Penerangan yang layak adalah kebutuhan kota
Modernisasi alat penerangan jalan adalah pembaruan sistem lampu dan perangkat pendukungnya agar jalan lebih terang, penggunaan energi lebih efisien, serta pengelolaan layanan lebih cerdas bagi masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda sedang menyiapkan pembaruan sistem APJ melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Rencana itu dibahas dalam presentasi Letter of Intent dan data dukungan tiga perusahaan atau konsorsium calon pemrakarsa di Balai Kota pada Kamis, 5 November 2026, dipimpin Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri. Arah ini patut didukung, sebab penerangan yang memadai berpengaruh pada rasa aman dan nyaman warga saat beraktivitas malam hari. Namun, keberhasilan penerangan jalan Samarinda tidak cukup diukur dari jumlah lampu baru; mutu, keandalan, dan manfaatnya di jalan sehari-hari harus menjadi tolok ukur utama.
KPBU membuka peluang, tetapi perlu pengawasan
KPBU dapat membantu Pemkot mengembangkan fasilitas publik dengan dukungan pendanaan dan keahlian badan usaha, sambil menjaga efisiensi anggaran daerah dan memberi mitra usaha keuntungan yang wajar secara berkelanjutan. Tiga calon pemrakarsa telah memaparkan konsep, kemampuan teknis, dan dukungan finansial; salah satu konsorsium menawarkan skema desain, pembangunan, pembiayaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengalihan dengan masa konsesi 10 tahun. Konsorsium itu mencatat aset yang telah diaudit Rp1,77 triliun dan aset bersih Rp547,7 miliar. Angka-angka ini memberi gambaran kapasitas, bukan jaminan layanan akan baik. Kontrak perlu menetapkan ukuran kinerja yang bisa diperiksa, standar pemeliharaan, pembagian risiko, dan konsekuensi jika lampu atau sistem gagal. Tanpa pengawasan yang terbuka, kemitraan berjangka panjang berisiko mengutamakan kelancaran proyek ketimbang kepentingan pengguna jalan.
Teknologi pintar harus tahan dipakai
Tawaran yang dipaparkan mencakup lampu LED hemat energi, sistem penerangan cerdas, dan tiang pintar dengan sensor kualitas udara serta banjir, CCTV, hingga layar informasi. Salah satu konsep menyebut efisiensi lampu LED minimal 160 watt; sementara produk dalam negeri yang ditawarkan memiliki tingkat komponen dalam negeri 60–80 persen dan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Fitur-fitur ini dapat membuat lampu jalan pintar berguna lebih dari sekadar penerangan, tetapi penambahan perangkat bukan otomatis kemajuan. Saefuddin menekankan pentingnya material berkualitas, ketahanan teknologi, dan manfaat jangka panjang. Pemkot sebaiknya menilai bukti uji, kesesuaian perangkat dengan kondisi lapangan, ketersediaan suku cadang, serta kemampuan pemeliharaan. Teknologi yang gagal bertahan akan membebani layanan, sekalipun spesifikasinya terdengar canggih.
Seleksi transparan menentukan hasil
Langkah berikutnya adalah seleksi dan perencanaan lanjutan secara transparan untuk menjaga jadwal proyek, dengan kepentingan publik dan mutu tetap di depan. Penggunaan LED hemat energi juga sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu, penilaian calon mitra seharusnya membandingkan bukan hanya kemampuan finansial dan fitur, tetapi juga biaya pemeliharaan, keandalan layanan, konsumsi energi, serta keterbukaan pelaporan. Warga perlu memperoleh penerangan yang konsisten, bukan sekadar janji tentang kota pintar. Modernisasi lampu jalan akan bernilai jika sistem baru aman, awet, dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang masa kerja sama. KPBU adalah alat untuk mencapai tujuan itu, bukan tujuan akhir; keputusan terbaik ialah yang membuktikan teknologi bekerja bagi warga dalam jangka panjang.
