Kenaikan yang belum terasa cukup
UMP Jakarta adalah batas upah minimum bulanan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai acuan pembayaran pekerja, dan nilainya kerap menjadi ukuran apakah penghasilan mampu mengikuti kebutuhan hidup di ibu kota. Untuk 2027, angka itu ditetapkan Rp6.136.941, naik 7,1 persen atau Rp407.065 dari Rp5.729.876 pada 2026. Namun, KSPI dan Partai Buruh menolak keputusan tersebut. Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan penolakan setelah Gubernur Pramono Anung mengumumkannya pada Jumat, 20 November 2026. Perselisihan ini bukan semata soal persentase kenaikan. Buruh menilai angka baru belum cukup menjawab tingginya biaya hidup dan belum menjamin daya beli pekerja membaik. Keberatan itu layak diperhatikan: kenaikan nominal tidak otomatis menjadi peningkatan kesejahteraan jika kebutuhan sehari-hari ikut menekan penghasilan.

Lima alasan penolakan buruh
Alasan buruh menolak dapat dirangkum dalam lima pokok keberatan yang disampaikan Said Iqbal. Pertama, tambahan upah dinilai belum memulihkan daya beli. Kedua, UMP disebut masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Ketiga, buruh mempersoalkan perbandingan upah dengan daerah penyangga, yang menjadi bagian dari pertimbangan mereka atas ketimpangan biaya dan standar penghasilan. Keempat, metode penetapan upah dipandang belum mencerminkan kebutuhan pekerja secara memadai. Kelima, efektivitas fasilitas publik bagi pekerja juga dipertanyakan. Kelima keberatan itu menunjukkan bahwa tuntutan buruh tidak bisa dijawab hanya dengan membandingkan angka tahun ini dan tahun lalu. Bagi pekerja, ukuran yang lebih berarti ialah kemampuan memenuhi kebutuhan, akses terhadap layanan publik, serta apakah formula pengupahan sejalan dengan keadaan hidup yang mereka hadapi.
Said menggambarkan tambahan Rp407.065 per bulan sebagai sekitar Rp13.569 per hari jika dibagi rata selama 30 hari; hitungan itu merupakan ilustrasi, bukan pembayaran harian. Dampak sebenarnya tetap bergantung pada pengeluaran rumah tangga, termasuk tempat tinggal, makanan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan lain.
Tuntutan naik lagi dan pekerjaan rumah pemerintah
Dalam perdebatan KSPI UMP Jakarta, tuntutan berikutnya sudah jelas: organisasi buruh meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2027 dari Rp6.136.941 menjadi Rp6.210.000 per bulan, selisih sekitar Rp73 ribu dari keputusan yang berlaku. KSPI mendesak Gubernur Pramono Anung mengubah penetapan tersebut. Tuntutan ini membuat perbedaan antara angka resmi dan target pekerja tetap terbuka, tetapi besarnya selisih bukan satu-satunya ukuran. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan hidup, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan masuk ke dalam perhitungan, sekaligus menunjukkan bahwa fasilitas publik benar-benar membantu pekerja. Jika kenaikan upah hendak diterima sebagai kebijakan yang adil, hasilnya harus terasa dalam kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan, bukan hanya terlihat sebagai persentase dalam keputusan.
Pada akhirnya, kenaikan upah Jakarta sebesar 7,1 persen belum mengakhiri perdebatan karena buruh menilai daya beli dan KHL belum terjawab. Desakan agar UMP ditetapkan Rp6.210.000 menjadi tuntutan konkret yang kini perlu ditanggapi pemerintah. Penilaian kebijakan seharusnya bertumpu pada kecukupan penghasilan dan transparansi dasar penghitungannya; tanpa itu, kenaikan resmi berisiko tetap terasa jauh dari kebutuhan pekerja.






