Kepuasan Publik Pemerintah Anjlok: Tiga Rekor Buruk Sekaligus
Kepuasan publik pemerintah adalah tingkat penerimaan dan rasa puas warga terhadap kebijakan, layanan, dan hasil kerja pemerintahan yang tercermin dalam survei opini publik berkelanjutan, terutama menyangkut kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan ekonomi, sosial, dan janji politik yang pernah disampaikan kepada pemilih. Dalam kasus pemerintahan Prabowo-Gibran, definisi ini kini berubah menjadi cermin krisis kepercayaan. Survei Tempo Data Science mencatat kepuasan terhadap pemerintahan hanya 37 persen pada Agustus 2026, turun dari 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026. Dalam delapan bulan, publik menarik “rem kepercayaan”: penurunan 38 poin persentase, hilangnya lebih dari separuh basis kepuasan, dan tiga rekor buruk sekaligus menurut Hamdi Putra, Koordinator Forum Sipil Bersuara.
Ini bukan sekadar angka di kertas. Ketika 62 persen responden menyatakan tidak puas—50 persen kurang puas dan 12 persen sama sekali tidak puas—jelas ada sesuatu yang retak di hubungan pemerintah dan warga. Di sisi lain, sejumlah survei independen lain seperti SMRC dan Continuous Tracking juga menunjukkan tren penurunan tajam kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan kata lain, ini bukan outlier, tapi pola. Pemerintah boleh berdebat soal metodologi, namun sulit menyangkal arah grafik yang menukik turun.
Dari 80 Persen ke 37 Persen: Alarm Politik yang Menggema
Penurunan kepuasan publik pemerintah bukan sekadar fluktuasi wajar; ini sudah masuk kategori alarm politik. Beberapa survei menunjukkan angka kepuasan yang semula di kisaran 80 persen kini tinggal 51 persen, sementara survei Tempo mencatat hanya 37 persen. Pengamat kebijakan publik Saiful Bachtiar menyebut kondisi ini sebagai alarm bagi pemerintahan nasional. Kutipan yang layak diingat: “Angka kepuasan yang semula berada di kisaran 80 persen kini tersisa 51 persen, bahkan survei Tempo mencatat tingkat kepuasan hanya di angka 37 persen”.
Mengapa sekarang? Setelah sekitar satu tahun pemerintahan berjalan, publik merasa “tidak ada perkembangan signifikan sesuai ekspektasi” dalam realisasi janji kampanye. Pada titik ini, masa “bulan madu” jelas berakhir. Hamdi bahkan mencatat Prabowo kini ikut menanggung persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan, dengan skor pribadi 5,8 dari 10, sementara Gibran 5,3. Ini sinyal bahwa citra personal tak lagi mampu menutupi kekecewaan pada hasil. Jika dibiarkan, angka ini bisa bertransformasi menjadi resistensi politik yang lebih keras, dari kotak survei ke jalanan.
Janji Kampanye Prabowo: 19 Juta Lapangan Kerja yang Masih Kabur
Di antara seluruh janji kampanye Prabowo, lapangan kerja 19 juta adalah ikon—dan kini menjadi bumerang. Publik menagih bukan sekadar narasi, tapi bukti. Saiful Bachtiar menegaskan bahwa realisasi program dinilai jauh dari janji politik yang pernah disampaikan, termasuk penciptaan 19 juta lapangan kerja. Ia menyebut, “Sebagian besar masyarakat itu menginginkan fakta-fakta untuk menyelesaikan pengangguran seperti apa”. Ketika 16 persen responden menyoroti minimnya lapangan kerja dan 7 persen menyebut sulit memperoleh pekerjaan, janji 19 juta lapangan kerja terdengar seperti angka di poster, bukan realitas di dompet.
Ini problem ekspektasi yang dibangun oleh janji kampanye Prabowo sendiri. Berjanji besar tanpa peta jalan yang terasa di lapangan mengundang frustrasi. Hamdi mengingatkan bahwa rakyat menilai pemerintah dari kemampuan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, bukan dari besarnya anggaran yang dipresentasikan. Jika pemerintah tidak segera mengumumkan roadmap konkret, target antara, dan capaian terukur terkait lapangan kerja 19 juta, kepercayaan yang tersisa akan tergerus makin cepat. Janji kerja massif menuntut transparansi massif pula.
Pendidikan Gratis, Ekonomi Berat: Janji Sosial yang Makin Dipertanyakan
Selain lapangan kerja 19 juta, janji kampanye Prabowo lain yang disorot adalah pendidikan gratis, transportasi gratis, dan kesehatan gratis. Bagi pemilih, paket janji ini adalah gambaran negara yang lebih ringan biaya hidupnya. Namun pengamat menilai realisasinya jauh dari harapan. Di saat janji layanan gratis digaungkan, beban ekonomi masyarakat justru disebut semakin berat: penambahan jenis pajak, kenaikan tarif yang sudah ada, dan kenaikan gaji serta honor yang tidak sebanding dengan naiknya harga kebutuhan pokok.
Survei menunjukkan 36 persen responden menganggap mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama, 23 persen menilai kondisi ekonomi semakin sulit, dan 51 persen merasa ekonomi rumah tangganya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, 68 persen menilai kondisi ekonomi nasional memburuk. Artinya, narasi “pendidikan gratis” dan program sosial lain sulit dipercaya jika dompet warga makin tipis. Rakyat tidak tinggal di dalam tabel presentasi; mereka hidup dari pendapatan yang dibawa pulang, harga yang harus dibayar, dan sisa uang setelah kebutuhan keluarga terpenuhi.
Dari Pusat ke Daerah: Dampak Kebijakan dan Jalan Keluar
Penurunan kepuasan publik pemerintah tidak berhenti di level pusat; ia merembes ke daerah. Saiful menyoroti kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil dan Transfer ke Daerah yang penyalurannya belum jelas, membuat pemerintah daerah dan DPRD kesulitan memproyeksikan pendapatan APBD. Ketidakpastian ini ikut menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat. Di sisi lain, beban ekonomi warga yang meningkat memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih sibuk mengelola angka di pusat ketimbang kestabilan layanan di daerah.
Apa yang seharusnya dilakukan? Hamdi meminta pemerintah berhenti merespons penurunan kepuasan dengan komunikasi politik dan pencitraan; keberhasilan harus diukur dari perubahan yang dirasakan rakyat. Saiful menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program berbiaya besar, disertai opsi kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Kesimpulannya tegas: penurunan kepuasan ini adalah alarm, bukan sekadar statistik. Jika pemerintah ingin menyelamatkan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, fokus harus bergeser dari klaim ke bukti, dari janji ke realisasi, dari tabel ke dapur rumah tangga.
