Pusat keputusan berpindah ke pemerintah
Perpres 107 impor energi adalah aturan yang mengalihkan pelaksanaan pengadaan impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG dari perusahaan negara ke BLU Lemigas, dengan Pertamina bertindak sebagai pembeli pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Perubahan ini bukan sekadar urusan administrasi: pemerintah kini berada di depan dalam menentukan cara pasokan dinegosiasikan dan diamankan. Pada 29 Oktober 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan masa transisi pengadaan melalui Lemigas sedang berjalan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola impor migas. Arah kebijakannya jelas: negara ingin mengurangi ketergantungan pada rantai perantara dan mengambil kendali lebih langsung. Namun, pemindahan kewenangan hanya akan memperbaiki pengadaan migas Indonesia jika keputusan birokratis tetap mampu merespons perubahan kebutuhan dan kondisi pasar.
Diplomasi dapat memangkas perantara, bukan menghapus risiko
Mekanisme baru memakai kerja sama pemerintah dengan pemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B), menggantikan pola antarbadan usaha yang sebelumnya digunakan. Pemerintah menyatakan puluhan perusahaan perantara memperpanjang birokrasi; lobi langsung dengan negara produsen ditujukan untuk memangkas rantai tersebut serta membuka peluang kontrak jangka panjang dengan kepastian pasokan dan harga yang lebih baik. Inilah alasan paling kuat untuk perubahan kendali impor energi: negara dapat menyatukan diplomasi pasokan dengan kebutuhan strategis nasional. Tetapi negosiasi tingkat pemerintah bukan jaminan otomatis mendapat pasokan terbaik. Kesepakatan jangka panjang tetap perlu memberi ruang bagi perubahan harga pasar dan kebutuhan harian. Tanpa proses pemilihan pemasok yang terbuka dan ukuran kinerja yang jelas, pengadaan langsung berisiko memindahkan kerumitan dari tender perusahaan ke birokrasi.
Pasokan besar, tanggung jawab operasional tetap di Pertamina
Taruhannya besar karena impor menopang sebagian kebutuhan energi sehari-hari. Ketergantungan impor LPG berada di kisaran 80–84% dari kebutuhan sekitar 25.000 ton per hari; sekitar 70% pasokan impor itu berasal dari Amerika Serikat. Untuk bensin, impor memenuhi sekitar 60% kebutuhan, setara 20 juta kiloliter per tahun, dengan pasokan terbesar berasal dari Singapura dan Malaysia. Meski Lemigas menjalankan pengadaan, Pertamina tetap menguasai kilang, terminal BBM, kapal angkut, dan jaringan distribusi. Pemisahan ini menuntut koordinasi ketat: volume dan waktu pembelian pemerintah harus sesuai dengan kapasitas penerimaan, penyimpanan, pengolahan, serta penyaluran Pertamina. Jika perencanaan tidak terhubung, perubahan jalur impor BBM dan LPG dapat menambah titik hambatan alih-alih memperlancar pasokan.
Ukuran keberhasilan ada di daerah
Bagi masyarakat, manfaat kebijakan ini tidak diukur dari siapa yang menandatangani kontrak, melainkan dari ketersediaan energi di rumah, jalan, lahan pertanian, pelabuhan, dan tempat kerja. Sulawesi Selatan, misalnya, membutuhkan BBM dan LPG untuk rumah tangga, transportasi, pertanian, perikanan, serta industri; masyarakat juga memerlukan informasi yang jelas mengenai stok dan distribusi. Masa transisi karena itu harus disertai pembagian tugas tertulis antara Lemigas dan Pertamina, jadwal pengadaan yang selaras dengan kesiapan fasilitas, serta pemantauan penyaluran hingga daerah. Pemerintah patut dinilai dari hasil yang bisa dirasakan: pasokan lancar, informasi stok terbuka, dan tidak muncul gangguan baru saat kewenangan berpindah. Perpres 107 menawarkan peluang memperbaiki efisiensi dan diplomasi pasokan, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan yang transparan dan koordinasi operasional yang disiplin.
