Keberlanjutan harus membangun kepercayaan pasar
Sertifikasi sawit berkelanjutan adalah sistem yang menetapkan persyaratan praktik produksi dan tata kelola agar asal-usul serta dampak rantai pasok dapat dinilai oleh pembeli. Karena itu, sertifikasi dan keterlacakan ekspor sebaiknya diperlakukan sebagai satu agenda: keduanya menentukan apakah komitmen keberlanjutan bisa dipercaya dan dibuktikan. Dalam dialog di konferensi tahunan RSPO di Jakarta pada 3–4 November 2026, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyatakan sistemnya dapat berjalan beriringan dengan standar RSPO. DSI menghubungkan data perdagangan dengan informasi keberlanjutan, pasokan, harga, dan produksi. Pendekatan ini berpotensi memberi gambaran yang lebih transparan, tetapi nilainya bergantung pada mutu data dan konsistensi penerapannya. DSI dan RSPO, dengan demikian, lebih masuk akal diposisikan sebagai unsur yang saling melengkapi daripada sebagai sistem yang bersaing.
Rencana gerbang ekspor tunggal menambah alasan untuk menguji apakah tata kelola baru benar-benar memudahkan kepatuhan, bukan sekadar menambah lapisan administrasi. Model perantara DSI dijadwalkan mulai diluncurkan pada Januari 2027; perusahaan menyatakan hubungan komersial pembeli dan penjual tetap berjalan, sementara DSI membantu menjaga kesinambungan ekspor dan ketertelusuran. Jika pelaksanaannya sesuai mandat tersebut, sistem ini dapat memperjelas informasi rantai pasok tanpa mengambil alih transaksi. Jika tidak, klaim transparansi akan sulit meyakinkan pasar.
ISPO perlu diakui melampaui batas nasional
Dorongan Gapki agar standar ISPO mendapat kredibilitas dan pengakuan internasional patut dipandang sebagai kebutuhan akses pasar, bukan sekadar kebanggaan nasional. Saat membuka Indonesian Palm Oil Conference ke-22 di Nusa Dua pada 12 November 2026, Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebut peluang ekspor ke Eropa melalui IEU-CEPA sekaligus menyoroti tantangan EUDR. Ia berpendapat bahwa ISPO tidak seharusnya berhenti sebagai instrumen sertifikasi nasional: standar itu perlu dapat dinilai dan dipercaya oleh mitra dagang internasional. Menurut Eddy, “ISPO harus menjadi standar global yang kuat sekaligus mencerminkan kedaulatan dan kebanggaan nasional.”
Ambisi tersebut menuntut bukti pelaksanaan yang dapat diperiksa, aturan yang konsisten, dan diplomasi dagang yang menjelaskan kesesuaian standar. Pengakuan global tidak lahir dari nama sertifikasi saja. Jika standar ISPO dapat diterjemahkan menjadi data dan praktik yang dipahami pembeli, sertifikasi nasional dapat memperkuat posisi produsen. Jika tidak, perusahaan tetap harus menjawab tuntutan pasar dengan bukti tambahan.
EUDR menguji kesiapan rantai pasok
EUDR sawit menjadi tantangan nyata bagi perusahaan yang ingin memperluas ekspor ke Eropa: produk yang masuk harus dapat ditelusuri dan disertai bukti bahwa produk tersebut tidak berasal dari aktivitas deforestasi. Maka, sertifikasi RSPO maupun ISPO hanya akan membantu bila didukung informasi asal-usul yang memadai dan dapat diverifikasi. Bagi pelaku usaha, pekerjaan utamanya bukan menambah klaim keberlanjutan, melainkan memastikan bukti berjalan dari kebun sampai pengiriman. Bagi petani kecil, keterlibatan dalam sistem itu menentukan apakah mereka tetap dapat memasok pembeli yang menuntut data asal produk.
Skala petani membuat inklusi mereka bagian dari kesiapan pasar, bukan agenda tambahan. Petani swadaya menghasilkan hampir separuh minyak sawit nasional, dan 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia berada di Indonesia. Pada RT2026, 45 kelompok petani swadaya dari lima negara, termasuk Indonesia, menerima penghargaan setelah menyelesaikan sertifikasi awal RSPO. RSPO juga menggelar temu bisnis petani swadaya untuk menghubungkan pekebun dengan pembeli. Angka dan inisiatif ini menunjukkan kemajuan, tetapi sertifikasi perlu disertai akses nyata ke pasar dan dukungan agar petani mampu memenuhi tuntutan ketertelusuran.
Tata kelola harus terbukti dalam praktik
Besarnya peran sawit dalam perdagangan menambah alasan untuk memperkuat tata kelola, bukan melonggarkan tuntutan bukti. Produksi minyak sawit nasional hingga September 2026 mencapai 47 juta ton, menurut Eddy Martono. Di tengah pertumbuhan produksi dan ekspor, konsistensi kebijakan serta keterlibatan pekebun rakyat akan menentukan apakah manfaat perdagangan menjangkau seluruh rantai pasok. DSI dan RSPO dapat membantu dari sisi transparansi perdagangan dan standar keberlanjutan; ISPO dapat menjadi pijakan nasional yang berpengakuan lebih luas. Namun, ketiganya tidak otomatis menjamin akses pasar jika data tidak akurat atau petani tertinggal.
Memasuki 2027, pemerintah dan pelaku usaha perlu menguji sistem melalui pelaksanaan gerbang ekspor tunggal, memperkuat ketertelusuran, dan memperluas pasar tanpa mengorbankan keterlibatan petani kecil. Kepercayaan global tidak dapat diminta hanya atas nama kedaulatan atau sertifikasi; kepercayaan harus dibangun lewat bukti yang konsisten. Kesimpulannya, ISPO dan RSPO akan paling berguna ketika saling melengkapi dan didukung tata kelola ekspor yang terbuka. Itulah jalan yang lebih meyakinkan untuk menghadapi EUDR dan menjaga peluang pasar sawit.
