Program Makan Bergizi Gratis: Ambisi Besar, Masalah Nyata
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan sosial yang menyediakan makanan siap santap bagi anak sekolah dan kelompok rentan melalui jaringan dapur dan satuan pelayanan gizi, dengan tujuan utama memperbaiki kualitas gizi anak, mendukung kehadiran di sekolah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi gizi berskala nasional yang menyentuh langsung kehidupan keluarga, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi. Namun sejak implementasi MBG di sekolah dimulai pada awal 2025, realitas di lapangan menunjukkan jurang lebar antara desain kebijakan dan praktik: dari keracunan massal, data penerima yang berantakan, hingga pertanyaan serius soal akuntabilitas penggunaan uang publik.
Pemerintah melaporkan realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp153,2 triliun dengan jangkauan sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka ini sering dikutip sebagai bukti keberhasilan, tetapi capaian kuantitatif tidak otomatis berarti kualitas gizi anak sekolah membaik. Bahkan, sumber resmi menegaskan bahwa cakupan penerima dan serapan anggaran belum cukup untuk membuktikan peningkatan kualitas gizi anak secara terukur; dibutuhkan data perubahan status gizi, kualitas menu, ketepatan sasaran, dan konsistensi pelayanan. Di sinilah letak persoalan utama: program makan bergizi gratis berlari kencang secara politis, sementara fondasi teknis dan pengawasan masih tertatih.
Data Penerima Berantakan: Beban Tambahan di Pundak Guru
Salah satu titik lemah implementasi MBG di sekolah adalah sinkronisasi data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan data peserta didik dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai acuan penetapan penerima program makan bergizi gratis. Secara prinsip, pendekatan by name by address ini tepat untuk menjamin ketepatan sasaran dan memantau dampak terhadap kualitas gizi anak sekolah. Namun di lapangan, ketidaksesuaian data membuat sekolah dengan 500 siswa tidak otomatis mendapat alokasi makanan untuk seluruh siswa jika di sistem tercatat lebih sedikit. Akibatnya, ada anak yang hadir di kelas tetapi tidak tercatat sebagai penerima hak makan bergizi.
Solusi yang ditawarkan BGN adalah meminta guru dan kepala sekolah memperbarui identitas peserta didik—mulai dari nomor induk sekolah hingga nomor induk siswa—secara manual ke dalam sistem. BGN menjanjikan pembaruan dapat ditindaklanjuti dalam waktu 1 x 24 jam. Di atas kertas terdengar sederhana, tetapi secara operasional ini menambah beban administratif guru yang seharusnya fokus pada proses belajar mengajar. Ketidaktepatan data bukan sekadar masalah teknis; ia berujung pada ketidakadilan akses terhadap program makan bergizi gratis dan berpotensi mengganggu kehadiran siswa yang merasa diperlakukan berbeda. Pendataan serupa juga diberlakukan bagi penerima di posyandu, madrasah, dan pesantren, sehingga risiko kesalahan berlapis jika sistem tidak diperkuat.
Keracunan Massal dan Penolakan Sekolah: Ketika Hak Anak Dipertaruhkan
Tujuan awal MBG adalah membantu mengatasi stunting dan memperbaiki kualitas gizi anak sekolah, tetapi yang muncul berulang kali adalah berita keracunan massal. Sejak program ini berjalan mulai awal 2025, laporan menyebut korban keracunan sudah mencapai puluhan ribu orang di puluhan provinsi hingga Agustus 2026. Polanya mengkhawatirkan: dapur SPPG lalai, terjadi kasus keracunan, dapur disegel sementara, lalu dibuka kembali tanpa pembenahan sistemik yang jelas. Sertifikat kebersihan dapur (SLHS) bahkan baru diwajibkan sembilan bulan setelah ribuan orang lebih dulu menjadi korban, dan dari sebelas ribu lebih dapur yang beroperasi, hanya sebagian yang benar-benar bersertifikat.
Dampak langsung terhadap siswa terlihat jelas di sebuah sekolah menengah atas yang menolak distribusi program makan bergizi gratis setelah puluhan siswa mengalami mual, pusing, sakit perut, hingga diare dan harus dirawat di puskesmas. Gejala muncul sejak sore hingga malam setelah konsumsi MBG dan berlanjut keesokan harinya, memaksa sekolah menghentikan sementara penerimaan makanan. Di wilayah lain, makanan yang dimasak dini hari baru sampai ke anak-anak berjam-jam kemudian, memperbesar risiko kontaminasi. Ketika pemerintah hanya merespons dengan penyegelan sementara dapur atau pergantian kepala SPPG tanpa proses hukum terhadap penyedia, pesan yang muncul ke publik adalah bahwa keselamatan anak kurang dilindungi dibanding kelangsungan program.
Uang Publik, Akuntabilitas, dan Model Prasmanan sebagai Jalan Keluar
Dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026, program makan bergizi gratis adalah salah satu kebijakan sosial paling mahal dalam sejarah anggaran publik. Di sisi lain, BGN menghentikan operasional khusus 91 SPPG karena belum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai yang belum dikembalikan ke kas negara sekitar Rp18,20 miliar. Penghentian ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan baru dapat dicabut setelah dana dikembalikan dan bukti pembayaran diserahkan. Ini menunjukkan bahwa perluasan cakupan layanan belum berjalan seiring dengan kepatuhan dan transparansi. Pertanyaan keadilan muncul: sejauh mana uang rakyat digunakan untuk benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, bukan sekadar menghidupkan jaringan dapur dan kontrak penyedia?
Di tengah kritik, model prasmanan dalam program makan bergizi gratis mulai diuji sebagai alternatif yang dinilai lebih aman dan mendidik. Evaluasi awal BGN menunjukkan sistem prasmanan dapat mempercepat penyajian makanan, menjaga suhu tetap hangat, dan mengurangi proses pemorsian sehingga potensi kontaminasi menurun, selama prosedur keamanan pangan dipatuhi. Siswa bisa mengambil tambahan makanan sesuai kebutuhan, yang penting untuk menjawab perbedaan kebutuhan energi tiap anak dan berpotensi memperbaiki kualitas gizi anak sekolah. Metode ini juga mengajarkan budaya antre, kesabaran, dan saling membantu di lingkungan sekolah. BGN menargetkan 5.000 SPPG menerapkan prasmanan pada akhir 2026, dengan syarat dapur mengajukan permohonan, lolos verifikasi, dan memiliki SOP serta petugas terlatih.
Menuju MBG yang Aman, Adil, dan Berkelanjutan
Pelajaran utama dari dua tahun implementasi MBG di sekolah adalah sederhana: program makan bergizi gratis tidak boleh diukur hanya dari banyaknya porsi yang dibagikan atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Tanpa data gizi yang terukur, sistem keamanan pangan yang ketat, dan pengawasan keuangan yang transparan, program ini berisiko berubah dari investasi gizi menjadi sumber masalah kesehatan dan ketidakpercayaan publik. Penolakan sekolah terhadap distribusi MBG setelah kasus gangguan kesehatan siswa adalah alarm keras bahwa hak anak atas makanan aman dan bergizi belum sepenuhnya terpenuhi.
Ke depan, ada beberapa langkah yang seharusnya tidak bisa ditawar. Pertama, pembenahan menyeluruh sistem data penerima agar guru tidak terus-menerus menjadi “tukang input” darurat dan setiap anak yang berhak benar-benar tercatat. Kedua, audit menyeluruh semua dapur SPPG, bukan hanya yang bermasalah, disertai sanksi hukum nyata bagi pelanggaran berat, bukan sekadar penyegelan sementara. Ketiga, perluasan model prasmanan harus diiringi peningkatan kapasitas dapur dan sekolah, bukan dikejar sekadar untuk memenuhi target angka. Program makan bergizi gratis hanya akan berhasil jangka panjang jika pemerintah berani menempatkan keselamatan anak dan keadilan penggunaan uang publik di atas kepentingan pencitraan kebijakan.
