Adat sebagai jembatan hubungan
Majelis Latupati Maluku adalah lembaga adat yang berperan menghubungkan nilai dan kepemimpinan adat dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam membangun hubungan antara pejabat dan warga setempat. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mendorong lembaga ini memperkuat persaudaraan dengan para pemimpin yang bertugas di daerah tersebut, dari unsur TNI, Polri, hingga pemerintahan sipil. Ia menyampaikan gagasan itu saat mengukuhkan pengurus Majelis Latupati periode 2026–2031 di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, pada 10 November 2026. Dorongan ini tepat karena hubungan pemerintahan tidak semestinya berhenti pada urusan jabatan. Para pemimpin yang datang dari luar Maluku tetap memiliki tanggung jawab mengurus dan melayani masyarakat. Menautkan pengabdian itu dengan nilai adat Maluku dapat membangun kedekatan emosional dan historis, sekaligus menegaskan bahwa kebersamaan adalah dasar penting dalam hubungan antara pejabat dan masyarakat.

Ikatan adat pejabat harus bermakna
Usulan Vanath ialah merumuskan pengukuhan pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat. Gagasan ini mengembangkan budaya anak piara, yang dikenal dalam kehidupan masyarakat adat, menjadi cara untuk membangun persaudaraan adat yang bertahan melampaui masa penugasan. Namun, pengakuan semacam itu hanya akan berarti bila disusun dengan tata cara yang dihormati, bukan berhenti pada seremoni atau pemberian atribut. Vanath meminta agar pengukuhan disertai dokumen resmi, seperti sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani, sehingga jejak hubungan tersebut dapat dibawa setelah seorang pejabat meninggalkan Maluku. Ikatan adat pejabat dengan demikian bukan sekadar simbol penerimaan, melainkan pernyataan tanggung jawab dan keterhubungan. Majelis Latupati perlu memastikan prosesnya inklusif dan berlandaskan ketentuan adat agar gagasan persatuan tidak berubah menjadi formalitas kosong.

Dari gagasan menuju tata cara yang jelas
Vanath menyatakan akan bersama Ketua Latupati menghadap Gubernur untuk mendorong gagasan tersebut dirumuskan sebagai program pemerintah daerah. Ia juga berharap Majelis Latupati menyusun mekanisme pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri, dan pejabat sipil. Langkah berikutnya menuntut kehati-hatian: pengakuan adat perlu dirancang bersama masyarakat adat, dijelaskan maknanya, dan dijalankan dengan konsisten. Dengan begitu, persaudaraan tidak menjadi label yang diberikan tanpa pemahaman, melainkan hubungan yang tumbuh dari saling menghormati. Harapan Vanath agar ikatan itu tetap terbawa ketika para pejabat bertugas di tempat lain menunjukkan nilai strategis gagasan ini: Maluku dapat menjaga hubungan dengan orang-orang yang pernah mengabdi di sana, bukan hanya selama mereka memegang jabatan.

Mandat baru Majelis Latupati
Pengurus Majelis Latupati yang baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 untuk periode 2026–2031. Reza Valdo Maspaitella menjabat Ketua Umum dan Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum. Vanath mengapresiasi kepengurusan sebelumnya di bawah Ibrahim Wokas dan berharap pengurus baru meneruskan pekerjaan yang belum tuntas serta memperkuat peran lembaga adat bagi kemajuan Maluku. Mandat ini sebaiknya digunakan untuk mengubah usulan ikatan adat menjadi rancangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Majelis Latupati memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa adat bukan hiasan acara, melainkan landasan kebersamaan yang membantu membangun hubungan antara pemimpin dan warga. Jika dirancang dengan hormat dan dijalankan secara konsisten, persaudaraan adat dapat menjadi warisan pengabdian yang melekat bahkan setelah masa tugas berakhir.







