Memulihkan layanan dasar setelah banjir
Pemulihan pascabanjir Padang adalah upaya mengembalikan layanan penting dan fungsi infrastruktur setelah banjir merusak fasilitas serta mengganggu kehidupan warga. Karena itu, rehabilitasi sekolah dan drainase layak dipandang sebagai dua kebutuhan yang saling melengkapi, bukan sekadar pekerjaan fisik yang berdiri sendiri. Pada 21 Oktober 2026, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mengawal rehabilitasi SDN 04 Baringin di Kecamatan Koto Tangah. Kerusakan berat akibat banjir dan lumpur pada November 2025 membuat gedung sekolah tak dapat digunakan; murid sempat libur dua minggu, lalu belajar di sekolah lain dengan pembagian dua sif dan lokasi yang lebih jauh. Gangguan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan harus diukur dari kembalinya ruang belajar yang aman dan mudah dijangkau, bukan hanya dari selesainya konstruksi.
Sekolah yang aman adalah bagian dari pemulihan
Rehabilitasi sekolah Padang di SDN 04 Baringin didukung anggaran Rp1,3 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pekerjaan mencakup ruang kelas, ruang administrasi, penataan lingkungan, serta pemulihan sarana penunjang. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tuntas pada pertengahan November 2026 agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Angka dan sasaran itu penting, tetapi tolok ukur akhirnya ialah apakah siswa dapat kembali belajar dengan aman tanpa harus menumpang atau mengikuti sif di tempat yang lebih jauh. Guru PAI Asrul Huda menjelaskan bahwa lumpur pernah menggenangi seluruh ruangan, sementara wali murid Linda Yosova menyambut perbaikan sebagai langkah yang membuat anak lebih aman. Pengawalan Satgas PRR patut diarahkan sampai manfaat tersebut benar-benar terasa bagi murid, guru, dan keluarga.
Drainase harus mengurangi risiko, bukan hanya genangan
Di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, rehabilitasi drainase sepanjang sekitar dua kilometer menjadi bagian dari penanganan infrastruktur yang terdampak banjir November 2025. Pekerjaan ditujukan untuk memulihkan fungsi saluran dan mengurangi genangan serta risiko banjir di permukiman. Dinas PUPR menyebut anggaran penanganan sebesar Rp6,5 miliar, sedangkan Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR menyatakan nilai kontraknya Rp5,96 miliar dengan masa pelaksanaan 132 hari kalender. Kedua keterangan itu berbeda; tanpa dokumen anggaran dan kontrak, hubungannya tidak dapat dipastikan. Pemantauan pada 6 November 2026 menunjukkan pekerjaan masih berlangsung. Material galian memakai sebagian badan jalan dan beberapa akses ditutup sementara, sehingga warga menanggung gangguan selama pengerjaan. Pengawasan berkala oleh Satgas PRR dan instansi terkait seharusnya memastikan mutu, ketepatan waktu, serta manfaat saluran setelah proyek selesai.
Ukuran keberhasilan ada pada manfaat warga
Dua proyek ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabanjir Padang perlu berjalan serentak: sekolah memulihkan kesinambungan pendidikan, sedangkan drainase membantu mengurangi paparan permukiman terhadap genangan. Keduanya tidak cukup dinilai dari anggaran, panjang saluran, atau progres bangunan. Hasilnya harus terlihat dalam kelas yang kembali aman digunakan dan aliran air yang berfungsi lebih baik. Karena itu, pengawalan Satgas PRR mestinya berujung pada pemeriksaan kualitas dan manfaat, bukan berhenti pada laporan kemajuan. Pemerintah juga perlu memastikan gangguan akses selama pekerjaan drainase ditangani dengan aman bagi warga. Jika sasaran itu tercapai, rehabilitasi SDN 04 Baringin dan drainase Tabing Banda Gadang akan menjadi pemulihan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari—bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas.






