Rentang upah minimum masih lebar
Upah minimum provinsi (UMP) adalah batas upah bulanan minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi sebagai perlindungan dasar bagi pekerja, dan besarannya berbeda antardaerah sesuai keputusan masing-masing gubernur. Penetapan terbaru memperlihatkan rentang yang tajam: UMP Jakarta mencapai Rp6.136.941, tertinggi di antara empat provinsi dalam laporan, sedangkan UMP NTT sebesar Rp2.602.441 menjadi yang terendah. Perbedaan itu lebih dari sekadar angka administratif; ia menegaskan bahwa kebijakan upah minimum tidak menghasilkan standar hidup seragam di seluruh daerah. DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur menetapkan UMP 2027 dengan nominal Rp2,6 juta hingga Rp6,1 juta per bulan.
Dalam kelompok empat provinsi tersebut, Sumsel menetapkan Rp4.210.059 dan Kaltara Rp4.027.901. Sementara itu, angka NTB yang ditetapkan terpisah, Rp2.921.059, berada di antara UMP NTT dan kedua provinsi tersebut. Perbandingan ini menunjukkan posisi Jakarta yang jauh di atas daerah lain, tetapi juga mengingatkan bahwa nominal UMP perlu dibaca bersama konteks biaya hidup dan kemampuan ekonomi setempat. Angka lebih tinggi bukan jaminan daya beli pekerja lebih kuat bila kebutuhan hidup juga lebih mahal.

Jakarta memimpin nominal, NTB unggul dalam laju kenaikan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat, 20 November 2026. UMP Jakarta naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari Rp5.729.876 pada tahun sebelumnya, menjadi Rp6.136.941. Kenaikan itu mempertahankan Jakarta di posisi teratas, tetapi tidak berarti kenaikannya paling besar secara persentase.
Di NTB, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan, naik Rp247.198 atau 9,245 persen dari Rp2.673.861. Dengan demikian, NTB masih berada di bawah Rp3 juta, tetapi persentase kenaikannya melampaui angka Jakarta. Gubernur NTB menetapkan besaran itu melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November; ketentuan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Membandingkan dua ukuran ini penting: Jakarta unggul dalam nominal, sedangkan NTB memberi kenaikan relatif lebih besar.
Kenaikan perlu terasa pada daya beli
Pemerintah NTB menyatakan penyesuaian upah dimaksudkan untuk memperkuat daya beli pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Juru bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kebijakan pengupahan harus meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh. Sasaran itu masuk akal, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari persentase kenaikan. Yang menentukan ialah apakah upah baru mampu membantu pekerja memenuhi kebutuhan, sementara perusahaan tetap mempertahankan kegiatan dan lapangan kerja.
Penetapan UMP NTB mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 serta mempertimbangkan kondisi ekonomi, indeks tertentu, dan aspirasi pekerja yang menginginkan kenaikan lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa keputusan upah berada di antara tuntutan perlindungan pekerja dan pertimbangan keberlanjutan usaha. Pemerintah juga menekankan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas sumber daya manusia, dan iklim investasi. Namun, kebijakan pendamping tersebut harus diwujudkan secara nyata agar kenaikan nominal tidak menjadi satu-satunya jawaban atas tekanan biaya hidup.
Angka besar belum cukup tanpa daya beli
UMP Sumsel 2027 ditetapkan Rp4.210.059, naik Rp267.096 atau 6,77 persen dari Rp3.942.963. Kaltara menetapkan Rp4.027.901, sedangkan NTT menetapkan Rp2.602.441, naik Rp146.543 atau 5,97 persen dari Rp2.455.498. UMP NTT berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Dibandingkan angka-angka itu, UMP Jakarta menonjol karena nominalnya paling tinggi, sementara NTB menawarkan kenaikan persentase terbesar di antara Jakarta dan NTB. Peta tersebut menegaskan bahwa satu angka nasional tidak cukup untuk menggambarkan pengalaman pekerja di daerah berbeda.
Kesimpulannya, UMP Jakarta menjadi yang tertinggi, tetapi UMP NTB yang masih di bawah Rp3 juta mengalami kenaikan persentase lebih besar. Perbedaan tersebut seharusnya mendorong penilaian yang tidak berhenti pada peringkat nominal: ukuran akhirnya adalah daya beli dan perlindungan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan lapangan kerja. Penerapan mulai 1 Januari 2027 menjadi ujian bagi pemerintah dan pemberi kerja untuk memastikan keputusan upah benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.






