Lonjakan Anggaran Mitigasi Bencana: Dari Responsif ke Antisipatif
Anggaran mitigasi bencana adalah alokasi dana negara yang secara khusus ditujukan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani dampak bencana alam, mulai dari penguatan infrastruktur penanggulangan bencana, pemantauan ancaman, hingga dukungan pemulihan bagi warga terdampak, sehingga keselamatan publik dapat dijaga sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran mitigasi bencana secara signifikan bagi pemerintah pusat dan daerah menandai pergeseran penting: dari pola penanganan yang dominan reaktif menuju pendekatan yang lebih antisipatif. Langkah ini tidak lahir di ruang hampa, melainkan muncul di tengah rentetan bencana alam Indonesia seperti gempa di Flores, peningkatan aktivitas Anak Gunung Krakatau, dan kebakaran hutan dan lahan yang kembali menguji ketahanan sistem penanggulangan negara.
Mengapa Sekarang: Ring of Fire dan Kewajiban Kesiapsiagaan Nasional
Keputusan menambah anggaran mitigasi bencana bukan sekadar respons terhadap kejadian sesaat, tapi pengakuan politik bahwa negara berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam. Presiden sendiri menyebut posisi di “the Ring of Fire” sebagai takdir yang menuntut kesiapsiagaan penuh setiap saat. Pernyataan tersebut menggeser narasi bencana alam Indonesia dari tragedi tak terelakkan menjadi risiko yang wajib dikelola secara sistematis. Kesiapsiagaan nasional bukan lagi jargon; ia ditautkan langsung dengan komitmen anggaran dan instruksi rapat terbatas yang berfokus pada gempa Flores, aktivitas Anak Gunung Krakatau, dan karhutla. Di sini, politik anggaran menjadi alat utama: tanpa anggaran mitigasi bencana yang diperkuat, komitmen terhadap keselamatan rakyat akan berhenti pada pernyataan moral tanpa daya eksekusi.
Dari Klaim Respons Cepat ke Tugas Berat Memperkuat Infrastruktur
Presiden menilai pemerintahan saat ini lebih mampu menangani bencana dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan mencontohkan respons masif dan cepat terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Klaim ini penting karena menaikkan standar ekspektasi publik terhadap kecepatan dan kualitas respons darurat ke depan. Namun peningkatan anggaran mitigasi bencana juga mengandung konsekuensi: infrastruktur penanggulangan bencana dan sistem peringatan dini harus benar-benar diperbaiki, bukan hanya diklaim membaik. Pemantauan intensif dan pengawasan kondisi lapangan yang diminta Presiden menunjukkan bahwa kapasitas saat ini masih membutuhkan evaluasi menyeluruh. Tanpa perencanaan matang dan koordinasi yang kuat dengan lembaga teknis, anggaran tambahan berisiko menguap dalam program jangka pendek yang tidak mengubah fondasi kesiapsiagaan nasional.
Politik Anggaran Mitigasi: Peluang Besar, Risiko Kegagalan
Instruksi bahwa alokasi anggaran mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan adalah pengakuan bahwa kapasitas mitigasi nasional saat ini belum memadai untuk menghadapi ancaman ke depan. Di satu sisi, ini adalah peluang besar: dengan dana lebih, pemerintah bisa memperkuat pemantauan, mempercepat respons, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar seperti yang disorot Presiden ketika memuji pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilakukan dengan kekuatan sendiri. Di sisi lain, lonjakan anggaran adalah ujian integritas kebijakan. Kesiapsiagaan nasional hanya akan menguat bila setiap rupiah diarahkan pada kebutuhan nyata lapangan, bukan sekadar menambal citra. Kesimpulannya, keputusan menambah anggaran mitigasi bencana adalah langkah tepat, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh keseriusan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang transparan, terukur, dan bertumpu pada evaluasi berkelanjutan.
