Ekonomi Biru: Mesin Pertumbuhan yang Masih di Gigi Netral
Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan yang memakai sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menjaga kesehatan ekosistem laut agar tetap produktif jangka panjang. Di atas kertas, ekonomi biru Indonesia dirancang sebagai sumber pertumbuhan baru, penyeimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan bagian penting strategi pembangunan jangka panjang. Namun praktiknya masih setengah hati: produksi besar, nilai tambah rendah, dan ketimpangan antara pusat kebijakan dengan realitas di pesisir. Pemerintah sudah menyiapkan Peta Jalan Ekonomi Biru 2023–2045 serta menargetkan kontribusi sektor maritim naik dari sekitar 7–7,6% menjadi 15% terhadap PDB pada 2045. Ambisi ini hanya akan menjadi slogan jika hilirisasi berbasis sumber daya hayati, khususnya rumput laut, gagal menembus dominasi negara pengolah.
11 Sektor Ekonomi Biru Bernilai US$14 Triliun: Potensi Besar, Pemanfaatan Minim
Potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai US$14 triliun per tahun dan mampu menciptakan hingga 45 juta lapangan kerja. Angka ini bukan fantasi, karena mencakup 11 sektor strategis: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, pariwisata bahari, transportasi laut dan logistik, energi terbarukan laut, migas dan mineral laut, industri galangan kapal, karbon biru, bioteknologi kelautan, dan ekonomi kerakyatan pesisir. Fakta bahwa kontribusi maritim ke PDB masih sekitar 7% menunjukkan betapa besar jarak antara potensi dan realisasi. Ekonomi biru Indonesia seharusnya berarti laut yang sehat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan pesisir yang naik bersama tata kelola, teknologi, dan pembiayaan yang kuat. Selama kebijakan hanya fokus pada eksploitasi sumber daya mentah, sektor kelautan berkelanjutan akan berhenti sebagai jargon yang tidak mengubah struktur ekonomi.
Paradoks Rumput Laut: Raja Produksi yang Menjadi Penyedia Bahan Mentah
Rumput laut kini masuk agenda hilirisasi prioritas pemerintah, tetapi posisinya memperlihatkan paradoks mencolok. Asia menyumbang 99,5% produksi rumput laut dunia, dan Indonesia menjadi salah satu pemain terbesar dengan sekitar 26% produksi global pada 2021. Dari sisi perdagangan, sepanjang Januari–September 2025, Indonesia menyumbang sekitar 67% ekspor rumput laut dunia dalam kategori yang dianalisis; dua dari tiga ton rumput laut global yang diekspor berasal dari sini. Di tingkat nasional, ekspor rumput laut dan ganggang menyumbang sekitar 52,92% dari nilai ekspor perikanan budidaya pada 2025. Namun ekspor didominasi bahan mentah dengan nilai per kilogram yang masih rendah. Ketika pemerintah sejak era sebelumnya berulang kali meminta agar rumput laut tidak terus diekspor mentah dan mendorong industri pengolahan, yang menikmati marjin tinggi tetap negara pengolah seperti China dan Korea. Tanpa perubahan struktur industri, ekonomi biru Indonesia hanya memasok volume, bukan kekayaan.
Mengapa China dan Korea Unggul dalam Hilirisasi Rumput Laut?
China dan Korea unggul dalam hilirisasi rumput laut bukan karena mereka punya lahan budidaya lebih luas, melainkan karena mereka membangun industri pengolahan yang terintegrasi, berteknologi, dan dekat dengan pasar. Di sana, rumput laut bukan komoditas, tetapi bahan baku strategis untuk karagenan, agar, alginat, serta berbagai bahan baku makanan, kosmetik, farmasi, dan produk bioteknologi. Indonesia, sebaliknya, terjebak pada pola ekspor bahan mentah dengan industri pengolahan yang tipis dan fragmentasi pelaku usaha. Hilirisasi rumput laut mulai disebut sebagai prioritas pemerintah, tetapi masih lemah dalam tiga hal: kepastian pasokan berkualitas, insentif investasi untuk pabrik pengolahan skala besar, dan ekosistem riset bioteknologi kelautan. Saat negara lain mengekspor produk bernilai tinggi, ekonomi biru Indonesia justru memindahkan nilai tambah ke luar negeri melalui kontainer berisi bahan mentah.
Strategi Konkret Menuju Kontribusi 15% PDB: Dari Budidaya Berkelanjutan ke Bioteknologi
Jika ekonomi biru Indonesia ingin menyumbang 15% PDB pada 2045, pemerintah tidak punya pilihan selain berani mengubah model bisnis laut dari eksportir bahan mentah menjadi produsen nilai tambah. Hilirisasi rumput laut harus dianggap sama pentingnya dengan hilirisasi mineral: pengolahan lanjutan, diversifikasi produk, dan integrasi dengan sektor bioteknologi kelautan. Namun hilirisasi hanya akan kokoh jika ditopang budidaya berkelanjutan; pasokan rumput laut yang stabil, berkualitas, dan ramah lingkungan merupakan fondasi bagi industri pengolahan yang tahan lama. Kebijakan ekonomi biru sudah menyebut laut sehat, pertumbuhan berkelanjutan, kesejahteraan pesisir, serta penguatan teknologi dan tata kelola sebagai fokus utama. Sekarang yang dibutuhkan adalah langkah operasional: kawasan industri rumput laut terpadu di wilayah produksi, skema pembiayaan yang berpihak pada pelaku pesisir, dan insentif agar investor dan peneliti mau membangun kapasitas hilir di dalam negeri. Tanpa itu, target PDB maritim hanya akan tertulis rapi di peta jalan, tetapi kosong di neraca nasional.
