Jembatan Rusak Daerah: Saat Negara Absen, Warga Mengisi Kekosongan
Jembatan rusak daerah adalah kondisi ketika infrastruktur lokal yang menjadi penghubung utama antarwilayah mengalami kerusakan berkepanjangan, tidak terpelihara, dan tak kunjung diperbaiki pemerintah, sehingga mengancam keselamatan warga serta memaksa masyarakat melakukan perbaikan jembatan swadaya agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan. Fenomena ini bukan sekadar soal papan lapuk dan kayu patah, melainkan cermin dari infrastruktur lokal terabaikan yang menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemeliharaan jembatan daerah. Di atas kertas, negara wajib memastikan akses transportasi aman dan layak. Di lapangan, yang terjadi sebaliknya: warga yang menambal, merakit, dan menyelamatkan jembatan, sementara pemerintah datang terlambat, atau bahkan tidak muncul sama sekali.
Halmahera Utara: Lima Tahun Menunggu, Warga Jadi “Pemerintah”
Di Desa Cera, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, sebuah jembatan kayu yang menjadi akses penghubung menuju ibu kota kecamatan dan beberapa desa lain dibiarkan rusak hampir lima tahun tanpa perbaikan pemerintah. Kondisi jembatan kian membahayakan, hingga warga merasa resah dan takut suatu hari akses itu tak lagi bisa digunakan. Alih-alih menunggu program resmi, mereka memilih menjadi “pemerintah darurat”: memotong sendiri kayu dari kebun, membeli bahan bakar, dan menyiapkan alat pemotong dengan biaya patungan.
Upaya perbaikan jembatan rusak daerah ini dilakukan secara gotong royong, bersama Babinsa Loloda Kepulauan, Hendrik Sahureka, yang turun langsung membantu pekerjaan lapangan. "Jembatan ini merupakan salah satu akses penting bagi warga menuju ibu kota Kecamatan Loloda Kepulauan dan beberapa desa lainnya". Warga bahkan mengumpulkan dana sukarela demi memastikan jalur darat tetap bisa dipakai setiap hari. Di sini, gotong royong yang seharusnya menjadi pelengkap kebijakan, berubah menjadi penyangga utama keselamatan warga karena infrastruktur lokal terabaikan terlalu lama.
Kabupaten Seluma: Jembatan Bailey dan Normalisasi Swadaya
Pola serupa muncul di Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Di sini, masyarakat menggelar kerja bakti memperbaiki dua jembatan bailey kabupaten pada Jumat pagi, 11 September 2026. Jembatan bailey ini bukan sekadar rangka besi; salah satunya, dengan panjang rata-rata di atas 5 meter, menjadi jalur utama aktivitas warga setiap hari dan menghubungkan mereka dengan Desa Batu Balai di wilayah atas. Namun, kondisi infrastruktur jembatan bailey tersebut sudah lama luput dari perhatian pemerintah daerah.
Akibatnya, papan bantalan yang lapuk mengancam keselamatan setiap pelintas. Warga kembali dipaksa melakukan perbaikan jembatan swadaya: mengumpulkan kayu dan material secara mandiri tanpa satu rupiah pun anggaran resmi. Kepala desa menegaskan, jalur satu-satunya ini seharusnya sudah lama ditingkatkan menjadi jembatan permanen demi mobilitas warga dan para petani. Gotong royong memang menyelamatkan hari ini, tetapi normalisasi swadaya untuk menutup celah kebijakan adalah sinyal bahaya: jika terus dibiarkan, standar keselamatan publik akan bergantung pada tebal-tipisnya dompet warga desa.
Celah Sistemik: Ketika Pemeliharaan Jembatan Tidak Menyentuh Desa
Dua kasus di Halmahera Utara dan Kabupaten Seluma menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: infrastruktur lokal terabaikan bukan kecelakaan tunggal, melainkan celah sistemik dalam pemeliharaan jembatan daerah. Jembatan yang menjadi akses vital ke ibu kota kecamatan bisa hampir lima tahun tidak mendapat perbaikan dari pemerintah, sementara jembatan bailey kabupaten dibiarkan "sudah lama luput" dari perhatian resmi. Dalam sistem yang sehat, jembatan rusak daerah seharusnya terpetakan, diawasi, dan diperbaiki melalui mekanisme rutin, bukan menunggu laporan viral atau insiden kecelakaan.
Masalahnya, desa sering berada di ujung rantai prioritas. Anggaran pemeliharaan tipis, koordinasi lintas level pemerintahan lemah, dan pengawasan minim. Akibatnya, warga yang bergantung pada jembatan untuk bekerja, sekolah, dan mengakses layanan dasar kehilangan jaminan keselamatan. Ketika negara absen, lahirlah logika swadaya: masyarakat membayar dua kali—sekali lewat pajak, sekali lewat gotong royong. Ini bukan sekadar ketidakadilan, melainkan pengingkaran atas janji bahwa infrastruktur publik adalah hak, bukan barang mewah.
Gotong Royong Bukan Alibi: Mengapa Pemerintah Harus Hadir Lebih Cepat
Gotong royong di Desa Cera dan Sungai Petai layak dihormati, tetapi tidak boleh menjadi alibi untuk membiarkan jembatan rusak daerah tanpa solusi struktural. Warga Desa Cera menegaskan, mereka terpaksa turun tangan karena jika menunggu bantuan pemerintah, proses perbaikan akan sangat lama. Warga Seluma pun berharap pemerintah kabupaten tidak tinggal diam dan segera meningkatkan jembatan bailey kabupaten menjadi konstruksi permanen demi kelancaran mobilitas. Ini adalah seruan jelas: negara diminta kembali ke fungsi dasarnya.
Kesimpulannya, perbaikan jembatan swadaya hanyalah penyangga sementara. Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat harus membangun sistem pemeliharaan infrastruktur lokal yang aktif, bukan reaktif: pendataan rutin, audit keselamatan, dan jalur pengaduan yang ditindaklanjuti cepat, terutama untuk jembatan di desa. Jika tidak, kita sedang menerima realitas berbahaya: bahwa selamat atau tidaknya warga menyeberangi sungai ditentukan oleh kemampuan mereka membeli kayu dan bensin, bukan oleh tanggung jawab negara. Dan itu, sebetulnya, adalah bentuk pengabaian yang tak bisa lagi dinormalisasi.
