Modernisasi Armada TNI AL: Antara Lompatan Ikonik dan Paradoks Kapal Bekas
Strategi modernisasi armada TNI AL adalah kebijakan pertahanan laut yang menggabungkan akuisisi kapal induk hibah, penguatan kendaraan tempur amfibi, serta pemanfaatan kapal produksi dalam negeri, namun kesemuanya mengandung paradoks ketika keputusan pembelian dan penerimaan kapal bekas berusia lanjut justru menyatu dengan ambisi membangun ketahanan laut Indonesia jangka panjang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut resmi mengoperasikan eks kapal induk Angkatan Laut Italia Giuseppe Garibaldi yang kini bernama KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100 pada Jumat, 25 September 2026. Kapal induk ringan ini diresmikan sebagai pangkalan terapung, pusat logistik dan alat deterrence maritim. Di saat bersamaan, Korps Marinir TNI AL menerima gelombang pertama 12 unit AAV-M35 kendaraan amfibi buatan Amerika Serikat sebagai bagian dari target 105 unit dalam tiga tahun. Modernisasi armada TNI AL tampak agresif, namun jejak ketergantungan pada kapal bekas maritim tetap kuat, memunculkan pertanyaan apakah ini investasi rasional atau simbol gengsi mahal.
KRI Sriwijaya Kapal Induk: Hibah Ikonik dengan Biaya Operasional Menggigit
KRI Sriwijaya kapal induk digambarkan sebagai lompatan sejarah modernisasi armada TNI AL, tetapi statusnya sebagai kapal bekas berusia 41 tahun membuatnya sekaligus simbol paradoks kebijakan maritim. Pemerintah menerima hibah KRI Sriwijaya secara gratis pada Mei lalu, terutama untuk membantu pemilik lama menghindari beban perawatan dan pembongkaran. Namun proses modernisasi melalui kolaborasi PT PAL dan Fincantieri mencakup penggantian total sistem navigasi dan komunikasi standar NATO yang tidak kompatibel dengan integrasi TNI AL, dengan waktu penggantian komunikasi diperkirakan 4–5 bulan. TNI AL menghitung kapal induk ini bisa mengabdi 15–20 tahun ke depan. Di sisi lain, mantan Kepala BAIS TNI, Soleman B. Ponto, menilai biaya operasional kapal induk hibah ini terlalu mahal dan menyarankan, “Lebih baik kapal itu dibesi tuakan, lalu uangnya untuk buat kapal fregat baru.” Kritik tersebut menyasar jantung dilema: apakah KRI Sriwijaya memperkuat ketahanan laut Indonesia atau sekadar menyerap anggaran untuk simbol status.
LPD Buatan Dalam Negeri: Kapal Induk Mini yang Menyingkap Pertanyaan Strategis
Fakta bahwa sebelum kedatangan KRI Sriwijaya, TNI AL sudah mengoperasikan sejumlah LPD yang berperan mirip kapal induk mini menajamkan pertanyaan: seberapa besar kebutuhan nyata terhadap kapal induk bekas dibanding memperkuat platform yang sudah terbukti? LPD mampu mengangkut pasukan, kendaraan tempur, helikopter, bahkan menyediakan dek yang bisa dibanjiri untuk kapal pendarat seperti LCU dan LCVP. Desain awal yang dibuat di Korea Selatan kemudian dikembangkan lewat transfer teknologi, sehingga PT PAL memproduksi LPD dengan panjang mencapai 125–163 meter dan kapasitas hingga lima helikopter, melampaui desain asal. LPD TNI AL juga fleksibel, dari operasi militer hingga misi non-militer seperti fasilitas medis darurat layaknya KRI dr. Wahidin Soedirohusodo-991. Dalam konteks ketahanan laut Indonesia, pilihan untuk menambah kapal bekas maritim yang boros operasional tampak bertabrakan dengan kemampuan dalam negeri yang sudah mampu menghadirkan kapal multifungsi, lebih relevan dengan karakter negara kepulauan yang butuh jangkauan logistik dan misi kemanusiaan.
AAV-M35 Kendaraan Amfibi: Lompatan Kapasitas Tempur yang Lebih Konsisten secara Cost-Benefit
Berbeda dari kontroversi KRI Sriwijaya, akuisisi AAV-M35 kendaraan amfibi terlihat lebih konsisten secara cost-benefit untuk ketahanan laut Indonesia. Korps Marinir secara resmi menerima 12 unit AAV-M35 sebagai gelombang pertama di Kesatrian Hartono, Cilandak, pada 28 September 2026, sebagai bagian dari skema foreign military sales dengan harga khusus. Ranpur ini merupakan varian dari AAV-7A1 dan diklaim lebih modern daripada kendaraan amfibi buatan Korea Selatan yang sudah dimiliki Marinir. Sebagai kendaraan tempur modern, AAV-M35 mampu mengangkut total 24 personel, terdiri dari 3 awak dan 21 prajurit tempur, serta dirancang untuk operasi pertahanan laut, pantai dan misi kemanusiaan. Target total 105 unit yang didatangkan bertahap hingga 2028 menunjukkan pendekatan jangka panjang dan terukur, selaras dengan kebutuhan operasi amfibi dan penegakan ketahanan laut Indonesia. Alih-alih menjadi ikon gengsi, AAV-M35 langsung berkontribusi pada kemampuan tempur praktis dan respon bencana di pesisir, memperkuat sisi yang sering diabaikan dalam debat kapal induk: kemampuan menyentuh pantai dan masyarakat.
Paradoks Kapal Bekas Maritim dan Pilihan Rasional untuk Ketahanan Laut Jangka Panjang
Paradoks terbesar dalam modernisasi armada TNI AL bukan pada hadirnya teknologi maju, tetapi pada pola berulang membeli dan menerima kapal bekas maritim di tengah status sebagai negara maritim dengan industri galangan sendiri. Pengalaman kapal eks Jerman Timur pada awal 1990-an sudah memberi pelajaran mahal: dari 39 kapal yang dibeli, hanya tiga yang dilaporkan masih dapat beroperasi pada 2002, sementara sebagian lain rusak berat dan menuntut biaya perbaikan. Kini pola serupa muncul lagi dengan kapal induk eks Angkatan Laut Italia yang sudah dipensiunkan lalu diadopsi sebagai KRI Sriwijaya-100. Membeli kapal bekas memang tampak murah di harga awal, tetapi bukan keseluruhan biaya kepemilikan; perawatan, modernisasi dan operasional dapat menggerus anggaran yang seharusnya bisa memperkuat kapal baru atau LPD lokal. Untuk ketahanan laut Indonesia jangka panjang, pilihan rasional mestinya memprioritaskan pembangunan kapal baru di dalam negeri dan platform amfibi seperti AAV-M35, sementara kapal bekas harus diperlakukan sebagai pengecualian yang benar-benar terukur, bukan simbol gengsi militer.
