Penegakan hukum, bukan pertarungan internal
Kasus penyadapan presiden adalah dugaan penggunaan akses komunikasi tanpa prosedur hukum yang sah terhadap kepala negara, perkara serius yang menuntut penyidikan independen, transparan, dan berlandaskan bukti. Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan dugaan penyadapan Prabowo merupakan penegakan hukum, bukan bagian dari faksi atau persaingan di tubuh Polri. Ia menyampaikan sikap itu saat menerima Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Penegasan tersebut penting, tetapi tidak cukup jika hanya menjadi pernyataan. Karena perkara ini menyeret pejabat tinggi yang pernah memimpin institusi, kredibilitas Polri akan ditentukan oleh konsistensi tindakan dan keterbukaan proses, bukan oleh bantahan atas spekulasi internal. Suyudi juga meminta personel tetap menjalankan tugas pelayanan dan pengayoman, sekaligus menjadikan dinamika ini pelajaran untuk memperkuat soliditas serta kepercayaan publik.

Tim khusus harus membuktikan keseriusan
Kapolri Suyudi membentuk tim khusus Polri untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Tim itu dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dan dibentuk setelah pimpinan Polri mencermati berbagai informasi yang menjadi perhatian masyarakat. Langkah ini memberi penyidikan jalur koordinasi khusus, tetapi ukuran keberhasilannya tetap terletak pada ketelitian menguji bukti dan kesediaan menindaklanjuti temuan tanpa memandang jabatan. Menurut keterangan Polri, pendalaman memerlukan waktu dan sejumlah tahapan; hasilnya dijanjikan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai perkembangan perkara. Janji tersebut patut dipegang sebagai komitmen, bukan diperlakukan sebagai pengganti akuntabilitas. Publik perlu mendapat penjelasan yang cukup tanpa mengganggu proses hukum, terutama karena perkara ini menyangkut dugaan akses komunikasi kepala negara.
Purnawirawan menuntut proses tanpa perlakuan istimewa
Pertemuan Suyudi dengan Persatuan Purnawirawan Polri pada Kamis (5/11/2026) juga membahas penanganan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa izin yang melibatkan sejumlah jenderal. Suyudi menyebut masukan para purnawirawan sebagai dukungan moral bagi institusi. Namun, dukungan internal baru bermakna jika memperkuat pemeriksaan yang objektif, bukan menjadi tekanan untuk mengarahkan hasil. Purnawirawan Polri Mochamad Iriawan, yang dikenal sebagai Iwan Bule, mendukung Kapolri dan jajaran mengusut perkara hingga tuntas. Ia menekankan bahwa siapa pun yang diduga terlibat harus diproses menurut hukum dan tidak memperoleh perlakuan khusus karena pernah memegang jabatan strategis.

Bukti dan keterbukaan akan menentukan kepercayaan
Bareskrim menetapkan empat tersangka menurut keterangan yang disampaikan pada 5 November: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar nomor Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat dan tokoh. Dalam perkara terkait, penyidik telah memeriksa saksi dan ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Angka dan barang bukti itu menunjukkan penyidikan berjalan, tetapi status tersangka tetap merupakan dugaan yang harus diuji melalui proses hukum. Harapan Iwan Bule agar bukti dikumpulkan secara menyeluruh dan kemungkinan keterlibatan pihak lain ditelusuri merupakan standar yang layak dituntut. Kesimpulannya, tim khusus dan bantahan soal persaingan internal hanya akan memulihkan kepercayaan jika diikuti pemeriksaan profesional, perlakuan setara, dan penyampaian perkembangan perkara secara terbuka.






