Konten perjalanan yang terseret sorotan anggaran
Kontrak publikasi KKP adalah paket pengadaan jasa untuk menyebarkan informasi dan promosi program kementerian, bukan dengan sendirinya tarif bagi satu video. Pembedaan lingkup ini penting dalam membaca polemik yang mengaitkan perjalanan The Dudas Minus One ke Natuna dengan anggaran publikasi Kampung Nelayan Merah Putih.
Raffi Ahmad, Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten mengunjungi Natuna pada 25 Juli 2026 untuk berkegiatan di Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara. Mereka berinteraksi dengan warga, mencoba permainan tradisional Betingkah Alu Selesung, serta membuat konten perjalanan; potongan foto dan video kegiatan dibagikan melalui media sosial resmi KKP. Karena perjalanan itu terlihat publik, kaitannya dengan belanja promosi pemerintah segera mengundang pertanyaan. Namun, kemunculan konten dalam agenda tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh nilai paket dibayarkan demi satu materi audiovisual.
Angka paket bukan otomatis biaya satu konten
Perhatian publik meningkat setelah Indonesia Corruption Watch mengungkap paket pengadaan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara senilai Rp3,6 miliar pada 2026. Lembaga itu juga menyoroti total kontrak PT RANS Animasi Indonesia yang mencapai Rp14,69 miliar. Dua angka tersebut punya lingkup berbeda: Rp3,6 miliar merujuk pada paket publikasi yang disorot, sedangkan Rp14,69 miliar disebut sebagai nilai total kontrak perusahaan. Menyatukan semuanya sebagai harga video Natuna akan mengaburkan informasi yang tersedia.
Sorotan terhadap penggunaan anggaran publik layak ditanggapi dengan rincian yang bisa diperiksa. Namun, kritik juga perlu presisi: nilai sebuah paket pengadaan tidak membuktikan berapa biaya yang dialokasikan untuk satu unggahan atau satu perjalanan. Tanpa pemisahan itu, angka besar mudah berubah menjadi tuduhan yang lebih luas daripada bukti yang disampaikan.
Klarifikasi grup soal lingkup pekerjaan
Dalam video klarifikasi yang diunggah pada 10 November, pihak The Dudas Minus One membantah anggapan bahwa anggaran Rp3,6 miliar ditujukan untuk satu video. Mereka menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah mencakup paket konten edukasi dan promosi kepulauan, bukan hanya produksi satu materi audiovisual.
Menurut penjelasan grup, anggaran juga mencakup produksi, transportasi, dan kebutuhan operasional lain. Penjelasan ini memberi konteks tentang kemungkinan cakupan pekerjaan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan rincian kontrak yang transparan. Publik berhak memahami apa saja keluaran proyek dan bagaimana anggaran dipakai; pada saat yang sama, satu video Natuna tidak semestinya diperlakukan sebagai representasi otomatis dari seluruh paket.
Yang perlu dibedakan dalam polemik ini
Inti persoalannya bukan memilih antara menerima klarifikasi grup atau menolak sorotan ICW. Keduanya berbicara tentang hal yang berbeda: ICW menyoroti nilai pengadaan, sementara grup menjelaskan bahwa kerja sama memiliki lingkup lebih luas daripada satu video. Agar perdebatan tidak berhenti pada angka yang viral, penilaian seharusnya bertumpu pada dokumen paket, daftar keluaran, serta hubungan antara kegiatan di Natuna dan pekerjaan publikasi.
Kesimpulannya, anggaran Rp3,6 miliar adalah nilai paket jasa publikasi yang disorot, bukan bukti bahwa satu video Natuna menelan jumlah tersebut. Klarifikasi The Dudas Minus One membantu menjelaskan klaim mereka tentang lingkup proyek, tetapi transparansi rincian tetap penting agar penggunaan dana publik dapat dinilai secara proporsional.
