Diplomasi Parlemen Asia Tenggara: Dari Daerah ke Meja Regional
Diplomasi parlemen Asia Tenggara adalah upaya sistematis lembaga perwakilan rakyat membangun hubungan lintas negara yang tidak berhenti pada dialog antar-elite, tetapi mengalirkan aspirasi dan persoalan konkret daerah hingga menjadi agenda kerja sama regional dan internasional yang dapat diukur dampaknya bagi warga biasa di perbatasan, kepulauan, dan kota-kota industri di kawasan. Dalam diskusi konseptual Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) di Batam pada 24 September 2026, DPD RI menegaskan bahwa forum ini tidak boleh menjadi penambah kalender pertemuan tanpa nilai tambah. Anggota DPD Fahira Idris secara terbuka menuntut FSAT dirancang agar sanggup membawa persoalan lokal ke meja kerja sama regional, bukan sekadar seremoni antarparlemen. Garis besarnya jelas: diplomasi parlemen harus berubah dari ruang retorika menjadi jembatan kepentingan daerah internasional yang punya jejak manfaat yang bisa ditelusuri bagi masyarakat.
FSAT: Forum Senat Regional yang Menolak Sekadar Jadi Klub Elit
FSAT sedang diposisikan DPD RI sebagai Forum Senat regional yang berbeda dari wadah parlemen lain di Asia Tenggara. Di Batam, Fahira mengingatkan bahwa kawasan sudah punya ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), sehingga FSAT wajib mencari ruang yang belum tersentuh, terutama representasi wilayah dan suara daerah. Lima kandidat awal forum ini—DPD RI, Dewan Negara Malaysia, Wuthisapha Thailand, Senate of the Philippines, dan Prithasaphea Kamboja—menggambarkan orientasi jelas pada majelis tinggi yang membawa mandat teritorial. FSAT dirancang menjadi ruang dialog dan kerja sama antarsenat yang memusatkan perhatian pada isu konektivitas perbatasan, ekonomi maritim, perdagangan lintas batas, lingkungan, mobilitas masyarakat, pariwisata, dan ekonomi digital sebagai pembeda dari forum parlemen regional lain. Pilihan ini tegas: jika FSAT hanya mengulang agenda AIPA, ia akan layu sebelum berkembang; identitas teritorial adalah kartu truf yang harus dimenangkan.
Mengaitkan Kepentingan Lokal dengan Perubahan Peta Ekonomi Asia
Dorongan kuat DPD RI terhadap diplomasi parlemen Asia Tenggara lahir dari realitas bahwa pembangunan daerah kini terikat pada dinamika lintas negara. Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, mengaitkan gagasan FSAT dengan bergesernya pusat ekonomi dunia ke Asia dan pentingnya kerja sama kawasan bagi daerah. Ia menyorot Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 15 negara Asia-Pasifik dan merepresentasikan sekitar 27,6 persen PDB dunia sebagai konteks bahwa arus perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, konektivitas dan ekonomi maritim kini menyentuh langsung kota-kota pelabuhan dan kawasan industri di Asia Tenggara. Dalam situasi ini, tidak masuk akal jika suara daerah tetap diperlakukan sebagai urusan domestik semata. Tanpa jalur formal seperti FSAT, kepentingan lokal hanya menjadi catatan kaki di tengah perundingan regional yang ditentukan oleh eksekutif dan teknokrat.
Batam dan Kepri: Laboratorium Nyata Diplomasi Parlemen Lintas Batas
Dipilihnya Batam dan Kepulauan Riau sebagai lokasi pembahasan Kerangka Konseptual FSAT bukan kebetulan. Fahira menilai Kepri relevan untuk menguji konsep ini karena posisinya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta pengalaman panjang dalam kerja sama lintas batas. Pengalaman kerja sama Sosek Malindo, hubungan Batam–Singapura–Johor, investasi, konektivitas digital, pariwisata dan isu maritim di Kepri disebut sebagai laboratorium awal untuk menguji bagaimana diplomasi parlemen dapat memecah kebuntuan regulasi yang tidak terselesaikan oleh forum teknis atau pemerintah daerah saja. Di forum diskusi strategis di Aston Hotel Pelita Batam, berbagai pemangku kepentingan—anggota DPD, pemerintah provinsi, pemerintah kota, akademisi, dan mahasiswa—dipertemukan guna merumuskan bagaimana kepentingan lokal bisa masuk ke agenda FSAT. Jika Kepri berhasil, model jembatan daerah–regional ini akan sulit diabaikan oleh wilayah lain di Asia Tenggara.
Double Parliamentary Track dan Agenda Lanjutan Diplomasi Parlemen
DPD RI menempatkan dirinya dalam arsitektur "double parliamentary track" bersama DPR sebagai dua jalur diplomasi parlemen yang saling melengkapi hubungan dengan parlemen negara lain. FSAT diharapkan menjadi penguat ekosistem diplomasi parlemen, bukan saingan mekanisme kawasan yang telah ada. Fahira mengusulkan mekanisme yang jelas dari aspirasi daerah menuju agenda regional: isu dipetakan, diuji relevansi lintas batas, dibawa ke FSAT, lalu hasilnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk tindak lanjut yang dapat dilacak melalui regional issue brief dan dashboard tindak lanjut. Selain FSAT, DPD RI juga menyiapkan agenda internasional berupa 3rd Inter-Parliamentary Speakers' Conference (ISC-3) pada 2027 di Jakarta, yang akan membahas perdamaian, keamanan dan pembangunan serta melibatkan sekitar 50 parlemen dari berbagai negara. Ke depan, proses konsultasi Kerangka Konseptual FSAT dijanjikan berlangsung terbuka, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, Kementerian Luar Negeri, AIPA dan mitra parlemen kawasan sebelum desain kelembagaan ditetapkan. Pesannya tegas: ukuran sukses FSAT bukan frekuensi pertemuan, melainkan seberapa nyata ia menghubungkan diplomasi parlemen dengan kebutuhan masyarakat di Asia Tenggara.
