Ekspor perikanan Sulawesi: dari komoditas mentah ke pemain global
Ekspor perikanan Sulawesi adalah lonjakan penjualan produk hasil tangkapan dan budidaya laut dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ke pasar ekspor global yang ditopang sertifikasi mutu, sertifikasi karantina ikan, serta hilirisasi sehingga komoditas tidak lagi dijual mentah, melainkan sebagai produk bernilai tambah yang memperkuat perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.
Intinya, ekspor perikanan Sulawesi tidak lagi sekadar cerita tentang nelayan yang menjual ikan ke pengepul; ini adalah kisah dua provinsi yang sedang memindahkan pusat gravitasi ekonomi mereka ke laut. Tuna Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor global berkat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan otoritas kelautan. Di saat yang sama, Sulawesi Tenggara mengukuhkan diri sebagai lumbung ekspor dengan capaian 738 ton produk perikanan bernilai Rp171 miliar hingga pertengahan tahun berjalan. Perubahan ini bukan kebetulan, melainkan hasil strategi: standar mutu yang ketat, produk hilirisasi perikanan, dan penggunaan karantina sebagai economic tools. Daerah lain yang masih nyaman menjual ikan segar ke pasar lokal, sejujurnya, sedang tertinggal.
Tuna Sulawesi Tengah: standar mutu sebagai tiket ke AS dan Singapura
Tuna Sulawesi Tengah adalah contoh paling jelas bagaimana standar mutu bisa mengubah nasib komoditas. Data otoritas kelautan menunjukkan ekspor tuna Sulteng sepanjang 2025 mencapai 68,86 ton dengan nilai Rp8,3 miliar. Ini bukan angka kecil untuk daerah yang dulu lebih dikenal sebagai pemasok bahan mentah. Kini, tuna sirip kuning dari Sulteng terutama diekspor ke Amerika Serikat dan Singapura, dua pasar yang terkenal ketat terhadap isu keamanan pangan.
Kuncinya ada pada sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Seluruh komoditas tuna yang diekspor dilengkapi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) dari unit badang mutu setempat. Ini memastikan sanitasi, higiene, dan keamanan pangan diterapkan dari atas kapal hingga pabrik pengolahan. Tanpa itu, mimpi menembus pasar ekspor global hanya akan berhenti di brosur promosi. Pernyataan resmi Badan Mutu yang menegaskan bahwa mereka mengawasi rantai proses dari kapal hingga perusahaan pengolahan adalah pesan tegas: siapa pun yang ingin ikut arus ekspor wajib bermain di liga standar tinggi, bukan lagi di pasar kompromi.
Sulawesi Tenggara: Rp171 miliar, 738 ton, dan lompatan ke hilirisasi
Sulawesi Tenggara memilih jalur yang lebih berani: bukan hanya menjual ikan, tetapi mengokohkan diri sebagai pusat produk hilirisasi perikanan. Ekspor perikanan Sultra mencapai 738 ton dengan nilai Rp171 miliar hingga pertengahan tahun ini. Komoditasnya beragam: tuna, gurita, tenggiri, dan rajungan yang sudah masuk ke pasar Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Australia, Singapura, Filipina, Thailand, Kanada, dan Republik Dominika. Ini jelas bukan profil daerah pinggiran.
Perubahan dari pemasok bahan mentah menjadi produsen produk hilirisasi perikanan terlihat dari dua hal. Pertama, pendampingan mutu yang serius: mulai dari Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga penerapan HACCP untuk menjamin titik-titik kritis keamanan pangan. Kedua, efek riil di masyarakat: aktivitas pengolahan hasil perikanan tidak hanya menyumbang ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja; saat ini terdapat 15 unit pengolahan ikan ekspor yang menyerap 1.249 tenaga kerja, terdiri dari 468 pekerja laki-laki dan 781 perempuan. Ini adalah industrialisasi berbasis laut, bukan sekadar cerita statistik.
Barantin dan ekspor langsung: karantina sebagai senjata ekonomi baru
Badan Karantina Indonesia (Barantin) pelan-pelan mengubah persepsi bahwa karantina hanya identik dengan pemeriksaan dan antrian. Di Sulawesi Tenggara, lembaga ini menunjukkan diri sebagai economic tools yang nyata. Bersama pemerintah provinsi, Barantin melepas ekspor langsung perdana 1.027 ton tepung tapioka dan minyak kelapa senilai Rp10,9 miliar. Meski komoditas ini bukan ikan, pola pikirnya relevan untuk ekspor perikanan Sulawesi: produk hilirisasi diberangkatkan langsung dari daerah tanpa harus “numpang nama” pelabuhan lain.
Ekspor langsung ini memperkuat logika nilai tambah: komoditas tidak lagi dikirim mentah ke kota besar lalu “diakui” sebagai produk daerah lain, melainkan dicatat sebagai devisa Sultra sendiri. Menurut kepala Barantin, sertifikasi karantina adalah jaminan mutlak di pasar global bahwa komoditas Sultra memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pernyataan ini lebih dari sekadar formalitas; ia menjelaskan mengapa sertifikasi karantina ikan kini menjadi prasyarat untuk masuk banyak pasar ekspor global. Data menunjukkan nilai sertifikasi barang wajib karantina di Sultra mencapai Rp593,54 miliar sepanjang periode pencatatan 2026. Angka ini menegaskan: karantina bukan biaya tambahan, melainkan tiket resmi masuk ke pasar dunia.
Dampak ke nelayan, arah ke depan, dan pelajaran bagi daerah lain
Pertanyaan pentingnya: siapa yang paling diuntungkan dari lonjakan ekspor perikanan Sulawesi? Jawabannya bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga nelayan dan pekerja lokal. Aktivitas pengolahan hasil perikanan yang berkembang di Sultra telah menciptakan lapangan kerja bagi 1.249 orang. Pemerintah daerah menegaskan akan terus mendorong hilirisasi produk unggulan dan memperluas akses pasar internasional agar potensi tersebut memberi nilai tambah lebih besar bagi ekonomi daerah. Ini berarti nelayan tidak lagi berhenti pada penjualan ikan segar, tetapi terhubung dengan rantai industri yang lebih panjang.
Ke depan, otoritas kelautan menyatakan akan terus mendorong pemenuhan standar mutu dari hulu hingga hilir untuk memperkuat daya saing produk perikanan Sultra di pasar internasional. Di sisi lain, Barantin dan pemerintah daerah berharap skema ekspor langsung diperluas ke komoditas unggulan lain, sambil memperkuat fasilitas laboratorium dan sumber daya manusia karantina. Pelajarannya jelas: tanpa sertifikasi mutu, sertifikasi karantina ikan, dan produk hilirisasi perikanan, ekspor perikanan Sulawesi tidak akan menembus angka miliaran rupiah. Daerah yang masih menolak berubah akan tertinggal di belakang, sementara Sulteng dan Sultra sedang mengukir peta baru perdagangan laut Asia.
