Krisis Jembatan Rusak: Saat Infrastruktur Lokal Menjadi Lupa
Krisis jembatan rusak di berbagai daerah adalah keadaan ketika akses utama warga untuk bekerja, bersekolah, dan beraktivitas sehari-hari bergantung pada infrastruktur yang sudah tidak layak, dibiarkan rusak bertahun-tahun, dan perbaikannya terus tertunda, sehingga memaksa masyarakat mengambil inisiatif swadaya meski seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Fenomena ini tampak jelas pada jembatan gantung di Lahat, Jembatan Bakong di Lombok Barat, dan jembatan penghubung di Manerampak, Aceh Timur. Ketiganya bukan sekadar kasus teknis, melainkan cermin tajam tentang bagaimana prioritas pembangunan sering menjauhi infrastruktur daerah terpencil dan meninggalkan akses warga terisolasi. Di sini, persoalannya bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga keadilan: siapa yang berhak atas jembatan yang layak, dan siapa yang terus menunggu di pinggir sungai tanpa kepastian.
Lahat dan Lombok Barat: Jembatan Nyaris Ambruk yang Tetap Dipakai
Di Desa Karang Baru, Lahat, jembatan gantung yang menjadi satu-satunya penghubung warga ke kebun dan untuk mengangkut hasil perkebunan sudah rusak parah dan nyaris ambruk sejak 2023, tanpa perbaikan berarti dari pemerintah kabupaten hingga 2026. Kondisi fisik tidak layak pakai ini bahkan sudah menimbulkan kecelakaan warga yang jatuh ke sungai, namun keluhan berulang belum berbuah tindakan nyata. Satu tiang pancang untuk rencana jembatan baru berdiri seperti simbol niat yang menggantung, bukan solusi. Di Lombok Barat, Jembatan Bakong yang menghubungkan Lembar dan Gerung mengalami kerusakan hingga sekitar 90 persen menurut Kepala Dusun Kebon Ayu, Muhamad Yusuf, dan tetap dipakai sebagai akses utama karena alternatif lain terlalu jauh. Kutipan ini layak diingat: “Kalau kita lihat, kondisinya sudah hampir 90 persen tidak layak pakai”. Dua jembatan ini menunjukkan pola sama: warga dipaksa mempertaruhkan keselamatan demi bertahan hidup.
Manerampak, Aceh Timur: Swadaya Warga Menambal Tanggung Jawab Negara
Ketika jembatan penghubung Gampong Manerampak dan Gampong Lhok Rambong patah diterjang arus sungai saat banjir pada 25 November 2025 dan tak kunjung dibangun kembali secara permanen, warga memilih tidak menunggu lagi. Puluhan orang bergotong royong membangun jembatan darurat secara swadaya, mengumpulkan material dari kantong sendiri demi menjaga akses vital, terutama bagi warga Dusun Paya Seuke menuju pusat pemerintahan desa dan sekolah PAUD sampai SMA. Keuchik Badruzzaman menyebut jembatan ini mungkin hanya bisa bertahan tiga sampai empat bulan, sebuah pengakuan jujur bahwa swadaya masyarakat jembatan hanya tambalan sementara untuk infrastruktur yang seharusnya kuat dan aman. Di balik semangat gotong royong, ada kelelahan: warga harus mengisi kekosongan kebijakan, berharap perhatian datang sebelum jembatan darurat itu kembali rusak dan mengisolasi aktivitas sehari-hari mereka.
Ketimpangan Prioritas: Proyek Besar Berjalan, Jembatan Lokal Menunggu
Tiga kisah jembatan rusak Indonesia ini memperlihatkan satu pola: keterlambatan penanganan infrastruktur lokal bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi gejala kesenjangan investasi antara proyek nasional yang besar dan kebutuhan dasar di desa. Di Bakong, pemerintah sudah meninjau, mengebor tanah, bahkan memprediksi perbaikan akan berjalan akhir tahun, namun sampai sekarang rencana itu tetap tertunda. Di Lahat dan Manerampak, laporan warga dan pemerintah desa berulang-ulang, tetapi respon konkret nyaris tak terlihat. Sementara jembatan rusak menjadi akses warga terisolasi, angkutan ekonomi dan pendidikan harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan mahal waktu. Ketika negara sibuk meresmikan proyek megah, infrastruktur daerah terpencil dibiarkan menjadi masalah komunitas yang “mengurus sendiri”. Ini bukan sekadar ketidakseimbangan pembangunan, tetapi penegasan bahwa keselamatan warga pinggiran bukan prioritas utama.
Saat Warga Membayar Dua Kali: Dengan Pajak dan Nyawa
Pada akhirnya, yang paling mengganggu dari cerita jembatan-jembatan ini adalah kenyataan bahwa warga membayar dua kali: melalui pajak untuk infrastruktur yang dijanjikan, dan melalui risiko nyawa ketika jembatan rusak tetap harus digunakan. Di Karang Baru, 80 persen warga bergantung pada hasil perkebunan, namun akses ke kebun mereka ditopang oleh jembatan yang hampir ambruk. Di Bakong, orang tua mempertimbangkan ulang apakah aman membiarkan anak menyeberang ke sekolah, sementara sebagian murid memilih mundur karena jalur alternatif terlalu jauh. Di Manerampak, gotong royong menyalakan harapan, tetapi tak bisa menggantikan kewajiban negara menyediakan jembatan yang layak dan permanen. Swadaya masyarakat jembatan menunjukkan daya tahan komunitas, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk menormalisasi abainya pemerintah. Jika jembatan adalah simbol koneksi, maka jembatan rusak adalah simbol putusnya tanggung jawab. Dan itu, seharusnya, membuat kita marah.
