Peluang yang berangkat dari kebutuhan nyata
Program sekolah swasta gratis adalah dukungan pemerintah untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta agar keluarga dapat memperoleh akses belajar tanpa menanggung biaya sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang memasukkan Sekolah Luar Biasa (SLB) ke program tersebut setelah menerima banyak aspirasi warga. Ini bukan sekadar penambahan kategori sekolah: bagi anak berkebutuhan khusus, ketersediaan pilihan belajar dan kemampuan keluarga menjangkau layanan pendidikan sama-sama menentukan apakah mereka dapat bersekolah. Karena itu, gagasan melibatkan SLB swasta patut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan inklusif. Namun, peluang kebijakan belum berarti keputusan sudah dibuat. Pemerintah perlu memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan murid dan tidak berhenti sebagai respons atas banyaknya permintaan di media sosial.

Aspirasi warga memulai kajian, bukan menjadi keputusan
Pramono menyampaikan peluang itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 17 November 2026. Ia mengatakan banyak warga meminta sekolah gratis juga mencakup SLB, termasuk melalui media sosialnya. Kini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang mengkaji aspirasi tersebut; gubernur belum memastikan bahwa SLB akan langsung masuk program ataupun kapan kebijakan itu berlaku. Urutan ini penting: tanggapan terhadap suara publik harus diikuti pemeriksaan kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan. Sebelumnya, Pemprov DKI juga menindaklanjuti permintaan agar madrasah masuk program sekolah gratis, dan pemenuhannya berjalan bertahap. Pengalaman itu memberi gambaran bahwa perluasan mungkin ditempuh secara bertahap, tetapi belum menjawab bagaimana SLB akan dipilih, dibiayai, atau dipantau.

SLB swasta dapat memperluas pilihan sekolah
Alasan kuat untuk menguji skema ini adalah terbatasnya pilihan sekolah negeri di sejumlah wilayah. Justin Adrian, Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, mencontohkan Jakarta Timur yang menurutnya hanya memiliki satu SLB negeri, lalu mengusulkan agar SLB swasta dimitrakan dengan Pemprov DKI. Jika dirancang dengan baik, kemitraan dapat menambah pilihan bagi keluarga dan memperluas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, jumlah sekolah saja tidak cukup menjadi tolok ukur. Kajian sebaiknya memastikan sekolah yang menjadi mitra mampu memenuhi kebutuhan belajar murid, dan keluarga memahami dukungan apa yang ditanggung program. Tanpa kejelasan itu, sekolah gratis berisiko memperluas daftar lembaga tanpa menjamin pengalaman belajar yang layak. Mutu dan keterjangkauan harus berjalan bersama.
Perluasan bertahap perlu ukuran yang jelas
Rencana program yang lebih luas memberi konteks bagi pembahasan SLB, tetapi bukan bukti bahwa sekolah luar biasa sudah disetujui. Pramono menyebut jumlah sekolah swasta gratis akan bertambah dari 103 menjadi 153 setelah penambahan 50, lalu bertambah 100 lagi hingga mencapai 253 sekolah. Angka itu menunjukkan perluasan program sedang berjalan dalam beberapa tahap, sementara jumlah SLB yang mungkin ikut serta dan jadwalnya belum diumumkan. Langkah berikutnya semestinya mengubah aspirasi menjadi kriteria yang terbuka: kebutuhan murid, kesiapan sekolah, serta cara memastikan manfaat sampai kepada keluarga. Kesimpulannya, peluang memasukkan SLB adalah langkah menjanjikan bagi pendidikan inklusif, tetapi keberhasilannya bergantung pada hasil kajian dan pelaksanaan yang menjamin akses pendidikan, bukan sekadar pengumuman perluasan.






