MBG: Program Prioritas dengan Jangkauan Masif, Tapi Belum Sempurna
Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan pemerintah yang menyediakan makanan bernutrisi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui jaringan layanan gizi, dengan tujuan utama memperbaiki kualitas gizi generasi muda sekaligus mengurangi kesenjangan akses pangan di berbagai wilayah. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program makan bergizi gratis diklaim telah diterima lebih dari 57 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Angka ini menunjukkan jangkauan MBG anak yang masif dan menjadikannya salah satu implementasi program pemerintah paling ambisius di sektor sosial. Namun, skala besar tidak otomatis berarti matang. Di balik statistik mengesankan, MBG masih bergulat dengan persoalan kualitas layanan, keamanan pangan, dan konsistensi standar di lapangan. Di sinilah analisis kritis menjadi penting: apakah ekspansi cepat sepadan dengan risiko yang muncul?
57 Juta Penerima, 27.486 SPPG: Ekspansi Cepat yang Menguji Kapasitas
Pemerintah menyebut per 30 September 2026, program makan bergizi gratis telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Selain itu, realisasi anggaran dari APBN mencapai Rp153,2 triliun atau 66,9 persen dari pagu Rp229 triliun, menegaskan bahwa MBG bukan proyek kecil di pinggir kebijakan, melainkan prioritas fiskal. Target ke depan bahkan lebih agresif: pada 2027, jangkauan MBG anak dan kelompok rentan lain dipatok 72.464.886 penerima. Di atas kertas, angka-angka ini layak dikutip sebagai bukti keseriusan negara: "Per 30 September 2026, program MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 SPPG". Namun, ekspansi cepat selalu membawa konsekuensi. Semakin banyak titik layanan, semakin besar potensi ketidakteraturan standar, kebocoran pengawasan, dan kesenjangan kualitas antar daerah. Ekspansi tanpa penguatan sistem bisa berubah dari kebanggaan menjadi sumber masalah.
Kasus Keracunan MBG: Alarm Keras atas Keamanan Pangan
Sorotan publik terhadap MBG tajam bukan hanya karena skalanya, tetapi karena kasus keracunan MBG yang berulang di sejumlah daerah sejak program digulirkan pada 6 Januari 2025. Ketika program makan bergizi gratis menyasar jutaan anak sekolah, setiap insiden keracunan bukan sekadar cacat teknis, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan penerima manfaat. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan bahwa dengan skor kepuasan publik 65,2 persen dan kepercayaan 67 persen, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap masalah yang menyentuh nyawa warga. Ia menegaskan, "Program Makan Bergizi Gratis harusnya nihil dari kasus keracunan. Targetnya mestinya jelas, yaitu tidak boleh ada lagi kasus keracunan". Respons pemerintah mulai terlihat: Badan Gizi Nasional menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan. Langkah ini tepat, tetapi juga mengungkap fakta pahit: program sebesar ini sempat berjalan dengan banyak titik layanan yang belum laik higiene.
Pengakuan Prabowo dan Eksperimen Prasmanan: Perbaikan atau Risiko Baru?
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa MBG "banyak kekurangan dalam pelaksanaan" dan menegaskan perlunya evaluasi serta pengawasan yang lebih kuat. Ia menyebut MBG sebagai program strategis dan vital, sehingga tidak ada opsi untuk menghentikannya, hanya memperbaikinya. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional tengah menguji penyaluran MBG secara prasmanan di beberapa daerah, termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan wilayah 3T, dengan target 5.000 SPPG mengadopsi sistem ini hingga akhir 2026. Pendekatan prasmanan berpotensi meningkatkan kedaulatan anak memilih menu dan mengurangi pemborosan, tetapi juga membuka risiko baru: kerumitan pengawasan kebersihan, potensi kontaminasi silang, dan kebutuhan pelatihan petugas yang jauh lebih tinggi. Ketika kasus keracunan MBG belum tuntas, eksperimen model distribusi harus diiringi protokol keamanan yang jauh lebih ketat, bukan sekadar uji coba administratif.
Kepuasan Publik Naik, Tapi Legitimasi Ditentukan oleh Keamanan dan Tata Kelola
Survei menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup tinggi, dengan kepuasan 65,2 persen dan kepercayaan 67 persen. Namun, angka ini rapuh jika implementasi program pemerintah di tingkat tapak masih menyisakan masalah yang dirasakan langsung warga, seperti karhutla, korupsi, dan keracunan makanan dalam MBG. Presiden sudah mengakui kekurangan dan menjatuhkan sanksi terhadap pihak bermasalah dalam pelaksanaan MBG, tetapi konsistensi penegakan dan transparansi perbaikan akan menjadi penentu apakah program ini dipandang sebagai tonggak atau sekadar proyek besar dengan banyak luka. Ke depan, keberhasilan MBG tidak boleh lagi diukur hanya dari jangkauan MBG anak dan besarnya anggaran, melainkan dari tiga hal: nihil kasus keracunan, kepatuhan penuh terhadap standar higiene, dan tata kelola anggaran yang bersih. Jika pemerintah mampu menjadikan keamanan penerima manfaat sebagai tolok ukur utama, program makan bergizi gratis berpeluang menjadi warisan kebijakan yang layak dibanggakan, bukan diwaspadai.
