Pertanyaan tentang sisa makanan belum terjawab
Kritik terhadap program MBG mencakup pertanyaan tentang apa yang terjadi pada makanan yang tidak dimakan serta bagaimana kebijakan pelaksanaannya ditetapkan dan dikomunikasikan. Dua sorotan yang muncul belakangan menunjukkan bahwa keduanya penting, tetapi menyangkut persoalan yang berbeda. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada 3 September 2026, anggota DPR menanyakan nasib makanan ketika siswa menolak atau dilarang orang tuanya menerima MBG. Mereka mengangkat skenario satu sekolah dengan 40 persen siswa menolak dan 60 persen menerima. Kepala BGN Sudaryono menjawab bahwa satu sekolah harus kompak menerima atau menolak program. Jawaban itu tak menerangkan penanganan makanan tersisa, sehingga warganet menilainya tidak menjawab inti pertanyaan dan mempersoalkan kejelasan SOP sisa makanan MBG.
Reaksi publik berpusat pada hal yang konkret bagi siswa dan keluarga: makanan yang sudah disiapkan bisa tersisa atau berpotensi terbuang, sementara cara menanganinya tidak dijelaskan dalam jawaban yang menjadi sorotan. Kritik ini bukan semata soal pilihan sekolah menerima program atau tidak. DPR menanyakan apa yang dilakukan terhadap porsi yang tidak dimakan—apakah dikembalikan, dibuang, atau dikelola dengan cara lain. Karena pertanyaan praktis itu belum memperoleh jawaban dalam cuplikan rapat yang beredar, pernyataan tentang keseragaman sikap sekolah terasa meleset dari kebutuhan informasi. Kejelasan prosedur akan lebih langsung menjawab kekhawatiran yang ramai dibicarakan, tanpa mengaburkan persoalan dengan aturan penerimaan program.
Mitra menyoroti aturan dan komunikasi searah
Kritik lain datang dari mitra SPPG Trenggalek, dengan fokus bukan pada porsi makanan tersisa melainkan pada cara kebijakan dibuat. Dalam audiensi, Paguyuban SPPG Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa aturan BGN dinilai kerap berubah dan tidak cukup mempertimbangkan kondisi lapangan. Pengurus paguyuban Biwi Suwito juga mengeluhkan komunikasi yang berjalan satu arah: menurutnya, mitra dan yayasan tidak diajak berdiskusi sebelum kebijakan ditetapkan. Ini kritik terhadap proses dan dampak operasional, bukan jawaban atas persoalan penanganan makanan. Perbandingan keduanya memperlihatkan dua tuntutan yang berbeda: publik meminta kejelasan tentang nasib porsi tak termakan, sementara mitra meminta aturan yang lebih konsisten dan ruang untuk menyampaikan kondisi pelaksanaan.
Keluhan mitra juga terkait SK Nomor 63551 Tahun 2026, yang menetapkan biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat. Biwi mengatakan skema itu membuat pengelola menghadapi pilihan terbatas: mengurangi jumlah relawan atau tetap mempekerjakan mereka dengan honor lebih kecil. Honor rata-rata disebut sekitar Rp50 ribu, sementara di sejumlah tempat nilainya hanya Rp39 ribu per hari meski beban kerja dinilai berat. Angka tersebut memberi gambaran tentang konsekuensi yang dikeluhkan pengelola, tetapi sumber tidak menyatakan bahwa semua relawan menerima jumlah yang sama. Mitra berharap pemerintah daerah dan DPRD membantu membawa persoalan mereka kepada pemerintah pusat.

Dua kritik, dua jawaban yang dibutuhkan
Dua kritik ini tidak perlu dicampur menjadi satu kesimpulan besar tentang program. Sorotan atas respons Sudaryono menuntut penjelasan operasional: bagaimana sisa makanan MBG ditangani ketika sebagian siswa tidak menerima atau tidak memakannya. Keluhan mitra Trenggalek menuntut proses pembuatan aturan yang lebih terbuka dan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kerja di lapangan. Keduanya sama-sama menyoroti jarak antara pertanyaan atau kebutuhan pelaksana dan jawaban maupun aturan yang disampaikan, tetapi sumber tidak membuktikan bahwa satu keluhan menyebabkan yang lain.
Besarnya jaringan pelaksana membuat keluhan mitra layak didengar tanpa mengubahnya menjadi gambaran yang melampaui keterangan mereka: di Trenggalek tercatat sekitar 72 mitra SPPG aktif, dengan estimasi investasi pembangunan fasilitas dapur mencapai Rp150 miliar. Skala itu memberi konteks bagi harapan agar suara mitra diteruskan melalui pemerintah daerah dan DPRD. Namun, langkah tersebut belum sama dengan penyelesaian. Kesimpulan yang paling terukur ialah BGN menghadapi dua kebutuhan komunikasi yang berlainan: menjawab pertanyaan publik secara langsung mengenai sisa makanan, dan membuka ruang dialog saat menetapkan aturan bagi mitra.






