Pemasungan ODGJ: Aib Keluarga atau Kegagalan Sistem?
Pemasungan ODGJ adalah praktik membatasi kebebasan orang dengan gangguan jiwa, seperti mengurung atau mengikat, yang muncul dari ketakutan, stigma gangguan jiwa sebagai aib keluarga, dan kurangnya akses layanan kesehatan jiwa daerah yang layak dan manusiawi.
Selama gangguan jiwa dilihat sebagai malu keluarga, pemasungan ODGJ akan terus dianggap solusi darurat di rumah-rumah yang kelelahan menjaga anggota keluarganya. Tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap gangguan jiwa sebagai aib keluarga, dan stigma ini membuat banyak kasus disembunyikan alih-alih dibawa ke layanan kesehatan jiwa daerah. Akibatnya, pemerintah baru “melihat” ketika situasi sudah parah: pasien agresif, keluarga kehabisan tenaga, dan akhirnya memilih pasung sebagai jalan pintas. Data Dinas Kesehatan di satu daerah mencatat 1.153 orang mengalami gangguan kejiwaan, dengan kemungkinan jumlah lebih besar karena belum semua terlaporkan. Kalimat itu bukan sekadar statistik; ini bukti bahwa sistem lambat menjangkau mereka yang dikurung dalam rumah maupun dalam rasa malu.
Banjar: Deteksi Dini Kesehatan Mental sebagai Tanggung Jawab Kolektif
Di Banjar, pemerintah daerah memilih keluar dari pola pikir lama: kesehatan jiwa tidak lagi ditempatkan sebagai urusan pinggiran. Pemerintah memperkuat deteksi dini dan pelayanan kesehatan jiwa untuk mencegah pemasungan ODGJ dan menghapus stigma di masyarakat. Rapat Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) digelar melalui dinas kesehatan di sebuah hotel di Kecamatan Gambut untuk menyatukan arah kebijakan. Langkah ini penting karena data resmi menunjukkan 1.153 orang mengalami gangguan kejiwaan, dan angka ini diperkirakan belum menggambarkan seluruh kondisi di lapangan.
Kuncinya ada pada deteksi dini kesehatan mental: pendataan hingga desa, skrining di puskesmas, hingga rujukan ke rumah sakit. Pemerintah daerah diminta hadir sejak tahap paling awal, mulai menemukan kasus di masyarakat, melakukan deteksi dini, mendampingi, memastikan pengobatan, sampai memantau setelah perawatan. Dengan cara ini, ODGJ tidak menunggu “mengamuk” dulu baru ditangani. Melihat gangguan jiwa sejak dini berarti mencegah pemasungan sebelum keluarga merasa kehabisan pilihan.
Pendampingan ODGJ di Komunitas: Puskesmas Turun ke Rumah
Deteksi dini tanpa tindak lanjut hanya akan menjadi arsip. Di tingkat layanan kesehatan jiwa daerah, puskesmas menjadi ujung tombak pendampingan ODGJ komunitas. Sebuah puskesmas memperkuat pelayanan kesehatan jiwa melalui pelacakan dan pengawasan minum obat bagi ODGJ berat di lingkup kelurahan. Fokusnya sederhana tapi krusial: memastikan pasien minum obat teratur, mendapat obat sesuai resep, dan kondisi kesehatannya terpantau.
Pendekatan ini menegaskan bahwa pendampingan ODGJ komunitas tidak selesai di ruang konsultasi. Petugas memantau gejala kekambuhan, efek samping, dan memberi edukasi kepada keluarga. Melalui pendekatan yang dekat dan berkelanjutan, puskesmas berupaya mencegah kekambuhan, mengurangi risiko kondisi memburuk, dan membantu ODGJ menjalani hidup sehari-hari dengan lebih baik. Di sinilah logika anti-pasung bekerja: jika pasien stabil karena terapi terpantau, keluarga tidak lagi merasa perlu mengurung demi keamanan. Pemasungan ODGJ bukan hanya soal niat jahat, tapi sering karena sistem tidak hadir cukup lama di rumah-rumah paling jauh.
Pendekatan Humanis: Lintas Sektor dan Rumah Singgah sebagai Jembatan
Menghapus pemasungan ODGJ butuh pendekatan humanis yang melampaui resep obat. Di Banjar, pemerintah meminta TPKJM membangun koordinasi lintas sektor: dinas kesehatan, sosial, pendidikan, pemerintah kecamatan, aparat desa, TNI dan Polri. Tim kesehatan jiwa ini juga melibatkan berbagai unsur lain seperti lembaga perencanaan, instansi agama, aparat keamanan, hingga ketertiban umum. Sinergi ini mengakui bahwa persoalan ODGJ tidak hanya medis, tapi juga sosial, keamanan, dan ekonomi. Masyarakat yang sehat secara jiwa akan lebih produktif dan berperan aktif dalam kehidupan sosial.
Contoh lain tampak ketika sebuah pemerintah daerah menangani ODGJ yang selama ini ditempatkan di gubuk di samping rumah karena keluarga kesulitan mengawasi. Pemerintah menolak opsi pasung dan memilih membawa pasien bersama orang tuanya ke kota untuk penanganan medis, sekaligus menyiapkan tempat tinggal selama proses pengobatan. Rencana rumah yang menghadap ke jalan, agar pasien dapat melihat suasana luar, adalah detail kecil yang mencerminkan pendekatan reintegrasi sosial, bukan isolasi. Di sini, rumah singgah dan prasarana pendukung bukan sekadar bangunan, tetapi jembatan agar ODGJ bisa kembali menjadi bagian komunitas.
Dari Pasung ke Martabat: Mengapa Daerah Harus Memimpin
Jika daerah berani menempatkan kesehatan jiwa sebagai fondasi pembangunan, pemasungan ODGJ akan kehilangan alasan pembenarnya. Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan tidak boleh ada lagi kasus pemasungan ODGJ maupun ODMK, dan menjadikan TPKJM sebagai motor koordinasi agar setiap kasus cepat ditemukan dan dirujuk. Sementara itu, pemerintah lain yang menolak melihat warganya dipasung memilih menyiapkan akses pengobatan dan rumah singgah sebagai solusi manusiawi.
Kesimpulannya jelas: selama stigma gangguan jiwa sebagai aib keluarga dibiarkan, angka pasung akan bertahan di balik pintu-pintu rumah. Jalan keluarnya bukan menyalahkan keluarga, melainkan menghadirkan deteksi dini kesehatan mental, pendampingan ODGJ komunitas, layanan kesehatan jiwa daerah yang terjangkau, serta rumah singgah yang mendukung reintegrasi sosial. Hakikatnya, mengakhiri pemasungan ODGJ adalah ujian apakah kita sungguh percaya bahwa setiap jiwa, betapapun rapuh, berhak atas martabat yang sama.
