Pendampingan Psikososial Bencana: Bukan Pelengkap, Melainkan Kebutuhan Utama
Pendampingan psikososial bencana adalah rangkaian dukungan psikologis, sosial, dan edukatif yang diberikan secara berkelanjutan kepada penyintas bencana alam untuk membantu mereka mengatasi trauma, rasa takut, dan kecemasan, memulihkan fungsi kehidupan sehari-hari, serta mencegah dampak kesehatan mental jangka panjang yang dapat menghambat proses pemulihan sosial dan ekonomi. Pemulihan penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga pendampingan untuk mengatasi rasa takut dan cemas, terutama pada anak-anak. Jika fokus bantuan berhenti pada makanan, tenda, dan obat-obatan, kita sesungguhnya meninggalkan korban sendirian menghadapi luka yang paling sulit terlihat: trauma psikis. Di Desa Wajomara, misalnya, sebagian warga yang rumahnya rusak memilih mendirikan tempat berlindung sementara di halaman rumah karena belum berani kembali masuk ke rumah. Keengganan meninggalkan tenda ini adalah sinyal jelas bahwa rehabilitasi trauma bencana alam harus dipandang setara pentingnya dengan perbaikan bangunan.

Pemerintah Lokal Kewalahan: Skala Trauma Tak Seimbang dengan Sumber Daya
Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores bukan hanya meruntuhkan rumah, tetapi juga mengguncang kapasitas pemerintah lokal untuk menangani trauma penyintas gempa dalam skala besar. Bupati Manggarai mengakui, "Kami tidak punya sumber daya untuk penanganan trauma pengungsi". Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan alarm bahwa sistem penanganan psikososial kita masih jauh tertinggal dari kebutuhan di lapangan. Lebih dari dua bulan pascagempa, 1.301 warga masih mengungsi di 17 posko dan 7.091 warga mengungsi mandiri dengan mendirikan tenda sendiri di dekat rumah mereka. Dari jumlah tersebut, 1.054 jiwa termasuk kelompok rentan, di antaranya 335 anak-anak, 265 lansia, 267 balita, dan 55 warga dengan disabilitas. Angka ini menggambarkan beban pendampingan psikososial bencana yang mustahil ditangani hanya oleh satu pemerintah kabupaten dengan tenaga terbatas. Ketika perekonomian warga hancur dan produktivitas lansia menurun, risiko keputusasaan hingga bunuh diri pun dikhawatirkan meningkat.
Universitas dan Organisasi Sosial: Menambal Celah Dukungan Psikologis Korban
Di tengah keterbatasan pemerintah daerah, universitas dan organisasi sosial tampil sebagai penopang utama pemulihan kesehatan mental penyintas. Sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah membantu penanganan psikososial warga terdampak gempa. Melalui UI Peduli, sebuah universitas menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus dukungan psikososial kepada masyarakat di Nagekeo dan Manggarai pada 23–25 Agustus, menyasar anak-anak yang dilanda rasa takut dan cemas. Di Kampung Mendo, anak-anak mengikuti permainan dan kegiatan edukatif untuk membantu mereka menghadapi kecemasan setelah bencana. Universitas lain memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak gempa di Manggarai pada 28–30 September, mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan dengan konseling bagi 90 warga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikologis masyarakat pascabencana. Pendekatan lintas disiplin—kedokteran, psikologi, dan kerja sosial—menunjukkan bahwa dukungan psikologis korban tidak bisa dipisahkan dari pemulihan tubuh dan ekonomi mereka.

Guru Penyintas: Anggaran Khusus sebagai Pengakuan Pentingnya Pemulihan Mental
Salah satu langkah paling strategis dalam rehabilitasi trauma bencana alam adalah pengakuan bahwa guru bukan sekadar tenaga pengajar, tetapi juga penjaga stabilitas psikologis generasi muda. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk program pendampingan psikososial bagi guru penyintas gempa di Pulau Flores. Anggaran ini dialihkan dari penanganan bencana di wilayah lain karena Balai Guru dan Tenaga Kependidikan setempat tidak memiliki cukup dana untuk mendampingi para guru yang mengalami trauma, kehilangan keluarga, dan kerusakan tempat tinggal serta usaha. Sekitar 51.000 guru terdampak, dan 13.000 di antaranya akan diberi pelatihan sebagai bagian dari pendampingan psikososial. Program ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pendampingan trauma, penting untuk mengantisipasi potensi gempa, tsunami, erupsi, banjir, dan longsor di masa mendatang. Pendampingan psikososial ini melengkapi bantuan uang bagi guru dan siswa korban jiwa, bantuan alat sekolah, serta pembangunan ruang kelas darurat. Artinya, negara mulai memahami bahwa pemulihan kesehatan mental guru adalah prasyarat kualitas pembelajaran pascabencana.
Dari Tenda ke Pemulihan Jangka Panjang: Mengubah Cara Kita Melihat Bencana
Jika selama ini keberhasilan penanganan bencana diukur dari cepatnya distribusi logistik, kita perlu mengubah tolok ukur itu. Respons terhadap bencana tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan mendesak, tetapi harus memperhatikan proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Fakta bahwa sebagian warga memilih tetap tinggal di tenda meski rumah bisa diperbaiki menunjukkan betapa dalam luka psikologis yang mereka alami. Pendampingan psikososial bencana yang berkelanjutan—bukan kunjungan singkat—menjadi kunci mencegah rasa takut dan cemas berubah menjadi gangguan mental kronis. Pemerintah daerah sudah menyerukan bantuan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan LSM, untuk menangani psikososial seluruh kalangan warga terdampak, dari anak-anak hingga lansia. Di sisi lain, rencana pengiriman 70 master trainer untuk melatih guru agar mampu melakukan pemulihan psikososial siswa adalah langkah penting menuju sistem yang lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Tanpa komitmen jangka panjang pada pemulihan kesehatan mental, tenda-tenda darurat akan berubah menjadi simbol permanen ketidakpastian, bukan tahap sementara menuju kehidupan yang pulih.






