Darurat Keselamatan Maritim: Angka Korban yang Tak Lagi Bisa Diabaikan
Keselamatan maritim Indonesia adalah keseluruhan sistem regulasi, sertifikasi, pengawasan, dan kesiapsiagaan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan kapal, melindungi penumpang dan awak, serta menjamin operasi pelayaran yang aman dari aspek teknis, operasional, hingga penanganan darurat di seluruh lintasan penyeberangan dan perairan niaga. Dalam konteks ini, rentetan kecelakaan kapal yang terjadi belakangan menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya melindungi nyawa manusia sedang gagal menjalankan fungsinya. Sepanjang Januari–September 2026, kecelakaan kapal menimpa 3.607 orang, dengan 239 meninggal dan 203 hilang. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah alarm keras bahwa keselamatan maritim Indonesia berada dalam kondisi darurat. Jika negara tetap menganggapnya sebagai deretan insiden terpisah, kita sedang menormalisasi risiko yang mematikan dan menempatkan ribuan penumpang dalam bahaya berulang.
Kebakaran KMP Batumandi: Protokol Evakuasi Lulus, Sistem Pencegahan Gagal
Kebakaran kapal feri KMP Batumandi yang bertolak dari Bakauheni menuju Merak menjadi simbol kontras antara keberhasilan evakuasi dan kegagalan pencegahan. Kapal dilaporkan terbakar di alur masuk penyeberangan Merak pada Selasa, 20 Oktober, sekitar pukul 16.15 WIB setelah berangkat pukul 14.32 WIB. Di sisi positif, seluruh penumpang dan awak berhasil dievakuasi dengan selamat berkat pengerahan kapal tunda, kapal penyeberangan, dan unsur gabungan pelabuhan, Basarnas, kepolisian, serta instansi lain. Ini menunjukkan bahwa protokol evakuasi pelayaran dan koordinasi lintas instansi mampu bekerja ketika krisis sudah terjadi. Namun fakta bahwa kapal bisa terbakar di jalur sibuk tanpa korban jiwa lebih banyak adalah keberuntungan, bukan bukti sistem yang sehat. Tanpa pencegahan yang kuat, keberhasilan evakuasi hanya menjadi penyangga sementara bagi sistem keselamatan maritim Indonesia yang rapuh.
Monopoli Sertifikasi BKI: Celah Struktural dalam Kelaikan Kapal
Di balik kecelakaan kapal 2026, sorotan tajam mengarah ke sertifikasi BKI kapal sebagai pintu tunggal penentu kelaikan teknis. Biro Klasifikasi Indonesia saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan kapal niaga dan penumpang di dalam negeri. Wakil Ketua Komisi V DPR menilai posisi tunggal ini berbahaya jika tidak diimbangi pengawasan ketat, karena membuka ruang konflik kepentingan dan melemahkan standar mutu. "Kapal berusia 39 tahun seperti Virgo Transport 8 tetap bisa mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar jauh, membuktikan bahwa persoalannya bukan semata faktor cuaca," ujarnya. Praktik di negara lain memberi pemilik kapal pilihan beberapa badan klasifikasi anggota IACS, sehingga kualitas tidak bergantung pada satu lembaga saja. Tanpa pembanding mutu, sertifikasi kelaikan kapal berisiko menjadi formalitas administratif, bukan jaminan keselamatan maritim Indonesia.
Tuntutan DPR dan KNKT: Dari Dokumen ke Kondisi Kapal yang Nyata
KMP Batumandi yang akhirnya tenggelam setelah terbakar di perairan Merak dijadikan titik balik oleh DPR untuk menuntut evaluasi menyeluruh sistem keselamatan pelayaran. Anggota Komisi V mendesak pengawasan operasional kapal diperketat, pelanggaran ditindak tegas, dan peremajaan armada penyeberangan dipercepat. Intinya jelas: sertifikat bukan jaminan jika kondisi kapal di lapangan dibiarkan apa adanya. Ia menekankan bahwa perawatan mesin, instalasi listrik, ketersediaan alat keselamatan, dan kesiapan awak menghadapi darurat harus diperiksa secara serius, bukan hanya di atas kertas. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan penyebab kebakaran Batumandi masih diselidiki KNKT dan kepolisian, dan hasil investigasi akan menjadi dasar langkah perbaikan. Tanpa pergeseran fokus dari dokumen ke kondisi nyata kapal, evaluasi ini berisiko berhenti sebagai ritual pasca-tragedi yang berulang.
Reformasi yang Mendesak: Membuka Monopoli dan Menguatkan Protokol Evakuasi
Rentetan kecelakaan kapal 2026—dari KM Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar hingga kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Putri Yasmin, dan karamnya Virgo Transport 8—menunjukkan pola sistemik, bukan kebetulan cuaca buruk. Karena itu, solusi tidak boleh berhenti pada investigasi satu kasus. DPR mendorong revisi regulasi yang masih menempatkan BKI sebagai pintu tunggal klasifikasi kapal penumpang, agar lembaga anggota IACS dapat terlibat dengan pengawasan ketat. Di sisi lain, keberhasilan evakuasi Batumandi harus dijadikan standar minimum: protokol evakuasi pelayaran wajib diuji berkala, disimulasikan, dan diintegrasikan dengan peningkatan perawatan teknis kapal. Keselamatan maritim Indonesia hanya akan membaik jika negara berani mengakui bahwa sistem sekarang cacat, membuka kompetisi mutu sertifikasi, dan menjadikan pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar respons setelah kapal terbakar.
