Curanmor merugikan warga dan menuntut pertanggungjawaban
Pencurian motor adalah pengambilan kendaraan milik orang lain tanpa izin, yang dapat menghilangkan sarana transportasi sehari-hari sekaligus membawa pelakunya ke proses pidana. Dua perkara di Balikpapan dan Trenggalek memperlihatkan mengapa kasus curanmor tak boleh dipandang sebagai pelanggaran ringan: korbannya menanggung kerugian nyata, sedangkan tersangka menghadapi proses hukum.
Di Balikpapan, dua pria berinisial F dan R menjalani persidangan pencurian di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Senin, 9 November. Keduanya didakwa mencuri Honda Scoopy milik N yang terparkir dekat sebuah minimarket di kawasan Gunung Bahagia pada 10 Agustus sekitar pukul 03.00 Wita. Motor itu tidak dikunci stang, dan menurut keterangan di persidangan, pelaku mengambilnya menggunakan kunci T.
N baru menyadari kendaraannya hilang sekitar pukul 07.00 saat hendak bekerja. Motor tersebut terdaftar atas nama ibunya dan kerugiannya ditaksir sekitar Rp20 juta. Persidangan penting bukan hanya untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan kerugian dan keterangan korban mendapat tempat dalam proses hukum.

Rekaman CCTV mengarah pada dua terdakwa
Pengungkapan perkara Balikpapan bermula dari penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi. Petugas mengidentifikasi dua orang yang datang dengan sepeda motor abu-abu, lalu mencocokkan ciri-ciri mereka melalui pemantauan. Pada 15 Agustus, F dan R ditemukan di kawasan Pelabuhan Semayang saat sedang mengamen di sekitar lampu merah. Keduanya sempat berusaha melarikan diri ketika hendak diamankan.
Keterangan korban di persidangan juga menunjukkan dampak yang tak berhenti pada kehilangan kendaraan: ketika motor ditemukan, pelat nomor dan spion disebut berubah atau hilang. Bagi keluarga yang mengandalkan kendaraan untuk mobilitas, kehilangan motor berarti gangguan praktis sekaligus beban finansial. Itulah alasan persidangan pencurian perlu menguji bukti dan kesaksian secara saksama, bukan sekadar menjadi tahap administratif.
Perkara Trenggalek dan ancaman pidananya
Perkara berbeda di Trenggalek menyangkut TG, 23 tahun, yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam pencurian Honda Scoopy milik warga Desa Pogalan. Peristiwa itu terjadi pada 11 November 2024. Polisi menyebut TG merupakan mantan buruh rumah produksi bakso yang berhenti bekerja pada 22 Oktober 2024. Korban, S yang berusia 47 tahun, mengalami kerugian sekitar Rp18 juta.
Menurut keterangan polisi, motor berada di teras tanpa pagar dengan kunci kontak dan remot masih menancap. TG diduga mendorongnya mundur hingga ke jalan desa, menyalakan mesin, lalu membawanya ke tempat tinggalnya di Kecamatan Jumantono, Karanganyar. Kondisi kendaraan yang mudah diakses menjadi celah, tetapi tanggung jawab atas pencurian tetap berada pada orang yang mengambilnya.
TG tidak ditangkap kembali untuk perkara ini karena sedang menjalani proses hukum lain dan berada di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Polisi menyebut ia residivis yang sebelumnya berulang kali terjerat perkara narkotika dan pencurian di wilayah Ponorogo. Ia disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Proses hukum harus berjalan, pencegahan tetap penting
Kedua kasus ini belum boleh disamakan dari sisi tahap hukum: F dan R telah menjalani persidangan, sedangkan perkara TG ditangani melalui penetapan tersangka dan sangkaan pasal. Namun, keduanya menegaskan bahwa pencurian kendaraan membawa konsekuensi serius. Penegakan hukum perlu berlandaskan bukti, sementara hak korban atas proses yang adil harus tetap diperhatikan.
Pencegahan juga tidak layak dibebankan kepada pemilik kendaraan saja, tetapi kebiasaan dasar tetap dapat mengurangi peluang pencurian: kunci stang, cabut kunci kontak, dan jangan tinggalkan remot pada kendaraan. Dua perkara ini menunjukkan bahwa kelengahan bisa dimanfaatkan, sementara kerugian dan proses hukum dapat berlangsung jauh setelah kejadian.
Kesimpulannya, kasus curanmor di Balikpapan dan Trenggalek menuntut dua hal sekaligus: proses hukum yang cermat bagi tersangka dan perlindungan lebih baik bagi warga. Persidangan menentukan pertanggungjawaban, tetapi kewaspadaan sehari-hari tetap menjadi lapis pencegahan yang penting.






