Kapasitas lama tak sanggup menampung lonjakan sampah
TPA Uwer Tetemi adalah fasilitas pemrosesan akhir yang melayani kebutuhan persampahan di Aceh Tengah, termasuk sampah domestik dan material sisa bencana. Ketika kapasitasnya penuh, dampaknya tak berhenti di area pembuangan: layanan persampahan terganggu dan warga sekitar harus menanggung akibatnya. Pemerintah kini membangun kembali TPA dengan anggaran Rp44 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan PT Pembangunan Perumahan sebagai pelaksana. Langkah ini mendesak karena sel landfill lama telah melampaui kapasitas, sementara volume sampah meningkat setelah banjir dan longsor November 2025. Karena itu, pembangunan TPA bukan sekadar pekerjaan fisik pascabencana. Ini kesempatan untuk memulihkan layanan sekaligus memperbaiki pengelolaan sampah Aceh Tengah, yang selama ini belum mampu menahan tekanan sampah rumah tangga dan puing bencana.

Bau dan lalat menjadi beban nyata bagi warga
Di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, penumpukan sampah pernah membawa bau tidak sedap dan banyak lalat hingga mengusik kenyamanan rumah. Warga bahkan menyampaikan keluhan kepada dinas lingkungan hidup. Gangguan seperti ini mudah dianggap sebagai konsekuensi biasa dari keberadaan tempat pembuangan, padahal warga tidak seharusnya terus menanggung dampak layanan yang buruk. Camat Silih Nara menyebut keluhan tentang lalat kini mulai berkurang seiring penanganan sampah yang lebih terukur; lokasi TPA yang relatif jauh dari permukiman juga diharapkan mengurangi gangguan. Namun, berkurangnya lalat belum membuktikan masalah telah tuntas. Jika sampah hanya dipindahkan atau ditimbun tanpa pengendalian yang konsisten, bau dan hama bisa kembali. Ukuran keberhasilan semestinya terasa dalam keseharian warga, bukan hanya terlihat dari selesainya bangunan.
Fasilitas baru perlu melampaui penimbunan
Pekerjaan mencakup pembersihan sampah domestik dan material sisa banjir serta longsor, juga pembangunan sel landfill baru, instalasi pengolahan air lindi, jalan operasional, drainase, dan fasilitas pendukung. Rancangan itu penting untuk memulihkan operasi TPA, tetapi infrastruktur saja tidak menjamin pengolahan yang memadai. Reje Kampung Mulie Jadi, Syukur Abadi, khawatir fasilitas yang tampak dibangun lebih berorientasi pada landfill. Ia menginginkan pemilahan dan mesin pengolah agar sampah tidak sekadar ditimbun. Harapan tersebut patut menjadi tolok ukur pemerintah: pengelolaan harus mengurangi volume dan dampak sampah, bukan hanya menyediakan ruang baru. Pemerintah juga perlu memastikan peralatan operasional dan tenaga yang memadai, sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi sebagai bagian dari solusi lingkungan.
Penyelesaian proyek harus diikuti pengelolaan yang konsisten
Hingga 17 November 2026, pembangunan masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Hujan menjadi kendala karena jalan akses berlumpur dan menghambat kendaraan pengangkut material, tetapi pelaksana menargetkan pekerjaan selesai sesuai jadwal. Proyek ini juga menyerap tenaga kerja lokal sebesar 50 persen. Setelah pembangunan selesai, perhatian tidak boleh berhenti pada peresmian. Pemerintah perlu menjalankan pemilahan, mengoperasikan pengolahan air lindi dan fasilitas pendukung, serta memantau dampak bagi permukiman sekitar. Warga Mulie Jadi telah menyambut pembangunan kembali, tetapi harapan mereka jelas: sampah domestik harus ditangani dengan lebih baik agar bau dan lalat tidak kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rp44 miliar akan berarti jika hasilnya adalah layanan persampahan yang berfungsi, bukan sekadar tempat penampungan yang lebih besar.






