Keterlambatan yang harus segera dituntaskan
KJMU Tahap II adalah bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan pencairannya tertunda ketika pemeriksaan data penerima belum selesai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang harus menunggu lebih lama, setelah bantuan yang semestinya diterima pada Oktober belum tersalurkan sesuai jadwal.
Keterlambatan ini bukan sekadar urusan administrasi bagi penerima. Bantuan tersebut menopang keberlangsungan pendidikan, sehingga setiap hari menunggu dapat menyulitkan mahasiswa merencanakan kebutuhan studinya. Permintaan maaf pemerintah patut dicatat, tetapi ukuran keberhasilannya kini adalah apakah janji penyelesaian benar-benar dipenuhi dan bantuan segera masuk ke rekening yang berhak.
Rekening dan data yang belum cocok
Salah satu hambatan utama ialah sekitar 1.100 rekening KJMU bermasalah karena masih berformat 10 digit, sedangkan ketentuan perbankan yang digunakan kini memerlukan 11 digit. Pemprov DKI menilai transfer tanpa penyesuaian berisiko menimbulkan kendala penyaluran. Menahan transfer sampai data diperiksa memang lebih aman daripada mengirim dana ke rekening yang tidak sesuai, tetapi persoalan yang ditemukan juga menunjukkan perlunya pemeriksaan lebih cermat sebelum jadwal pencairan diumumkan.
Masalahnya tidak berhenti pada rekening. Pemerintah menemukan ketidakcocokan NIK dengan jenis kelamin, usia, dan tanggal lahir, serta perubahan data desil dan alamat yang meliputi RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Verifikasi penting agar bantuan jatuh kepada penerima yang berhak, namun proses itu harus disertai pembaruan informasi yang jelas supaya mahasiswa tidak dibiarkan menebak kapan bantuan akan diterima.
Penerima baru menambah beban verifikasi
Skala penyesuaian makin besar karena 6.587 penerima baru KJMU belum memiliki rekening. Pemprov DKI juga mencatat 14.554 penerima baru KJP tanpa rekening dan 2.155 penerima baru dengan NIK di luar Jakarta yang memerlukan pemeriksaan lanjutan. Angka-angka ini menjelaskan mengapa pencairan tidak bisa diselesaikan lewat satu koreksi sederhana. Namun, banyaknya kasus bukan alasan untuk membiarkan penerima tanpa kepastian: pemerintah perlu memilah kendala, mengabarkan langkah yang harus dilakukan, dan memastikan kasus yang sudah lengkap tidak ikut tertahan.
Dampak paling langsung dirasakan mahasiswa yang menunggu bantuan pendidikan untuk menunjang kelangsungan kuliah. Karena itu, percepatan tidak cukup diukur dari selesainya pemeriksaan berkas; hasil akhirnya harus berupa dana yang benar-benar diterima oleh penerima yang memenuhi syarat. Komunikasi yang terbuka juga penting agar mahasiswa dapat mengetahui apakah keterlambatan terjadi karena rekening, identitas, alamat, atau status penerima baru.
Tenggat 6 November menjadi ujian pemerintah
Pramono menetapkan pencairan bagi penerima yang telah memperpanjang bantuan ditargetkan selesai pada 3 November 2026, sementara penyelesaian bagi penerima lainnya diberi batas paling lambat 6 November 2026. Tenggat yang jelas memberi mahasiswa patokan, tetapi nilainya bergantung pada pelaksanaan. Pemprov DKI perlu memastikan koreksi data berjalan cepat dan tidak kembali menunda penerima yang administrasinya telah beres.
Pencairan KJMU harus dinilai dari ketepatan sasaran sekaligus ketepatan waktu. Verifikasi memang diperlukan untuk mencegah kegagalan transfer, tetapi pemerintah juga berkewajiban mengurangi beban menunggu yang ditanggung mahasiswa. Jika target 6 November terpenuhi dan informasi status penyaluran disampaikan dengan terang, permintaan maaf Pemprov DKI akan diikuti tindakan yang nyata. Jika tidak, keterlambatan ini akan memperbesar keraguan penerima terhadap kepastian bantuan.
