Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pemekaran Wilayah: Tiga Usulan, Tiga Tahap Perjuangan

Pemekaran Wilayah: Tiga Usulan, Tiga Tahap Perjuangan
Minat|Asia Tenggara

Pemekaran harus diukur dari layanan, bukan jumlah usulan

Pemekaran wilayah adalah pembentukan daerah otonom baru dengan membagi atau menggabungkan wilayah administratif untuk mendekatkan layanan pemerintahan dan mendorong pemerataan pembangunan. Karena itu, banyaknya usulan bukan ukuran keberhasilan; kesiapan administrasi, kemampuan mengelola layanan, dan manfaat nyata bagi warga harus menjadi tolok ukur.

Di Jawa Barat, aspirasi pembentukan 25 daerah otonomi baru telah mengemuka sebagai isu strategis. Provinsi ini memiliki 27 kabupaten dan kota, sementara jumlah penduduknya melampaui 50 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam dua dekade terakhir, terutama di Bekasi, Bogor, Depok serta sentra industri, menambah tekanan pada pemerintah daerah. Warga merasakan persoalan itu dalam jarak ke layanan dan ketimpangan pembangunan; pemekaran bisa membantu, tetapi tidak otomatis memperbaikinya.

Angka 25 menunjukkan besarnya aspirasi, bukan keputusan yang sudah disahkan. Mengemas seluruh usulan sebagai solusi pasti berisiko mengabaikan pertanyaan yang lebih penting: apakah daerah baru memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan untuk melayani masyarakat?

Tiga kabupaten Bogor: gagasan lebih terarah, hambatan tetap besar

Di antara wacana luas di Jawa Barat, usulan membentuk Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor Selatan memberi contoh yang lebih konkret. Ketiganya disebut sebagai calon penggerak ekonomi daerah, sekaligus jalan untuk mengurangi kepadatan dan mempercepat pelayanan publik. Kabupaten Bogor tercatat berpenduduk 5,57 juta jiwa pada 2022, sehingga tuntutan agar pemerintahan lebih dekat dengan warga punya dasar yang jelas.

Namun, usulan itu belum setara dengan proses pembentukan yang telah berjalan secara formal. Moratorium daerah otonomi baru yang masih diberlakukan pemerintah pusat menjadi kendala utama. Antusiasme warga penting sebagai mandat sosial, tetapi tidak menggantikan syarat administratif, teknis, dan kewilayahan. Menyebut tiga kabupaten baru sebagai motor ekonomi juga harus disertai rencana tentang layanan, tata kelola, dan sumber daya agar pemekaran tidak sekadar memindahkan batas.

Pemekaran Wilayah: Tiga Usulan, Tiga Tahap Perjuangan

Brebes Selatan melangkah melalui agenda DPRD

Brebes Selatan berada pada tahap pembahasan yang lebih nyata di DPRD Jawa Tengah. Setelah Panitia Khusus calon daerah otonomi baru dibentuk, agenda sidang paripurna dijadwalkan, meski kemudian mengalami perubahan. Pendukung pemekaran yang telah menyiapkan perjalanan ke Semarang pada 18 November 2026 harus menerima penundaan ke 25 November.

Perubahan jadwal itu mengecewakan karena persiapan sudah matang, termasuk penyewaan bus. Namun, pegiat pemekaran menilai penundaan tersebut sebagai persoalan teknis dan menyatakan tetap mengikuti agenda baru. Mereka berharap jadwal 25 November tidak kembali berubah. Dibandingkan wacana 25 daerah di Jawa Barat, Brebes Selatan telah melewati pembentukan pansus dan masuk ke agenda legislatif, tetapi sidang paripurna tetap bukan pengesahan akhir. Dukungan publik perlu diikuti proses formal yang konsisten.

Provinsi Sumatera Tengah: gagasan lintas provinsi yang masih awal

Usulan Provinsi Sumatera Tengah memiliki cakupan berbeda: tujuh kabupaten dan kota dari wilayah Sumatera Barat, Jambi, dan Riau direncanakan bergabung. Dari Sumatera Barat, dokumen usulan yang pernah beredar pada 2022 mencantumkan Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan. Jika terwujud, perubahan itu akan mengubah komposisi wilayah Sumatera Barat, bukan hanya membagi satu kabupaten.

Gagasan menghidupkan kembali nama Sumatera Tengah bukan hal baru, tetapi usulan masyarakat atau tokoh daerah belum menjadi keputusan pemerintah. Syarat administratif, teknis, dan kewilayahan masih harus dipenuhi sebelum pembentukan resmi dapat dibicarakan sebagai kepastian. Di antara tiga kasus ini, inisiatif tersebut paling luas cakupannya dan masih perlu dibedakan tegas dari proses formal. Perbandingan tahapnya menunjukkan bahwa aspirasi, pembahasan legislatif, dan pembentukan resmi adalah hal yang berlainan.

Kesimpulannya, pemekaran layak dinilai dari kemampuan memperbaiki kehidupan warga, bukan dari besarnya peta atau kuatnya slogan. Jawa Barat perlu membuktikan kesiapan di balik daftar panjang, Brebes Selatan harus menjaga kesinambungan pembahasan, dan usulan Sumatera Tengah perlu melewati prasyarat resmi. Tanpa ukuran pelayanan dan tata kelola yang jelas, kabupaten baru maupun provinsi baru berisiko menambah struktur tanpa menyelesaikan masalah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!