Peluang pendidikan gratis untuk pesantren
Pendidikan gratis pesantren adalah rencana perluasan bantuan biaya pendidikan agar santri di pondok pesantren dapat memperoleh akses yang setara dengan murid di sekolah swasta penerima program. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang tersebut saat memperingati Hari Santri Nasional di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Sinyal ini penting karena akses pendidikan tidak semestinya dibatasi oleh jenis lembaga: pesantren dan madrasah juga menjadi bagian dari layanan pendidikan warga. Namun, peluang belum sama dengan kepastian. Pramono menyatakan perluasan hanya dapat berjalan jika kemampuan APBD mencukupi. Karena itu, gagasan program pesantren gratis patut disambut sebagai arah kebijakan, bukan dianggap sebagai bantuan yang sudah tersedia. Pemerintah perlu menjelaskan kriteria lembaga dan penerima manfaat agar harapan keluarga santri tidak mendahului keputusan anggaran.

Program sekolah swasta meluas, pesantren masih menunggu rincian
Perluasan ke pesantren dibicarakan ketika sekolah gratis Jakarta sedang bertambah cakupannya. Program yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis bermula dengan 103 sekolah swasta, bertambah 50, lalu disepakati penambahan 100 sekolah sehingga jumlahnya menjadi 253. Angka itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bergerak memperluas akses, tetapi belum menjawab bagaimana pesantren akan masuk: apakah berdasarkan kebutuhan, kapasitas lembaga, atau syarat administratif tertentu. Pramono menyebut madrasah sudah termasuk dalam pembahasan dan mengatakan ia mendapat informasi bahwa pondok pesantren juga telah ada dalam cakupan. Pernyataan tersebut memberi dasar untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi publik tetap membutuhkan rincian yang tegas. Tanpa kriteria terbuka dan jadwal pelaksanaan, keluarga santri belum dapat mengetahui kapan atau apakah mereka akan menerima manfaat.
Langkah berikutnya berada pada pembahasan Pemprov DKI dan DPRD, sebab rincian pelaksanaan serta penganggaran merupakan kewenangan bersama. Proses itu sebaiknya menguji kebutuhan riil pesantren, bukan sekadar menambah jumlah lembaga di atas kertas.
Kecukupan anggaran harus diuji secara terbuka
Tantangan utama bukan pada apakah pesantren layak dipertimbangkan, melainkan apakah anggaran pendidikan Jakarta sanggup menopang perluasan tanpa mengurangi mutu atau kepastian bantuan bagi penerima yang sudah ada. Pramono sendiri menggantungkan rencana itu pada kecukupan APBD, sementara rincian anggaran masih harus disepakati dengan DPRD. Sikap ini masuk akal: janji pendidikan gratis yang tidak didukung perencanaan berisiko berhenti sebagai wacana. Namun, syarat kemampuan fiskal perlu diterjemahkan menjadi ukuran yang bisa diperiksa, termasuk jumlah lembaga yang dapat dilayani dan tahapan perluasannya. Dengan begitu, keputusan tidak hanya dinilai dari besarnya cakupan, tetapi juga dari keberlanjutan dukungan. Pemerintah sebaiknya menyampaikan prioritas dan mekanisme seleksi sebelum program pesantren gratis diumumkan sebagai kepastian.
Manfaat bagi santri perlu melampaui pembebasan biaya
Bagi keluarga, bantuan biaya dapat meringankan beban dan membuka kesempatan belajar yang lebih luas. Dampaknya akan lebih berarti jika dukungan juga dirancang agar santri memperoleh akses pendidikan yang berkelanjutan. Pramono menyampaikan rencana beasiswa atau LPDP Jakarta yang mulai digulirkan pada 2027, dengan peluang bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk memperdalam ilmu agama di luar negeri, termasuk Mesir dan Arab Saudi. Rencana beasiswa tersebut berbeda dari perluasan sekolah gratis, tetapi memperlihatkan bahwa akses pendidikan keagamaan dibahas dalam beberapa jalur. Pemerintah perlu menjaga agar kesempatan itu memiliki syarat yang jelas dan tidak berhenti pada pengumuman. Untuk pesantren, ukuran keberhasilan akhirnya bukan semata jumlah lembaga yang tercatat, melainkan apakah santri dan keluarga benar-benar terbantu.
Kesimpulannya, peluang pendidikan gratis untuk pesantren merupakan langkah yang layak didorong, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh anggaran yang cukup, kriteria yang transparan, dan kesepakatan Pemprov bersama DPRD. Sampai rincian itu diumumkan, perluasan tetap merupakan rencana, bukan jaminan.






