Sengketa yang membutuhkan bukti terbuka
Sengketa lahan Palm Boko adalah perselisihan mengenai hak dan penguasaan tanah di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, yang klaim-klaimnya perlu diuji melalui dokumen resmi dan pemeriksaan hukum. Konflik kembali memanas setelah Sentul City membantah tudingan perusakan lahan, lalu Ozzy Sudiro menantang perusahaan itu membuka data kepemilikan lahan dan membuktikan keabsahan dokumennya. Tuntutan tersebut tepat sasaran: di tengah klaim yang bertolak belakang, publik tidak memperoleh kepastian hanya dari pernyataan masing-masing pihak. Ozzy juga meminta Sentul City kooperatif terhadap laporan yang telah disampaikannya kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Langkah berikutnya semestinya bukan memperkeras tuduhan, melainkan menguji dokumen dan riwayat penerbitannya secara terbuka, dengan melibatkan instansi pertanahan serta proses hukum.
Pangkal soal: SHGB yang disebut berasal dari sertifikat batal
Pusat sengketa adalah SHGB Nomor 2384 yang, menurut Ozzy, diterbitkan pada 20 Desember 2013 dan merupakan pecahan dari SHGB Nomor 2. Ia menyatakan SHGB Nomor 2 telah dibatalkan melalui SK Menteri Agraria/BPN Nomor 28/VIII Tahun 1999, terkait lahan seluas 4.087.960 meter persegi di Bojong Koneng. Namun, klaim pembatalan itu belum dengan sendirinya menjelaskan status sertifikat yang kini dipegang perusahaan. Ozzy juga mempertanyakan tanda tangan pejabat pada dokumen serta urutan waktu pembebanan hak tanggungan pada 2012, yang menurutnya mendahului penerbitan SHGB Nomor 2384. Kejanggalan yang ia tuduhkan harus diperiksa berdasarkan arsip dan aturan penerbitan, bukan dianggap terbukti hanya karena telah disampaikan. Klarifikasi ATR/BPN menjadi penting untuk memastikan hubungan antara sertifikat lama, keputusan pembatalan, dan sertifikat pecahannya.
Dua klaim, dampak nyata bagi warga
Perselisihan ini bukan urusan dokumen semata. Ozzy menyebut ada 32 kepala keluarga, sekolah dasar, masjid, dan bangunan lain dalam satu hamparan seluas 60.041 meter persegi yang, menurutnya, masuk dalam SHGB Nomor 2384. Bagi warga, ketidakjelasan status lahan bisa berarti ketidakpastian atas rumah dan fasilitas yang mereka gunakan. Di sisi lain, Corporate Communication Sentul City, Febryan, menyatakan perusahaan memiliki SHGB resmi dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor dan perolehan lahannya telah mengikuti prosedur hukum sejak era 1990-an. Ia juga menegaskan bahwa pembayaran PBB maupun surat alih garapan bawah tangan tidak otomatis membuktikan kepemilikan. Posisi perusahaan itu perlu diuji bersama keberatan Ozzy; keberadaan bangunan dan pembayaran pajak juga tidak sendirinya menyelesaikan sengketa hak. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan menyeluruh atas alas hak kedua pihak.
Transparansi adalah jalan menuju kepastian
Sentul City membantah tudingan perusakan lahan dan menyatakan penguasaan fisik tanpa alas hak sah di atas lahan bersertifikat dapat berkonsekuensi hukum. Bantahan itu penting dicatat, tetapi tidak menggantikan jawaban atas pertanyaan mengenai asal-usul dan keabsahan SHGB yang dipersoalkan. Ozzy mengatakan bukti telah diserahkan kepada penyidik dan meminta perusahaan hadir saat diminta memberikan klarifikasi. Berikutnya, pemeriksaan laporan di Polda Jawa Barat dan penjelasan ATR/BPN dapat menguji klaim secara formal. Sengketa lahan Palm Boko tidak akan mereda melalui pernyataan sepihak; kepastian bagi warga hanya mungkin tercapai jika dokumen, peta ukur, riwayat hak, dan keputusan pembatalan diperiksa secara transparan. Kesimpulannya, tuntutan buka data bukan pengganti proses hukum, melainkan syarat agar proses itu dipercaya dan status lahan memperoleh kepastian.
