Penurunan Elektabilitas Prabowo dan Keterkaitannya dengan Ekonomi
Penurunan elektabilitas Prabowo dan merosotnya kepuasan publik terhadap pemerintah adalah gejala politik yang bertumpu pada kondisi ekonomi masyarakat yang melemah, rasio penerimaan pajak yang turun, serta janji pengetatan pajak orang kaya yang belum berubah menjadi kebijakan nyata yang terasa di kantong rakyat. Ketika survei menunjukkan dukungan publik terhadap Prabowo menurun, sinyal utamanya bukan sekadar persoalan komunikasi atau citra, melainkan ketegangan antara ekspektasi perubahan dan kenyataan kebijakan fiskal yang masih melanjutkan pola ketimpangan lama. Publik melihat beban pajak tetap berat bagi kelompok bawah dan menengah, sementara komitmen menjadikan pajak orang kaya sebagai tulang punggung penerimaan negara belum menunjukkan hasil yang konkret. Inilah konteks politik ekonomi yang menjelaskan mengapa elektabilitas Prabowo menurun dan kepuasan publik pemerintah terkikis.
Rasio Penerimaan Pajak Jatuh: Alarm yang Menggerogoti Kepercayaan
Rasio penerimaan pajak menjadi indikator yang pelan-pelan menggerogoti kepercayaan terhadap pemerintah. Laporan lembaga internasional mencatat rasio penerimaan terhadap PDB pada 2024 hanya 12,7 persen, terendah di antara negara berpendapatan menengah. Situasi ini diperkirakan memburuk, dengan proyeksi rasio penerimaan 2025 amblas ke 11,9 persen terhadap PDB karena penerimaan pajak yang hilang dan kebocoran lainnya. Di belakang angka dingin itu, publik merasakan langsung implikasinya: ruang fiskal menyempit, kualitas layanan publik stagnan, sementara utang membengkak. Ketika pemerintah bicara program ambisius, warga bertanya dari mana uangnya akan berasal, dan siapa yang sesungguhnya menanggung beban. Ketidaksesuaian antara narasi perbaikan dan kenyataan rasio penerimaan pajak yang jatuh membuat kepuasan publik pemerintah tampak tidak berkelanjutan.
Ketimpangan Kekayaan dan Kondisi Ekonomi Masyarakat
Di akar persoalan elektabilitas Prabowo yang melorot terdapat ketimpangan kekayaan yang makin lebar dan kondisi ekonomi masyarakat yang serba seret. Riset lembaga kebijakan ekonomi menunjukkan kekayaan 50 triliuner teratas setara dengan kekayaan 50 juta rakyat, sementara pertumbuhan kekayaan para crazy rich jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji pekerja dalam tiga tahun terakhir. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya meningkat lebih dari tiga kali lipat, sedangkan upah pekerja hanya naik sekitar 15 persen. Ketimpangan ini bukan sekadar statistik; ia muncul dalam bentuk biaya hidup yang naik lebih cepat dari pendapatan, rasa tidak adil terhadap sistem pajak, dan persepsi bahwa pemerintah lebih melindungi aset mereka yang sudah sangat kaya daripada memperkuat daya beli mayoritas. Ketika kondisi ekonomi masyarakat memburuk sementara orang sangat kaya terus menumpuk kekayaan, turunnya kepuasan publik terhadap Prabowo menjadi reaksi rasional.
Janji Pajak Orang Kaya: Lambat Diimplementasikan, Minim Dampak
Prabowo mencoba menjawab krisis rasio penerimaan pajak dengan janji tegas memajaki orang berpenghasilan tinggi. Ia menyatakan akan menerapkan pajak penghasilan bagi high wealth individual untuk menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak. Kajian kebijakan itu bahkan disebut akan melibatkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuk. Di atas kertas, arah kebijakan ini sejalan dengan tuntutan agar pajak orang kaya menjadi sumber penerimaan baru yang bisa didistribusikan kembali kepada rakyat. Namun bagi publik, masalah utamanya adalah kecepatan dan konsistensi. Sementara penerimaan perpajakan sempat anjlok lebih dari 30 persen pada awal 2025, implementasi pajak orang kaya belum menunjukkan lonjakan penerimaan atau perbaikan layanan yang terasa. Akibatnya, janji tersebut tampak seperti retorika politik tanpa hasil nyata, yang ikut menekan elektabilitas Prabowo dan menurunkan kepuasan publik pemerintah.
Tanpa Reformasi Pajak Serius, Elektabilitas Akan Terus Terkikis
Jika pemerintah ingin menghentikan tren elektabilitas Prabowo menurun, reformasi pajak yang berpihak pada mayoritas harus berpindah dari wacana ke tindakan. Selama rasio penerimaan pajak tetap rendah dan ruang fiskal tergantung pada utang, setiap program populis akan tampak rapuh di mata publik. Proposal pajak kekayaan 2 persen untuk orang super kaya pernah dihitung bisa menghasilkan penerimaan signifikan, yang antara lain cukup membiayai ratusan ribu rumah MBR, makan siang gratis jutaan rakyat, bantuan beras, hingga biaya kuliah jutaan mahasiswa. Potensi redistribusi semacam itu adalah kunci mengembalikan kepercayaan. Namun tanpa keberanian memotong privilese fiskal kelas atas, dan tanpa perbaikan administrasi pajak yang mengurangi kebocoran, kepuasan publik terhadap Prabowo akan terus tergerus oleh kenyataan bahwa ekonomi sehari-hari rakyat tidak kunjung membaik.
