Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sengketa Palm Boko Memanas, Keabsahan SHGB Kembali Dipersoalkan

Sengketa Palm Boko Memanas, Keabsahan SHGB Kembali Dipersoalkan
Minat|Solusi Pintar

Keterbukaan data menjadi kunci

Sengketa lahan Palm Boko adalah perselisihan mengenai klaim hak dan penguasaan atas bidang tanah di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, yang melibatkan warga dan PT Sentul City Tbk. Perselisihan ini kembali memanas setelah Ozzy Sudiro menantang perusahaan membuka data lahan dan membuktikan keabsahan dokumen yang menjadi dasar klaimnya. Tantangan itu muncul setelah perusahaan membantah tudingan perusakan lahan. Bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di lokasi, perkara ini bukan sekadar soal administrasi: ketidakpastian dapat membayangi rumah, sekolah, masjid, dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, adu pernyataan seharusnya segera digantikan pemeriksaan dokumen yang dapat diuji oleh pihak berwenang. Namun, keterbukaan harus berlaku dua arah dan tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum fakta serta status hukumnya diverifikasi.

Sengketa Palm Boko Memanas, Keabsahan SHGB Kembali Dipersoalkan

Dua klaim, satu dokumen yang dipersoalkan

Ozzy mempersoalkan SHGB Nomor 2384, yang diterbitkan pada 20 Desember 2013. Ia menyatakan sertifikat itu merupakan pecahan SHGB Nomor 2, yang menurut klaimnya telah dibatalkan melalui SK Menteri Agraria/BPN Nomor 28/VIII Tahun 1999. Ia juga mempertanyakan tanda tangan pejabat pada sertifikat dan keterangan pengukuran, serta menyebut telah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Sengketa di Kementerian ATR/BPN. Klaim tersebut perlu diperiksa terhadap dokumen asli dan catatan resmi, bukan diterima sebagai fakta final. Di sisi lain, Corporate Communication Sentul City, Febryan, menyatakan perusahaan memegang SHGB resmi yang diterbitkan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor dan proses perolehan lahannya mengikuti prosedur hukum. Perusahaan juga menegaskan pembayaran PBB atau surat oper alih garapan bawah tangan tidak otomatis membuktikan kepemilikan. Jadi, keabsahan SHGB Sentul City maupun riwayat pembatalan yang dikemukakan Ozzy masih memerlukan klarifikasi berwenang.

Persoalan lain yang diajukan Ozzy menyangkut pembebanan hak tanggungan melalui Bank Panin pada 2012, sementara SHGB Nomor 2384 disebut terbit pada 2013. Ia mempertanyakan urutan dan proses administrasinya. Pertanyaan itu layak dijawab lewat berkas dan pemeriksaan resmi, tetapi informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.

Sengketa Palm Boko Memanas, Keabsahan SHGB Kembali Dipersoalkan

Dampak nyata bagi warga Bojong Koneng

Menurut Ozzy, hamparan 60.041 meter persegi yang masuk dalam SHGB Nomor 2384 mencakup 32 kepala keluarga, sebuah sekolah dasar, masjid, dan bangunan lain. Ia menyatakan warga telah lama menguasai fisik bangunan serta membayar SPPT. Klaim tentang keberadaan dan penguasaan itu juga harus ditimbang bersama dokumen pertanahan, sebab penguasaan fisik dan pembayaran pajak tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa hak. Namun, keberadaan keluarga dan fasilitas umum membuat penanganan perkara tak boleh berhenti pada saling bantah. Ketika status lahan Palm Boko belum terang, warga menanggung ketidakpastian yang bisa memengaruhi rasa aman dan keberlangsungan kegiatan sehari-hari. Pemeriksaan yang terbuka penting bukan untuk mengunggulkan salah satu pihak, melainkan agar warga tidak menjadi pihak yang paling lama menunggu kepastian.

Jalur hukum harus disertai klarifikasi terbuka

Ozzy mengatakan bukti telah diserahkan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan meminta Sentul City kooperatif dalam proses klarifikasi. Langkah berikutnya seharusnya mencakup pemeriksaan alas hak masing-masing pihak, proses penerbitan SHGB Nomor 2384, serta dokumen dan riwayat pembatalan SHGB Nomor 2 yang diklaim Ozzy. ATR/BPN perlu menjelaskan catatan pertanahan yang relevan melalui mekanisme resmi, sementara para pihak perlu memberikan data pendukung kepada penyidik dan instansi berwenang. Sampai verifikasi itu dilakukan, tidak tepat menyatakan klaim salah satu pihak sebagai putusan hukum. Sengketa lahan Palm Boko hanya dapat bergerak menuju kepastian jika dokumen diuji secara setara dan hasilnya disampaikan secara jelas. Keterbukaan data bukan pelengkap komunikasi; dalam perkara yang menyentuh permukiman dan fasilitas warga, itulah syarat dasar untuk meredakan keresahan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!