Pedestrian Inklusif Balaikota–Thamrin: Lebih dari Sekadar Trotoar Baru
Koridor pedestrian inklusif Balaikota–Thamrin adalah rancangan ulang jalur pejalan kaki di pusat kota Makassar yang mengintegrasikan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi semua warga dari berbagai kelompok mobilitas, termasuk penyandang disabilitas dan pengguna stroller, sekaligus mengembalikan trotoar ke fungsi utamanya sebagai ruang berjalan kaki terhubung dengan transportasi publik dalam satu sistem infrastruktur kota yang lebih tertata dan ramah lingkungan. Peluncuran pedestrian inklusif Makassar di koridor Balaikota Thamrin adalah sinyal politik yang jelas: kota ini memilih untuk memihak pejalan kaki. Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan konsep pedestrian terintegrasi yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Langkah ini pantas dibaca sebagai koreksi atas masa lalu, ketika trotoar rusak, sempit, dan sering hanya menjadi hiasan beton tanpa fungsi, bukan ruang hidup warga kota.
Mengapa Makassar Membutuhkan Aksesibilitas Perkotaan yang Inklusif
Dorongan kuat ke arah aksesibilitas perkotaan lahir dari pengakuan jujur bahwa fasilitas pedestrian yang ada masih buruk dan kurang dimanfaatkan. Banyak trotoar di Makassar rusak atau tidak digunakan sesuai fungsi utamanya sebagai ruang bagi pejalan kaki. Dalam konteks itu, koridor Balaikota–Thamrin dipilih sebagai proyek percontohan untuk membuktikan bahwa infrastruktur kota ramah disabilitas bukan wacana, melainkan keputusan desain yang konkret. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pembenahan pedestrian bukan sekadar mengganti atau memperbaiki trotoar yang rusak, tetapi menghadirkan ruang publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan terhubung dengan transportasi publik. Sikap ini penting: kota yang sehat tidak diukur dari lebar jalan kendaraan pribadi, melainkan dari seberapa aman dan nyaman warganya berjalan kaki.
Desain: Keamanan, Kenyamanan, dan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas
Inti inovasi di koridor Balaikota Thamrin adalah desain pedestrian yang secara sadar berorientasi pada manusia, bukan kendaraan. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyediakan fasilitas jalan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi pejalan kaki. Aspek inklusivitas menjadi perhatian utama: fasilitas harus dapat digunakan dengan aman oleh pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas, serta kelompok dengan mobilitas khusus seperti pengguna stroller. Munafri bahkan menyebut, pembangunan ini diharapkan mengubah wajah kawasan perkotaan menjadi lebih tertata dan ramah lingkungan, terlebih bagi disabilitas. Dalam desain, ruang berjalan kaki diperlebar, stroller mendapat jalur yang memadai, dan sisi luar pedestrian direncanakan memiliki pembatas berupa tanaman untuk menegaskan batas aman. Kota yang menempatkan tanaman sebagai pembatas trotoar secara simbolis menurunkan jarak psikologis antara ruang hijau dan ruang gerak warga.
Koridor Percontohan dan Tantangan Teknis di Lapangan
Ruas Jalan Balaikota menuju Jalan MH Thamrin dipilih sebagai tahap awal pembangunan karena beban pejalan kaki yang tinggi dan posisinya sebagai simpul aktivitas kota. Beberapa bagian pedestrian di kawasan ini sudah mulai dibongkar untuk ditata ulang sesuai desain baru. Kawasan tersebut nantinya menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memperluas pembangunan ke jalur lain. Rencana ini logis: kota butuh laboratorium hidup sebelum mengekspor konsep ke koridor lain. Namun, tantangan teknis tidak kecil. Keberadaan tiang dan gardu listrik di sepanjang jalur harus diatur agar tidak mengganggu fungsi pedestrian maupun tampilan kawasan setelah pembangunan selesai. Pemerintah akan berkoordinasi dengan PT PLN untuk menata utilitas, akses, sekaligus estetika kawasan demi mewujudkan pedestrian terintegrasi yang optimal. Penataan utilitas adalah ujian keseriusan; tanpa itu, desain inklusif di atas kertas mudah runtuh di hadapan kabel dan tiang yang semrawut.
Model untuk Kota Lain: Menjadikan Pejalan Kaki sebagai Ukuran Kemajuan
Langkah Makassar mengembangkan pedestrian inklusif di koridor Balaikota Thamrin layak dibaca sebagai perubahan paradigma: pejalan kaki dan penyandang disabilitas tidak lagi ditempatkan sebagai faktor tambahan, melainkan pusat desain. Dengan menjadikan proyek ini sebagai percontohan sebelum diterapkan di ruas lain dengan aktivitas pejalan kaki tinggi, pemerintah mengirim pesan bahwa infrastruktur kota ramah disabilitas adalah standar baru, bukan fitur opsional. Dampaknya bagi warga sangat nyata: trotoar yang benar-benar dapat digunakan untuk berjalan kaki dengan rasa aman dan nyaman, bukan sekadar "terpajang" tanpa fungsi. Jika konsisten, koridor ini dapat menjadi referensi praktis bagi kota-kota lain untuk mengembangkan aksesibilitas perkotaan yang lebih inklusif. Kesimpulannya jelas: masa depan kota modern ditentukan oleh kualitas jalur pejalan kaki, dan Makassar sedang mencoba menulis bab barunya dengan menjadikan koridor Balaikota–Thamrin sebagai titik awal.
