Keterlambatan menambah beban mahasiswa
KJMU Tahap II adalah bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria penerima, dan pencairannya ditujukan untuk mendukung keberlanjutan kuliah. Penyaluran tahap kedua tahun ini terlambat, sehingga mahasiswa harus menunggu dana yang mereka andalkan untuk kebutuhan pendidikan. Dinas Pendidikan DKI menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal, sementara Gubernur Pramono Anung juga meminta maaf kepada penerima yang menunggu lebih lama. Permintaan maaf patut disampaikan, tetapi bagi penerima, yang paling penting adalah kepastian kapan bantuan masuk. Pemerintah mengakui keterlambatan dapat berdampak pada kebutuhan pendidikan mahasiswa. Karena itu, bantuan pendidikan Jakarta perlu dinilai bukan hanya dari anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga dari ketepatan penyaluran. Ketika jadwal bergeser, mahasiswa menanggung konsekuensi langsung dalam merencanakan pengeluaran kuliah.
Verifikasi menyeluruh, bukan satu kendala
Pemprov DKI menyebut keterlambatan pencairan KJMU bukan akibat satu persoalan, melainkan rangkaian kendala administrasi yang ditemukan saat pendataan dan verifikasi. Salah satu yang paling jelas ialah sekitar 1.100 rekening penerima masih memakai 10 digit, sedangkan format yang digunakan saat ini terdiri dari 11 digit. Rekening KJMU bermasalah seperti ini perlu dibetulkan sebelum dana ditransfer agar penyaluran tidak salah sasaran atau gagal. Pemeriksaan juga mencakup ketidakcocokan NIK dengan data jenis kelamin, usia, dan tanggal lahir, serta pembaruan data desil dan alamat dari tingkat RT hingga kecamatan. Verifikasi memang penting untuk menjaga bantuan sampai kepada penerima yang berhak. Namun, temuan berulang pada tahap penyaluran memperlihatkan bahwa pemeriksaan data seharusnya diselesaikan lebih awal, bukan menjadi alasan yang baru terasa ketika mahasiswa menunggu pencairan.
Masalah tidak berhenti pada data penerima lama. Pemprov DKI mencatat 6.587 penerima baru KJMU belum memiliki rekening, sementara 14.554 penerima baru KJP juga belum memilikinya; selain itu, 2.155 penerima baru menggunakan NIK di luar Jakarta dan perlu diverifikasi lebih lanjut. Besarnya daftar administrasi ini membantu menjelaskan mengapa prosesnya kompleks, tetapi sekaligus menegaskan perlunya sistem yang mampu mengantisipasi perubahan data serta kebutuhan pembukaan rekening. Tanpa persiapan itu, target pencairan akan terus rentan bergeser dan penerima yang datanya bermasalah ikut menanggung penundaan.
Target 6 November menjadi ukuran tindak lanjut
Pemprov DKI menargetkan pencairan KJP dan KJMU selesai paling lambat 6 November 2026. Untuk penerima yang telah memperpanjang bantuan, penyelesaian ditargetkan pada 3 November; penerima lainnya diberi tenggat hingga 6 November. Gubernur Pramono menyatakan telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Tenggat ini penting sebagai kepastian bagi keluarga penerima, tetapi pengumuman target saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan setiap kendala ditangani dan mahasiswa memperoleh informasi yang jelas bila data atau rekening mereka perlu diperbaiki. Ukuran keberhasilan bukan sekadar berakhirnya proses administrasi, melainkan dana benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak. Jika target terlewati, Pemprov perlu menjelaskan penyebab dan langkah berikutnya secara terbuka.
KJMU tahap II menunjukkan bahwa ketelitian verifikasi dan ketepatan waktu harus berjalan beriringan. Menunda transfer demi memperbaiki data dapat mencegah kesalahan, tetapi keterlambatan yang membebani mahasiswa juga seharusnya dapat dikurangi lewat pemeriksaan lebih dini dan koordinasi yang rapi. Pemerintah telah meminta maaf dan menetapkan tenggat; kini tanggung jawabnya adalah memenuhi janji itu serta memastikan penerima yang belum memiliki rekening atau perlu membetulkan data tidak tersisih. Pencairan KJMU baru dapat disebut tuntas ketika bantuan sampai ke penerima, bukan hanya ketika prosesnya dinyatakan selesai.
