren Sawit—dari pengendalian banjir dan akses layanan hingga penataan ruang serta patroli—layak dinilai sebagai satu paket. Janji percepatan baru bermakna ketika jadwal, pelaksana, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga.






